SEARCH

Found 317 related files. Current in page 4

contoh jsu pendidikan islam

1967 kb/s - Contoh Jsu Pendidikan Islam Full Download


2157 kb/s - [Verified] Contoh Jsu Pendidikan Islam


2864 kb/s - Contoh Jsu Pendidikan Islam Direct Download

Berita terkini dibangunkan sekal tahun 2009 yang mana sejak daripada dahulu lagi dikenali dengan jenama Berita semasa

Berita terkini adalah adalah portal yang seringkali berkongsi pelbagai berita penting & isu semasa terkini meliputi berita dunia, berita semasa, berita pendidikan, berita ekonomi, berita sukan, pendidikan, nasional dan dunia yang menjadi perhatian rakyat Malaysia untuk diperbincangkan bersama pembaca setia Berita Semasa. Untuk semakan portal berita semasa, sila layari http://www.beritaterkini.my

PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BADAN ... - GITEWS

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) Latar Belakang Negara Indonesia memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara. Untuk itu perlu kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya. Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditugaskan Tim Reaksi Cepat dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB. Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB bertujuan memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat BNPB untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi...

Draft Standar Pelayanan BPBD - Kabupaten Semarang

Droping Air Bersih dan Logistik Bencana Dasar Hukum Komponen Uraian 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, Inspektorat, LTD dan KPMPT Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayan 3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Surat / Laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai permintaan bantuan Masyarakat melaporkan ke BPBD Menerima laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai musibah bencana dan permintaan bantuan Melakukan cek silang dan peninjauan lapangan perihal adanya rumah penduduk/Daerah yang mengalami musibah bencana Mengusulkan Jenis bantuan yang akan diberikan Kepada Korban Bencana kepada Kepala BPBD melalui Kalakhar BPBD 4 Jangka Waktu Penyelesaian 2 (dua) hari kerja 5 Biaya / Tarif Gratis 6 Produk Pelayanan Jasa pemberian bantuan Air Bersih dan Logistik Bencana 7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Alat Tulis Kantor Komputer, Printer, Meja, Kursi Rapat Kendaraan Operasional Lapangan (Open Kap dan Truk Tangki Air) Truk Tangki Supply Air Bersih Alat Komunikasi lapangan ( Handy Talky , HP, dll) 8 Kompetensi Pelaksana 1 Pendidikan minimal SLTA 2 Memiliki pengalaman/pernah mengikuti pelatihan Manajemen penyaluran Bantuan Bencana 3 Memiliki kualifikasi / lisensi / kecakapan dalam mengoperasionalkan Kendaraan Tangki Air ke Daerah-daerah kekeringan 9 Pengawasan Internal 1 Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 2 Kepala Pelaksana Harian BPBD 3 Kepala BPBD 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11 Jumlah Pelaksana 1 2 3 4 Surat/datang langsung ke kantor BPBD Kabupaten Semarang, Jl...

Buku Laporan 2012 - Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY

LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik. Lingkungan hidup yang baik Aan setrat merupakan hak asasi setiap warga Negara lndsnesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanJutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehiduBan manusia dan makhluk hiduB lainnya sehingga p€rlu dilakqkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh'sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2AL2 memberikan informasimengenai kondisilingkungan hidup, tekanan terhadap lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan di Kota yogyakarta. Akhir kata semoga Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat bermanfaat dan menjadisarana untuk membantu mewujudkan upaya pelestarian lingkungan hidup. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besamya atas kerjasama dan bantuan dari semua pihaft, sehingga Laporan Status Lingkungan t{idup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat selesaidengan baik. BAB III. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN ................................................................. 92 Rehabilitasi Lingkungan .............................................................................................. 92 A.1. Rencana dan Realisasi Kegiatan Penghijauan ................................................................92 A.2. Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi ....................................................................93 A.3. Kegiatan Fisik Lainnya......................................................................................................94 Pengawasan Amdal ...................................................................................................... 96 B.1. Rekomendasi Amdal/UKL/UPL yang Ditetapkan oleh Komisi Amdal Daerah .................96 B.2. Pengawasan UKL/UPL .....................................................................................................97 Penegakan Hukum ........................................................................................................ 98 C.1. Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan menurut Jenis Masalah .................................98 C.2. Status Pengaduan ............................................................................................................99 Peran Serta Masyarakat ............................................................................................. 101 D.1. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan..........................................101 D.2. Penerima Penghargaan Lingkungan ..............................................................................102 D.3. Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, Workshop, Seminar Lingkungan ..............................103 D.4. Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan Oleh Masyarakat .................................105 Kelembagaan .............................................................................................................. 106 E.1. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan ...........................................................106 E.2. Anggaran Pengelolaan Lingkungan ...............................................................................107 E.3. Jumlah Personil Institusi Lingkungan Menurut Tingkat Pendidikan ...............................108 E.4. Jumlah Jabatan Fungsional Lingkungan, PPNS dan PPLHD........................................108...

The Erosion of Noncombatant Immunity within Al Qaeda's Strategy

Small Wars Journal The Erosion of Noncombatant Immunity within Al Qaeda Carl J. Ciovacco Since its inception, al Qaeda’s treatment of noncombatant immunity has migrated from full observance to complete disregard. In just over a decade, al Qaeda transitioned from basing entire operations on the inviolable nature of noncombatant immunity to specifically targeting noncombatants. From 1991 until 2002, al Qaeda evolved through five distinct phases in its observance of noncombatant immunity. These phases transition from Phase One’s complete respect for noncombatants to Phase Five’s intentional targeting of millions of noncombatants with weapons of mass destruction. More recently, however, al Qaeda appears to be taking stock of the harm that targeting noncombatants is having on its cause. This paper will provide a phased analysis of how al Qaeda’s provision of noncombatant immunity disintegrated over time and why it may be returning today. This progression of thought and action concerning noncombatants serves as a roadmap by which to understand how and why al Qaeda made these ideological leaps. The Erosion of Noncombatant Immunity within Al Qaeda Since its inception, al Qaeda’s treatment of noncombatant immunity has migrated from full observance to complete disregard. In its evolving mission from fighting the Soviets in Afghanistan in the 1980s, to apostate Muslim regimes in the 1990s, to its current fight against the West, it has employed a variety of tactics in its conduct of war. Against the Soviets and Muslim regimes of Middle East, Northern Africa, and South East Asia, al Qaeda limited its use of force to combatants and government officials. However, in its current fight against the West, and more specifically America, it has shifted its tactics to the targeted killing of noncombatants. What has caused this great shift and departure from past deference to noncombatant immunity? In just over a decade, al Qaeda transitioned from basing entire operations on the inviolable nature of noncombatant immunity to specifically targeting noncombatants. From 1991 until 2002, al Qaeda evolved through five distinct phases in its observance of noncombatant immunity. These phases transition from Phase One’s complete respect for noncombatants to Phase Five’s intentional targeting of millions of noncombatants with weapons of mass destruction. Fortunately, for the purposes of better understanding this phenomenon, al Qaeda has published much of its reasoning behind its actions. Perhaps more than any other warring party in history, al Qaeda has shared its strategy, tactics, views, and even vulnerabilities for the entire world to see in the global media. 1 It is through these rare glimpses into the psyche of al Qaeda that we can better understand why this shift happened. By placing this shift into five finite phases, we can learn more about the driving factors for the erosion of noncombatant immunity within al Qaeda. Background Before diving into the analysis of the five-phase transition of al Qaeda with respect to noncombatant immunity, it would be prudent to briefly explore two background areas: the leader of al Qaeda, Osama bin Laden, and the Islamic Just War ethic. These areas are critical to understanding how bin Laden sees the world and what constraints he operates under when using the cover of Islam for his legitimacy. The contextual importance of understanding the many facets of Islam with respect to war, jihad, and noncombatants cannot be overstated...

Case Study Political Geography and Al Qaeda Terrorism - Cengage ...

Case Study Political Geography and Al Qaeda Terrorism Why do the Islamic fundamentalists in general—and followers of al Qaeda in particular—resort to terrorist tactics against Americans and other Westerners around the globe? This question has haunted Americans since 9/11 and prompted a host of antiterrorist policies throughout the world. Much has been written and spoken on the subject, and more will be written and spoken in the years ahead. Political geography offers a frame of reference to learn about al Qaeda and other militant Islamic groups and their anti-West, anti–U.S. posture. To explore the point of view propounded by Osama bin Laden and others, this case study uses the five levels of analysis introduced in chapter three, examined here from a geopolitical perspective. The five levels of analysis are the: 1) international system, 2) regional, 3) state, 4) substate (tribal groups), and 5) individual. From the international system perspective, consider the following historical context of al Qaeda’s militant Islam. Militant Islamic fundamentalists and followers of Islam are heirs to one of the great civilizations of the world. While today’s Arab Muslims and non-Arab Muslims are in a dire crisis of underdevelopment, poverty, and oppression, yesterday’s Arab Empire was larger than the Roman Empire. The Arab Empire flourished during the seventh through thirteenth centuries. It was truly spectacular (Figures 8.9a and 8.9b). Its achievements—in art, literature, architecture, mathematics, philosophy, medicine, trade, and finance— were profound not only in their time; they left their mark on modern civilization. Moreover, in that era, Muslims, Jews, and Christians coexisted peacefully. Non-Muslims were assured of considerable freedom as well as cultural and intellectual autonomy, as long as they paid a tax. The political geography of the time was dominated by Islam. Then came the eleventh century Crusades, followed by Western colonialism and violent European intervention in the Middle East, creation of the state of Israel in 1948, Western-driven globalization, Westernized greedy rulers and their police states. The twentieth century stands in stark contrast with the glory years of the Arab Empire— and it was an utter disaster from the Arab/Muslim perspective. Elite Middle East rulers, backed by the United States,...

Mendikbud: Biaya Pendaftaran SNMPTN 2013 ... - BANK SOAL SD

Mendikbud: Biaya Pendaftaran SNMPTN 2013 Gratis Written by Administrator Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013 ditanggung oleh pemerintah sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. "Pendaftaran semuanya gratis baik yang bidikmisi dan non-bidikmisi. Dulu, pada 2012 biaya SNMPTN jalur undangan itu sebesar Rp150-200 ribu," kata Mohammad Nuh seusai konferensi pers peluncuran SNMPTN 2013 di Jakarta, Senin. Menurut dia, dengan pembebasan biaya itu dan kuota penerimaan di perguruan tinggi sebesar 60 persen dari populasi akan memberikan rasa aman bagi peserta didik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. "Kita harus memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa yang berprestasi akademik tinggi untuk memperoleh pendidikan tinggi," ujar dia. Ia mengatakan seleksi tersebut berdasarkan nilai rapor dan hasil Ujian Nasional. "Mulai 2013 kita berani mengintegrasikan prestasi yang dibawahnya baik melalui nilai raport, hasil UN, dan prestasi lainnya," kata dia. Hal tersebut, lanjutnya, merupakan tonggak baru karena sebelumnya banyak masyarakat protes kalau hasil UN bisa atau tidak dijadikan untuk penerimaan mahasiswa baru. Padahal yang menerima perguruan tinggi itu tidak mempermasalahkannya. Sementara itu, Ketua Umum Panita Pelaksana SNMPTN 2013 Akhmaloka mengatakan sekolah yang berhak mengikuti sertakan siswanya dalam SNMPTN adalah sekolah yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan mengisikan data sekolah dan prestasi siswa di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). "Semua sekolah baik negeri maupun swasta harus mengisi PDSS," ujar dia. Ia mengatakan pengisian PDSS mulai 17 Desember 2012-8 Februari 2013dan selanjutnya diisikan secara berkala setiap akhir semester. "Pendaftaran dibuka mulai 1 Februari-8 Maret 2013 sementara proses seleksi 9 Maret-27 Mei," kata dia. Pengumuman hasil seleksi pada 28 Mei 2013 dan pendaftaran ulang yang lulus seleksi 11-12 Juni 2013. "Jumlah calon mahasiswa peserta SNMPTN 2012 jalur undangan terdaftar 236811 , yang diterima 53401. Sementara Tertulis yang daftar 618812 , sebanyak 118233 diterima. Total penerimaan dari undangan dan tertulis sebesar 171634. Untuk target penerimaan 2013 itu sebesar 150.000 peserta," ujar dia. (Antara)...

tata tertip akademik unram - Universitas Mataram

Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 4429/H18/HK.00.01/2011 TENTANG TATA TERTIB AKADEMIK DAN PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KREDIT SEMESTER UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2011 – 2015 UNIVERSITAS MATARAM Mataram KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MATARAM Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas terhadap proses pendidikan di Universitas Mataram, perlu menetapkan Tata Tertib Akademik dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Unram tahun 2011 – 2015. b. bahwa sesuai dengan maksud pada butir a tersebut di atas perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tata Tertib Akademik dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Unram tahun 2011 – 2015. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 2009 tentang pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2009 – 2013; 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0181/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Memperhatikan : Surat Pembantu Rektor I Universitas 3590/UN18/HK.00.01/2011 tanggal 2 Mei 2011.: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG TATA TERTIB AKADEMIK DAN PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KREDIT SEMESTER UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2011 – 2015...

Selengkapnya - BPPSDMK
by nflplayer 0 Comments favorite 93 Viewed Download 0 Times

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TAHUN AKADEMIK 2013/2014 SIPENMARU DIKNAKES POLTEKKES KEMENKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipenmaru Diknakes) Tahun Akademik (TA) 2013/2014 telah dapat diterbitkan. Tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas. Hal tersebut dapat dicapai melalui berbagai upaya yang salah satunya adalah melalui penjaminan mutu institusi pendidikan tenaga kesehatan. Penjaminan mutu diawali dengan penjaringan calon mahasiswa, tenaga pengajar yang tersertifikasi, proses pembelajaran yang berkualitas dan sarana penunjang yang memadai. Penyelenggaraan Sipenmaru Diknakes TA 2013/2014 ini merupakan salah satu upaya pengawasan dan pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan untuk menjaring mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan sekaligus tidak melepaskan diri dari sistem pendidikan secara umum. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipenmaru Diknakes TA 2013/2014 ini merupakan penyempurnaan dari petunjuk teknis sebelumnya yang disusun sejalan dengan perkembangan kebutuhan program kesehatan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Hendaknya petunjuk teknis ini dapat dicermati dan dijadikan acuan oleh seluruh jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan Sipenmaru Diknakes TA Kesehatan merupakan hak azasi manusia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana dinyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan sebagai hak azasi manusia, mengandung suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Untuk mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat dan berkeadilan, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan...

Cover Buku Pelajaran IPS VIII ok - Mirror UNPAD

lmu Pengetahuan Sosial Untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional. Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/ penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia. Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial ini diperuntukkan bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) kelas VIII. Disusun berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2006. Dengan membaca buku ini, kamu akan mendapatkan wawasan menyeluruh tentang ilmu pengetahuan sosial yang merupakan paduan dari ilmu geografi, sosiologi, ekonomi dan sejarah. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang cukup mudah untuk dimengerti dan dilengkapi dengan gambar-gambar. Dalam rangka menguji kompetensi dan memperdalam pemahamanmu, buku ini disertai dengan soal-soal latihan dalam bentuk pilihan ganda dan uraian, serta tugas untuk kamu kerjakan diluar jam pelajaran, baik secara kelompok maupun individu. Setelah membaca buku ini, diharapkan kamu dapat memahami secara mendalam ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial, serta dapat merespon fenomena-fenomena kontekstual dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Sebagai pengayaan, alangkah lebih baik jika kamu membaca referensi lainnya yang relevan, seperti dari buku umum, buku pelajaran lain, majalah, koran, serta dari internet sehingga pengetahuanmu semakin berkembang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu menyelesaikan buku ini dengan baik, tidak lupa pula kepada para pembaca semua yang sudah menggunakan buku ini sebagai pilihan terbaik. Penulis menyadari bahwa dalam buku ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi perbaikan buku ini di kemudian hari...

 123456789