SEARCH

Found 253 related files. Current in page 2

contoh kasus hukum pidana

pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja ...

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiada kata-kata indah yang pantas diucapkan selain puji syukur Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahuwata’ala, sebab dengan rahmat, nikamat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam bentuk dengan isi sederhana yang terangkum dalam tesis berjudul “Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah”, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008. Sebagai insane yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi, kritik saran dan perbaikan dari berbagai pihak agar penulisan tesis ini lebih baik. Tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis baik dari segi moril dan segi materiil. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang selama ini penulis terima sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan yang ini, ijinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada : 1. Bapak H. Mulyadi,S.H.,M.S. selaku Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. 2. Bapak Dr.R.Benny,S.H.,C.N.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan ini. 3. Bapak Yunanto,S.H.M.Hum., sebagai Sekretaris I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 4. Bapak Sonhaji,S.H.,M.S., dan Bapak Hendro Saptono,S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 5. Semua Narasumber selama kami melaksanakan penelitian, seperti Bapak Joko Pranowo,S.H.,M.H., Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan, Bapak Achmad Mas’udi,S.H.,.M.M., Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak Harry Suminto,S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan, Bapak Drs.H. Abidin Noor Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Pekalongan dan Bapak Ir.Agus Prijambodo, Kepala Bagian Program Setda Kabupaten Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini. 6. Teristimewa untuk suamiku Abdul Aziz Sutanto,S.Sos. dan anak-anakku tersayang Iftita Rakhma Ikrima dan Shoffarisna Ithma’anna atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 7. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2006. 8. Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan dan telah banyak membantu penyelesaian tesis ini. Akhirnya, semoga amal baik mereka mendapat imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amien. Semarang, penulis April 2008

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG ...

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak yang berkontrak. Selain itu khusus untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ketentuan tentang pemutusan kontrak dijumpai pula dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengka, dan dapat pulah dilakukan dengan melelui jalur hukum di pengadilan. Tulisan ini mencoba membahas kelebihan dan kekurang dari cara penyelesaian sengketa tersebut.

Soal dan Pembahasan Matematika IPA SNMPTN 2011

Soal-Soal dan Pembahasan SNMPTN Matematika IPA Tahun Pelajaran 2010/2011 Tanggal Ujian: 01 Juni 2011 1. Diketahui vektor u = (a, -2, -1) dan v = (a, a, -1). Jika vektor u tegak lurus pada v , maka nilai a adalah ... A. -1 B. 0 C. 1 D. 2 E. 3 Jawab: Vektor: vektor u tegak lurus pada v maka u . v = 0 u = −2 , v = −1 −2 . −1 −1 (a – 1) (a-1) = 0 maka a = 1 −1 = a2 – 2a + 1 = 0 (a - 1)2 = 0 Jawabannya adalah C 2. Pernyataan berikut yang benar adalah ... A. Jika sin x = sin y maka x = y B. Untuk setiap vektor u , v dan w berlaku u . ( v . w ) = ( u . v ). w C. Jika b  f ( x) dx = 0, maka a D. Ada fungsi f sehingga E. 1 – cos 2x = 2 cos2 x f ( x )= 0 Lim f(x) ≠ f(c) untuk suatu c xc www.belajar-matematika.com - 1 Jawab: Trigonometri, vektor, integral, limit A. Ambil nilai dimana sin x = sin y  sin α = sin (1800 – α ) ambil nilai α = 600  sin 600 = sin 1200 ; tetapi 600 ≠ 1200 Pernyataan SALAH B. Operasi u . ( v . w ) tak terdefinisi karena v . w = skalar, sedangkan u = vektor vektor . skalar = tak terdefinisi Pernyataan SALAH C. Ambil contoh cari cepat hasil dimana b  f ( x) dx = 0 ; a 1 Didapat b = 1 dan a = -1 maka f(x)= x   x dx = 0  1 terbukti : f(x) = x bukan f(x) = 0 x2 | Pernyataan SALAH D. Ambil contoh f(x) = Lim xc f(x) = Lim x 1 ( ( = ( ( ) ( )( ) = ) ( ) Lim f(x) ≠ f(c)  2 ≠ 1 xc ) ( )( ) = ) ( ) =2 Pernyataan BENAR E. 1 – cos 2x = 1 – ( 2cos2 x – 1) = 1 + 1 - 2cos2 x = 2 - 2cos2 x = 2 ( 1 – cos2 x) Pernyataan SALAH Jawabannya adalah D www.belajar-matematika.com - 2 = (1 – 1) = 0 3. Luas daerah di bawah y = -x2 +8x dan di atas y = 6x - 24 dan terletak di kuadran I adalah.... a. ∫ (− b. ∫ (− c. ∫ (− +8 ) +8 ) +8 ) d. ∫ (6 − 24) e. ∫ (6 − 24) Jawab: Integral: +∫ ( + ∫ (− + ∫ (− + ∫ (− + ∫ (− − 2 − 24) + 2 + 24) + 2 + 24) +8 ) +8 ) kuadran I titik potong kedua persamaan : y1 = y2 -x2 +8x = 6x-24 -x2 +8x - 6x+24 = 0 -x2 +2x + 24 = 0 x2 -2x - 24 = 0 (x - 6) (x+4)0 x = 6 atau x = -4  karena di kuadran I maka yang berlaku adalah x = 6  y = 6.6 – 24= 12 berada di titik (6,12) www.belajar-matematika.com - 3 L = ∫ (− = ∫ (− +8 ) +8 ) + ∫ ((− + ∫ (− Jawabannya adalah B + 8 ) − (6 − 24)) + 2 + 24) 4. sin 350 cos 400 - cos 35 sin 400 = A. cos 50 B. sin 50 C. cos 950 D. cos 750 E. sin 750 Jawab: Trigonometri: Pakai rumus: sin (A - B) = sin A cos B - cos A Sin B A= 350 ; B = 400 = sin (350 - 400) = sin -50 Cos (90 0 -  ) = sin   rumus Cos (90 0 - (-50) ) = sin -50   = -50 Cos 950 = sin -50 Jawabannya adalah C 5. Diketahui g(x) = ax2 – bx + a – b habis dibagi x – 1. Jika f(x) adalah suku banyak yang bersisa a ketika dibagi x – 1 dan bersisa 3ax + b2 + 1 ketika dibagi g(x), maka nilai a adalah...... A. -1 B. -2 C. 1 D. 2 Jawab: Suku Banyak: g(x) = ax2 – bx + a – b habis dibagi x – 1  g(1) = 0 g(1) = a . 1 – b .1 + a – b = 0 =a–b+a–b=0 2a – 2b = 0 2a = 2b  a = b karena a = b maka: g(x) = ax2 – ax + a – a = ax2 – ax www.belajar-matematika.com - 4 E. 3 f(x) dibagi dengan f(x-1) sisa a  f(1) = a f(x) dibagi dengan g(x) sisa 3ax + b2 + 1 f(x) dibagi dengan ax2 – ax sisa 3ax + b2 + 1 f(x) dibagi dengan ax(x – 1) sisa 3ax + b2 + 1 teorema suku banyak: Jika suatu banyak f(x) dibagi oleh (x- k) akan diperoleh hasil bagi H(x) dan sisa pembagian S  f(x) = (x- k) H(x) + S f(x) dibagi dengan ax(x – 1) sisa 3ax + b2 + 1 f(x) = ax (x - 1) H(x) + (3ax + b2 + 1) substitusikan nilai nol dari pembagi yaitu x = 0 dan x = 1  dari ax (x - 1) ambil x = 1  untuk x = 1 f(1) = a . 1 (1 – 1) H(0) + 3a.1 + b2 + 1 a = 0 + 3a + b2 + 1  diketahu a = b, masukkan nilai a = b a = 3a + a2 + 1 a2 + 2a + 1 = 0 (a+1)(a+1) = (a+1)2 = 0 a = -1 Jawabannya adalah A 6. Rotasi sebesar 450 terhadap titik asal diikuti dengan pencerminan terhadap y = -x memetakan titik (3,4) ke .... A. √ B. − Jawab: ,√ √ ,√ C. D. √ √ ,−√ ,−√ E. − Transformasi Geometri:  cos  Rotasi sebesar 450 terhadap titik asal =   sin    sin    cos     0  1 pencerminan terhadap y = -x    1 0     www.belajar-matematika.com - 5 √ ,√

Laporan lengkap
by Hermawan 0 Comments favorite 112 Viewed Download 0 Times

Potensi bencana alam yang tinggi pada dasarnya tidak lebih dari sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk wilayah tanah air kita. Indonesia merupakan Negara kepulauan tempat dimana tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu: lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas kegunungapian dan kegempaan yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan cukup bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah dan tsunaminya (Sadisun, 2005-2006). Berbagai potensi bencana alam yang mungkin timbul sudah sebaiknya harus kita kenal agar karakter bahaya alam tersebut dapat kita minimalkan dampaknya. Selain itu, potensi bencana alam ini telah diperparah oleh beberapa permasalahan lain yang muncul di tanah air kita yang memicu peningkatan kerentanannya. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi merupakan salah satu contoh nyata, sehingga akan banyak membutuhkan kawasan-kawasan hunian baru yang pada akhirnya kawasan hunian tersebut akan terus berkembang dan menyebar hingga mencapai wilayah-wilayah marginal yang tidak selayaknya dihuni. Tidak tertib dan tepatnya perencanaan tata guna lahan, sebagai inti dari permasalahan ini merupakan faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan. Peningkatan kerentanan ini akan lebih diperparah bila masyarakat sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya. Pengalaman memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian bencana alam selama ini telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari perpaduan bahaya alam dan kompleksitas permasalahan lainnya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang komprehensif untuk mengurangi resiko bencana alam, antara lain yaitu dengan melakukan kegiatan migitasi. Bencana (disaster) merupakan fenomena sosial akibat kolektif atas komponen bahaya (hazard) yang berupa fenomena alam/buatan di satu pihak, dengan kerentanan (vulnerability) komunitas di pihak lain. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kapasitas/kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat bahaya yang mungkin terjadi padanya. Misalnya, letusan G. Merapi dan bahaya lainnya gempa bumi, banjir, gerakan tanah, dan lainnya tidak akan sertamerta menjadi bencana apabila komunitas memiliki kapasitas mengelola bahaya. Bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan, dan akan membuat komunitas semakin rentan. Kerentanan komunitas diawali oleh kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang tidak aman (unsave conditions) yang melekat padanya. Kondisi tidak aman tersebut terjadi oleh tekanan dinamis internal maupun eksternal (dynamic pressures), misalnya di komunitas institusi lokal tidak berkembang dan ketrampilan tepat guna tidak dimiliki. Tekanan dinamis terjadi karena terdapat akar permasalahan (root causes) yang menyertainya. Akar permasalahan internal umumnya karena komunitas tidak mempunyai akses sumberdaya, struktur dan kekuasaan, sedang secara eksternal karena sistem politik dan ekonomi yang tidak tepat. Oleh karenanya penanganan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh dengan meningkatkan kapasitas dan menangani akar permasalahan untuk mereduksi resiko secara total. Siklus penanggulangan bencana yang perlu dilakukan secara utuh. Upaya pencegahan (prevention) terhadap munculnya dampak adalah perlakuan utama. Tsunami tidak dapat dicegah. Pencegahan dapat dilakukan pada bahaya yang manusia terlibat langsung maupun tidak langsung. Pada tsunami misalnya. Pencegahan dapat dilakukan rakyat dengan membuat bendung penahan ombak, bangunan panggung tahan ombak, penataan ruang dan sebagainya. Agar tidak terjadi jebolnya tanggul, maka perlu disusun save procedure dan kontrol terhadap kepatuhan perlakuan. Walaupun pencegahan sudah dilakukan, sementara peluang adanya kejadian masih ada, maka perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi...

menggunakan buku pelajaran dengan efektif.pdf - Staff UNY

Buku pelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang memberikan andil cukup besar dalam upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran (B.P. Sitepu, 2005: 114). Kebutuhan akan buku pelajaran semakin terasa ketika jumlah dan mutu guru yang tersedia belum memadai. Di tempat-tempat tertentu, masih banyak guru yang mengandalkan buku pelajaran sebagai satu-satunya sumber belajar dan pembelajaran. Guru mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan mengacu sepenuhnya pada isi buku pelajaran. Siswa juga menggunakan buku pelajaran di sekolah dan di rumah sebagai sumber belajar utama. Kebijakan tiap sekolah dalam memberikan buku pelajaran secara gratis untuk setiap siswa didasarkan pada prinsip perlakuan yang sama dan kesetaraan kesempatan. Karena alasan inilah, buku pelajaran secara luas digunakan dan bisa dipastikan akan terus digunakan sampai tahun-tahun mendatang. Hal ini terlihat dari keberterimaan yang relatif luas terhadap buku pelajaran sebagai sumber belajar yang berharga, khususnya bagi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mulai belajar bagaimana menggunakan buku-buku ini dengan efektif. Tulisan ini mencoba menawarkan cara menggunakan buku pelajaran IPS dengan efektif kepada para guru di sekolah dasar sehingga sedapat mungkin mampu memenuhi tuntutan kurikulum serta dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kompleksitas Materi dalam Buku Pelajaran IPS Buku pelajaran IPS SD merupakan buku pegangan guru dalam menyajikan materi kurikulum. Apabila dicermati, meskipun penulisan buku tersebut sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan pembacanya, masih ada saja permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan membaca yang dihadapi siswa. Hal ini bisa terjadi karena buku-buku ini dirancang untuk menangani konten substantif. Artinya, istilah dan konsep yang berkaitan dengan subjek harus digunakan ketika menjelaskan ide-ide yang disajikan. Sebagai contoh, dalam buku dituliskan  ...

KAJIAN TEORI - Deskripsi Teoretik Buku Pelajaran

Buku merupakan salah satu media pembelajaran yang berupa tulisan yang dituangkan ke dalam kertas atau buku dapat digolongkan ke media pembelajaran berupa media cetak. Dalam salah satu hierarki media yang paling kompleks yaitu menurut Gagne (dalam Arief Sadiman, 2011: 23), Gagne mennggolongkan media yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, memberi kondisi eksternal, contoh perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alihilmu, menilai prestasi, dan pemberi umpan balik. Dari beberapa fungsi tersebut, Media cetak memiliki keterbatasan pada aspek stimulus dan alih kemampuan. Sedangkan pada fungsi pengarah perhatian/kegiatan, contoh kemampuan terbatas yang diharapkan, isyarat eksternal, tuntutan cara berpikir penilaian hasil dan umpan balik sudah terdapat didalamnya. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses mentransfer ilmu maupun nilai agar peserta didik bertambah nilai dirinya. Menurut Arief Sadiman (2011: 11-12), proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan. Dalam hal ini saluran media merupakan media pembelajaran. Menurut Umar Suwito (dalam Suharsimi Arikunto, 1987: 15) media pembelajaran adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menampilkan pelajaran. Sedangkan pengretian lebih luasnya, media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran adalah (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat versibilatas, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, (3) penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, dan (4) dengan sifat yang unik pada setiap anaka ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri (Arief Sadiman, 2011: 17). Pengelompokan berbagai jenis media telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Menurut Leshin, Pollock & Reigulth (dalam Azhar Arsyad, 2011: 36) mengklasifikasikan media menjadi 5 macam, yaitu: 1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, field-trip, kegiatan kelompok), 2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan (worksheet), alat kerja bantu, lembar lepas), 3. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta, gambar transparansi, slide), 4. Media berbasis audio visual (video, film, ...

S.O.P PENGADAAN BARANG DAN JASA - Unit Layanan Pengadaan

Tujuan Proses Tersusunnya rencana pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan selama periode anggaran kerja dan dapat direalisasikan secara tepat waktu. Indikator Risiko Utama 1. Kebutuhan atas barang / jasa yang bersifat mendesak 2. Penyedia atas barang / jasa yang dibutuhkan jumlahnya sangat terbatas 3. Barang / jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar Risiko: 1. Rencana pengadaan barang dan jasa tidak disusun secara baik dan tepat waktu 2. Rencana pengadaan barang dan jasa tidak dapat direalisasikan 3. Rencana pengadaan barang / jasa tidak memperhitungkan kenaikan harga yang signifikan 4. Rencana pengadaan barang / jasa tidak mempertimbangkan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan Pengendalian yang Dibutuhkan: 1. Penyusunan rencana pengadaan barang / jasa harus didasarkan pada kebutuhan atas barang / jasa dari seluruh unit kerja 2. Penyusunan rencana pengadaan barang / jasa harus mempertimbangkan waktu proses pengadaan dan pemenuhan atas barang / jasa terkait 3. Penyusunan rencana pengadaan barang / jasa harus memperhitungkan fluktuasi kenaikan harga dan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan Definisi dan Terminologi: 1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sudah direncanakan, dibutuhkan dan dilaksanakan oleh perusahaan dengan menggunakan dana perusahaan sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 2. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan / atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan Jasa 3. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha, termasuk BUMN, badan hukum, atau orang perseorangan / subjek hokum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa. 4. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disediakn oleh Pantia Pengadaan atau Unit Kerja yang berwenang sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh penyedia barang ...

kepolisian negara republik indonesia daerah metro ... - Humas Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR METRO TANGERANG KOTA LAPORAN HASIL PENANGANAN DAN PENGAMANAN BENCANA BANJIR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO TANGERANG KOTA I.PENDAHULUAN 1.Umum a.Untuk menunjang keberhasilan dan meningkatkan kepercayaan serta kecintaan publik (masyarakat) kepada institusi Polri dalam Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilkum Polres Metro Tangerang Kota, maka perlu dilakukan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir. b. Sebagai tindak lanjut, Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota. 2. Maksud dan tujuan a. Pembuatan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang pelaksanaan Penanganan dan pengamanan bencana banjir tahun 2012 di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. b.Tujuan pembuatan laporan ini agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut khususnya dalam pelaksanaan penanganan dan pengamanan bencana banjir. TUGAS YANG DILAKSANAKAN 5.Perencanaan Dalam rangka Perencanan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilayah Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut : a.Mendatakan Lokasi – lokasi yang sering dilanda Banjir di wilayah Kota Tangerang. b.Melaksanakan Apel dan Menyiapkan Pelampung ( Ban ) dalam rangka Penanganan dan pengamanan Bencana Banjir di wilayah Kota Tangerang. c.Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penanganan dan pengamanan bencana Banjir tahun 2012 di wilayah kota Tangerang ...

laporan eksekutif menteri kesehatan ri tentang ... - UNAids

LAPORAN EKSEKUTIF MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENANGGULANGAN HIV/ AIDS RESPON MENANGKAL BENCANA NASIONAL PADA SIDANG KABINET MARET 2002 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pandemi HIV/AIDS yang mengancam penduduk dunia saat ini telah nyata menunjukkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bahkan keamanan negara disamping dampak kesehatan. AIDS ditemukan di Amerika 20 tahun yang lalu (1981) merupakan penyakit yang relatif baru tapi telah menyita perhatian masyarakat global. AIDS adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat menurun atau hilangnya daya tahan tubuh seseorang.Karena itu disebut Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Penyebabnya sejenis virus yang disebut Human Immunodeficiency Virus yang dapat berada dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan gejala sakit yang berarti, selama bertahun tahun bahkan 10 – 11 tahun. Sulit bagi kita secara kasat mata mengetahui seseorang mengidap virus HIV atau tidak. Saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan dan vaksin yang dapat mencegah/menangkalnya. Epidemi HIV/AIDS di Indonesia telah bergerak dari suatu tingkat epidemi yang rendah yaitu prevalensi < 1 % ke arah tingkat epidemi terkonsentrasi dimana pada kelompok risiko tinggi tertentu telah melebihi angka 5% seperti di Sorong, Merauke, Riau untuk kelompok Wanita Penjaja Seks (WPS) dan Jakarta, Jabar, Bali untuk kelompok Injecting Drug User (IDU). Laporan HIV/AIDS di Indonesia secara Kumulatif tahun 2001 tercatat AIDS 671, HIV 1904 namun berdasarkan perkiraan para ahli saat ini kemungkinan di Indonesia terdapat 80.000 – 120.000 Orang yang Hidup Dengan HIV/AIDS (ODHA) artinya bahwa dalam 10 tahun mendatang kemungkinan akan ditemukan 100.000 orang yang sakit dan meninggal karena AIDS. Sidang kabinet khusus HIV/ AIDS ini memberi peluang terwujudnya komitmen politik yang tinggi dan berbagai kebijakan, strategi baru. ANALISA SITUASI HIV/ AIDS DAPAT SAYA LAPORKAN SEBAGAI BERIKUT: Di dunia diperkirakan jumlah ODHA dewasa dan anak – anak pada akhir, tahun 2001 : 40 juta, 70% diantaranya (28 juta) ada di Sub Sahara Afrika, di Asia Selatan dan Tenggara termasuk Indonesia sekitar 6,1 juta ODHA. Di kawasan Asia – Pasifik mendekati 7 juta ODHA merupakan jumlah ke 2 terbesar setelah Sub Sahara Afrika. Akhir – akhir ini prevelansi yang meningkat pada IDU terdapat disebagian China, Nepal, Indonesia,Malaysia dan Vietnam Di Indonesia hampir semua propinsi melaporkan adanya HIV pada kelompok WPS. Prevalensi yang tinggi terdapat di propinsi Papua, Riau, Jawa Barat. Sedangkan untuk IDU yang tinggi terdapat di DKI, Jawa Barat, Bali. Pada pendonor darah 2–3 tahun terakhir infeksi HIV meningkat dengan tajam terutama di DKI Jakarta. Indikasi ini meminta kita untuk lebih meningkatkan berbagai upaya agar jangan sampai ada darah donor yang terinfeksi tidak tersaring dan menginfeksi penerima darah atau resipien Dari analisis 671 kasus AIDS yang dilaporkan dapat ditarik beberapa hal ; jumlah kasus AIDS di Indonesia sejak 1987 sampai dengan 2001 terus meningkat secara menyakinkan, menyerang usia pemuda/remaja atau usia produktif. Jenis kelamin 79 % AIDS adalah laki – laki, sedangkan di Afrika dengan epidemi lanjut lebih dari 50% terdapat pada wanita...

 123456789