SEARCH

Found 607 related files. Current in page 14

cara-cara membuat resume kerja

PMK 122-2013 ttg Buku2 Pel.Umum, Kitab Suci & Buku2 Pel.Agama ...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 1.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomar 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3262) sel:iagaimana telah beberapa kali diubah •terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembarari. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor' 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4999); ...

Hal.113-126 Memilih Buku Pelajaran.pdf

S ejak pembangunan jangka panjang pertama (1970–1995) dan sampai sekarang ini, Pemerintah menyediakan buku pelajaran untuk semua sekolah. Berbagai kebijakan dan sistem penyediaan buku pelajaran telah ditempuh serta banyak dana sudah dihabiskan baik bersumber dari dalam negeri maupun dari berbagai bentuk pinjaman dari luar negeri. Akan tetapi buku pelajaran sampai sekarang ini tidak sepi dari masalah dan kritikan apalagi menjelang dan mengawali tahun pelajaran baru. Dalam kenyataannya masyarakat masih dibebani penyediaan buku pelajaran baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Sekolah juga sering memilih dan membeli buku pelajaran dari penerbit yang menawarkan buku pelajaran ke sekolah. Tulisan ini membahas kebijakan penyediaan buku pelajaran itu dan menawarkan kepada sekolah cara mencermati dan memilih buku pelajaran sehingga sedapat mungkin memenuhi tuntutan kurikulum serta dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Sekolah dianggap perlu mengetahui cara memilih buku pelajaran yang bermutu karena selaras dengan perkembangan penerbitan buku di Indonesia dewasa ini alternatif pilihan buku pelajaran semakin banyak. Kata kunci : buku pelajaran, bahan ajar, metode pembelajaran, bahasa, ilustrasi, grafika Abstract In the first long term development (1970 – 1995), the Indonesian Government tried to provide all schools with free textbooks. A number of regulations in textbook provision have been implemented and the Government has spent a big amount of budget from local and foreign sources. However, the facts show that there are still many problems and critiques in the textbook provision. The issues become more serious particularly at the beginning of new academic *) Dosen Universitas Negeri Jakarta Jurnal Pendidikan Penabur - No.04/ Th.IV/ Juli 2005 ...

menggunakan buku pelajaran dengan efektif.pdf - Staff UNY

Buku pelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang memberikan andil cukup besar dalam upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran (B.P. Sitepu, 2005: 114). Kebutuhan akan buku pelajaran semakin terasa ketika jumlah dan mutu guru yang tersedia belum memadai. Di tempat-tempat tertentu, masih banyak guru yang mengandalkan buku pelajaran sebagai satu-satunya sumber belajar dan pembelajaran. Guru mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan mengacu sepenuhnya pada isi buku pelajaran. Siswa juga menggunakan buku pelajaran di sekolah dan di rumah sebagai sumber belajar utama. Kebijakan tiap sekolah dalam memberikan buku pelajaran secara gratis untuk setiap siswa didasarkan pada prinsip perlakuan yang sama dan kesetaraan kesempatan. Karena alasan inilah, buku pelajaran secara luas digunakan dan bisa dipastikan akan terus digunakan sampai tahun-tahun mendatang. Hal ini terlihat dari keberterimaan yang relatif luas terhadap buku pelajaran sebagai sumber belajar yang berharga, khususnya bagi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mulai belajar bagaimana menggunakan buku-buku ini dengan efektif. Tulisan ini mencoba menawarkan cara menggunakan buku pelajaran IPS dengan efektif kepada para guru di sekolah dasar sehingga sedapat mungkin mampu memenuhi tuntutan kurikulum serta dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kompleksitas Materi dalam Buku Pelajaran IPS Buku pelajaran IPS SD merupakan buku pegangan guru dalam menyajikan materi kurikulum. Apabila dicermati, meskipun penulisan buku tersebut sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan pembacanya, masih ada saja permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan membaca yang dihadapi siswa. Hal ini bisa terjadi karena buku-buku ini dirancang untuk menangani konten substantif. Artinya, istilah dan konsep yang berkaitan dengan subjek harus digunakan ketika menjelaskan ide-ide yang disajikan. Sebagai contoh, dalam buku dituliskan  ...

KAJIAN TEORI - Deskripsi Teoretik Buku Pelajaran

Buku merupakan salah satu media pembelajaran yang berupa tulisan yang dituangkan ke dalam kertas atau buku dapat digolongkan ke media pembelajaran berupa media cetak. Dalam salah satu hierarki media yang paling kompleks yaitu menurut Gagne (dalam Arief Sadiman, 2011: 23), Gagne mennggolongkan media yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, memberi kondisi eksternal, contoh perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alihilmu, menilai prestasi, dan pemberi umpan balik. Dari beberapa fungsi tersebut, Media cetak memiliki keterbatasan pada aspek stimulus dan alih kemampuan. Sedangkan pada fungsi pengarah perhatian/kegiatan, contoh kemampuan terbatas yang diharapkan, isyarat eksternal, tuntutan cara berpikir penilaian hasil dan umpan balik sudah terdapat didalamnya. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses mentransfer ilmu maupun nilai agar peserta didik bertambah nilai dirinya. Menurut Arief Sadiman (2011: 11-12), proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan. Dalam hal ini saluran media merupakan media pembelajaran. Menurut Umar Suwito (dalam Suharsimi Arikunto, 1987: 15) media pembelajaran adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menampilkan pelajaran. Sedangkan pengretian lebih luasnya, media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran adalah (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat versibilatas, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, (3) penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, dan (4) dengan sifat yang unik pada setiap anaka ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri (Arief Sadiman, 2011: 17). Pengelompokan berbagai jenis media telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Menurut Leshin, Pollock & Reigulth (dalam Azhar Arsyad, 2011: 36) mengklasifikasikan media menjadi 5 macam, yaitu: 1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, field-trip, kegiatan kelompok), 2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan (worksheet), alat kerja bantu, lembar lepas), 3. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta, gambar transparansi, slide), 4. Media berbasis audio visual (video, film, ...

Why Recruitment Tools Make an HR Department’s Job so much Easier

http://recruiterbox.com/blog/why-hr-is-the-most-important-job-in-the-company/ | Finding online based recruitment tools can significantly increase the effectiveness of your HR department. These tools allow HR members to easily search by key phrases that will yield a large number of highly qualified candidates. This is much more effective than wading through resume after resume until your HR members begin to lose focus and gloss over relevant resumes. Hiring tools help to prevent this from happening and allow your HR department to focus on other tasks that can yield a more satisfied workforce.

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA ... - LPSE LIPI

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENT ANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFT AR HIT AM. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Istilah dan Pengertian Pasal1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Hitam ada/ah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanks; oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya. 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya yang prosesnya dimulai dar; perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya, yang selanjutnya disebut KlLlD/I adalah instansilinstitusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Kepala Daerah adalah Gubemur, Bupati, atau Walikota. 5. Lembaga Lain adalah mitra pemerintah atau lembaga pemberi pinjaman dan hibah luar negeri. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/LID/I atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/DII yang bersifat permanen, dapat berdiri sendin atau melekat pada unit yang sudah ada. 10. Pejabat Pengadaan adaJah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 11 12. Penerbit Jaminan adalah Bank Umum, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan yang mengeluarkan jaminan untuk diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPKlULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dipersyaratkan ...

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA ...

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 001/RUP‐PBJ/REG.I/XII‐2013 Tanggal : 04 Desember 2013 Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta Jl. Magelang Km. 7,5 Sleman, Yogyakarta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014, seperti tersebut di bawah ini : SATUAN KERJA NAMA 1 017241 Kantor Regional I BKN 2 017241 Kantor Regional I BKN 3 017241 Kantor Regional I BKN 4 017241 Kantor Regional I BKN 5 017241 Kantor Regional I BKN 6 017241 Kantor Regional I BKN 7 017241 Kantor Regional I BKN 8 017241 Kantor Regional I BKN 9 017241 Kantor Regional I BKN 10 017241 Kantor Regional I BKN 11 017241 Kantor Regional I BKN KODE PROGRAM/ NAMA PAKET KEGIATAN/ PENGADAAN OUTPUT/ AKUN 4 PERKIRAAN BIAYA (Rp.) KEGIATAN 5 JENIS JENIS PENG‐ BELANJA ADAAN 6 7 01.3636.004. Belanja Jasa Pengadaan Paket Team 521219 Pengembangan Building SDM 01.3636.008. Belanja Jasa Pengadaan Jasa Layanan SMS 522191 Layanan SMS Belanja Barang Jasa 01.3636.008. Belanja Bahan Pencetakan Buletin 521211 Cetakan Kepegawaian Belanja Barang Bahan 01.3636.008. Belanja Paket 524114 Meeting Pengadaan Paket Meeting Fullday Belanja Barang Barang 01.3636.994. Belanja 521113 Penambah Daya Tahan 01.3636.994. Belanja 521113 Penambah Daya Tahan 01.3636.994. Belanja Barang 521119 Operasional Lainnya 01.3636.994. Belanja 521111 Keperluan Perkantoran 01.3636.994. Belanja Jasa Pengendalian 522191 Hama 01.3636.994. Belanja Biaya 523111 Pemeliharaan Gedung & 02.3638.996. Belanja Modal 532111 Peralatan dan Mesin Pengadaan Obat‐obatan Poliklinik Belanja Barang Barang Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang Barang Pengadaan Pakaian Kerja Satpam Belanja Barang Barang Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan/Satpam Belanja Barang Jasa Pengadaan Jasa Pest Control/Fumigasi/Termite Control Pengadaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan (Cleaning Service) Pengadaan Alat Pengolah Data Belanja Barang Jasa Belanja Barang LELANG / SELEKSI Jasa Belanja Barang PENUNJUKAN PEMBELIAN VOLUME LANGSUNG / SECARA PENGADAAN ELEKTRONIK LANGSUNG 8 9 Jasa 0 110.315.000 Feb‐2014 Feb‐2014 Mar‐2014 APBN Apr‐2014 Apr‐2014 Mei‐2014 APBN Jan‐2014 Jan‐2014 Feb‐2014 APBN Feb‐2014 Feb‐2014 Mar‐2014 APBN Feb‐2014 Feb‐2014 Feb‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Mar‐2014 Mar‐2014 Mar‐2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Barang Modal 0 APBN 1 paket Yogyakarta 372.600.000 50.000.000 Jan‐2014 18.477 m2 Yogyakarta 0 0 Des‐2013 1 paket Yogyakarta 496.800.000 12.640.000 Des‐2013 1 paket Yogyakarta 0 135.408.000 APBN 1 paket Yogyakarta 0 60.000.000 16 Mar‐2014 6 paket Yogyakarta 0 17.500.000 15 Feb‐2014 2 paket Yogyakarta 0 74.400.000 14 Feb‐2014 1 paket Yogyakarta 0 47.000.000 13 APBN 4 paket Yogyakarta 0 12 AWAL (Tanggal) 1 paket Yogyakarta 100.000.000 11 PELAKSA PEKER 2 paket Yogyakarta 0 10 LOKASI PEKER‐ JAAN PELAKSANAAN SUMBER PEMILIHAN PENYEDIA DANA (APBN/ AWAL SELESAI APBD/ (Tanggal) (Tanggal) PHLN) 0

Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa - LKPP

PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA A. KETENTUAN UMUM 1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, yang mencakup: a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. 2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari K/L/D/I. 3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi: a. identifikasi dan analisis kebutuhan; b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran; c. penetapan kebijakan umum; dan d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). B. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN 1. PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D). 2. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah ada/dimiliki/dikuasai, atau kelayakan riwayat barang/jasa kebutuhan yang telah barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. 3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD. 4. Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan. C. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGANGGARAN 1. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain. 3. Biaya administrasi dapat terdiri dari: a. biaya pengumuman pengadaan; b. honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan; c. biaya survei lapangan/pasar; d. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hokum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan. 4. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - Dikmen

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES NO 54 TAHUN 2010 KEGIATAN PENGADAAN KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI SWAKELOLA TATA NILAI (PRINSIP DAN PROSEDUR) PARA PIHAK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA (HOW) PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT Ver.1_2010 RENCANA UMUM PENGADAAN PELELANGAN INTERNATIONAL PINJAMAN/ HIBAH LN MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA KEIKUTSERTAAN USAHA ASING KONSEP RAMAH LINGKUNGAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 PA KPA PPK KPA ULP/PEJABAT PENGADAAN KPA PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 1. Untuk K/L/I, PA mengangkat KPA 2. Untuk Pemerintah Daerah, PA melekat pada jabatan struktural. KPA ditetapkan Kepala Daerah atas usulan PA Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 1 Ver.1_2010 4 Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa 2 1.Menyusun Rencana Umum Pengadaan • Identifikasi Kebutuhan • Kebijakan umum (Pemaketan, CaraPengadaan, Pengorganisasian) • Penganggaran Biaya • KAK 2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan • Kebijakan Umum • Penganggaran Biaya • KAK 3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, • Spesifikasi Teknis, • Penetapan HPS, dan • Rancangan Kontrak PA/ KPA PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan PPK 4. Pemilihan Sistem Pengadaan 5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan 6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran ULP/ Pejabat Pengadaan 7. Pemilihan Metode Evaluasi 8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk ...

 101112131415161718