SEARCH

Found 2383 related files. Current in page 12

cara membuat game sendiri dengan flash 8

Digital Camera Failure Rates: - SquareTrade

In an effort to keep consumers more informed about the reliability of the products they buy, over the past year and a half, SquareTrade has taken a look at the failure rates of many types and brands of laptops, cell phones, and game consoles. This time we turn our attention to digital cameras. In this reliability report, SquareTrade examines digital camera reliability from a few different angles. We start with an overview of digital camera failures, both from manufacturer defects and accidents. We then compare camera reliability by brand and price point. This analysis examines customer reported failure data from a sample of over 60,000 new digital cameras purchased by SquareTrade warranty customers (see Appendix for sample details). SquareTrade offers warranty plans that cover accidental damage as well as hardware failures, and we consider malfunctions from normal usage (“malfunctions”) separate from accidents (“accidents”) in our analysis. We refer to “total failure rate” as the sum of failure rates due to malfunctions and accidents. Among our conclusions, we found that almost 11% of digital cameras fail over the first 2 years of ownership, with 6.6% of failures coming from malfunctions and 4.1% from accidents. We also found the least expensive point-and-shoot digital cameras to be the least reliable, while expensive DSLR cameras tended to be the most reliable. This correlation between price and reliability was also found in SquareTrade’s earlier research on laptop computers as well. When we break the reported malfunction analysis down by brand and price, Panasonic clearly emerges as the most reliable brand of point-and-shoots. For example, on inexpensive point-and-shoot cameras, Panasonic had a malfunction rate of just 5.3% over the first 2 years. On the opposite end of the spectrum are Casio and Polaroid, with 2 year malfunction rates of 13.0% and 11.9% respectively. Now let’s delve into the data and take a look at the numbers. Please note that this study only includes digital cameras. Whenever we use the word camera, we are only referring to digital cameras.

DSLR Camera Requirements .pdf - UC Blue Ash

All students entering the following Electronic Media Communications (eMC) programs – Associate of Applied Science Degree in Electronic Media Technology, Professional Certificate in Electronic Media Technology and Animation One-Year Certificate) are required to have a DSLR camera meeting the technical specifications below. A DSLR (digital single-lens reflex) is a digital camera that has interchangeable lenses and full manual control of aperture, shutter speed, depth of field and focus functions. The required DSLR camera should meet the following criteria: • Minimum of 8 megapixels • Full manual control of aperture, shutter speed, focus and flash • Capability for interchangeable lenses • Zoom lens (18mm-55mm) (up to 135mm preferred) • Photo tripod • Memory card 16 Gb (SDHC) • HD Video Recording capability Common “point-and-shoot” cameras with fixed lenses (lenses that may not be removed and changed for other lenses) are not acceptable for course use, as they do not typically offer manual control of basic camera functions or adequate range of aperture control. This lack prevents users of such cameras from completing required course assignments. While you may choose to use a digital camera not on the list, please make sure any DSLR camera selected has manual control of aperture, shutter speed and focus. In addition, the instructors cannot possibly be familiar with the wide range of cameras that may potentially be selected, and therefore may be unable to help you with the camera controls and menus if you do not also have the instruction manual for the camera. Technical Support Please note that technical support is not provided on campus but in the event of an equipment malfunction, students may borrow cameras or tripods from the department for a 24-hour rental period as needed. Questions about this are welcome through email or by phone. Estimated Cost of Recommended Cameras Estimated Cost Range - $399 and up...`

Bi-LINK - Medisave
by albert21 0 Comments favorite 22 Viewed Download 0 Times

Omron Health Management Software allows you to view, process and print data about blood pressure and walking steps measured by Omron’s blood pressure monitor and step counter. Note: This software is exclusive to Omron's blood pressure monitors and step counters. Safety precautions Warning • This is a CD-ROM disc. Do not play this disc on general audio players, DVD players or personal game devices. It may damage speakers of such devices and your eardrums. Operating environment requirements Notes: • Then, this screen appears when your PC must be restarted. Select the checkbox [Let setup restart the system now], and click [Finish]. Your PC will restart. After restart, start the CD-ROM. (Refer to Step 1 for how to start the CD-ROM.) The following operating environments are required to run this software. Supported OS: PC: Memory capacity: Hard disc space: Display: Others: Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional Edition 600 MHz or higher, Pentium compatible CPU, PC/AT compatible machine 128MB or more 32MB or more Super VGA (800 x 600 pixel) or higher resolution video adapter and monitor A CD-ROM or DVD drive USB connector (USB Revision 1.1 compliant) A printer that can handle A4 documents (1440 x 720 dpi). Microsoft® Internet Explorer 5.0 or higher Adobe® Acrobat® Reader 5.0 or higher Trademark and Registered trademark

Prinsip Dasar Pengadaan Barang-Jasa [Compatibility Mode]

TATA CARA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA ASPEK HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Oleh : Karmilasari Tujuan Pengadaan Barang/Jasa — Memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jumlah dan mutu yang sesuai, serta selesai tepat waktu. 2 Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1. Efisien 2. Efektif 3. Terbuka dan Bersaing 4. Transparan 5. Adil/tidak diskriminatif 6. Akuntabel 3 Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1. Efisien: berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Efektif: berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 3. Terbuka dan bersaing: berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 4...

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengguna barang/jasa pemerintah harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan. Dalam rangka ikut berperan serta dalam penyediaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bukan hanya memiliki sertifikat tetapi juga berkualitas, Economic and berencana Pengadaan maka Human PPM Manajemen Resource menyelenggarakan Barang/Jasa bekerjasama Development Institute Program Pelatihan Pemerintah. Program dengan (EHRDI) Sertifikasi serupa Ahli telah dilaksanakan sampai dengan angkatan XXII dengan hasil kelulusan yang sangat memuaskan. Sasaran Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan : - Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 20120...

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Di Tingkat ... - Ampl

Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kualitas, kuantitas, terjangkau, dan kontinu. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan air bersih yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat. Sejak 2008 program Pamsimas dilaksanakan, dampaknya positif bagi masyarakat desa yang tersebar disekitar 6800 desa/kelurahan. Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Untuk membantu penyelenggaraan program agar dapat berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pedoman dan petunjuk teknis. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat edisi 2013 ini telah disempurnakan sesuai dengan konsep dan pendekatan pelaksanaan Program Pamsimas II, dan...

SURAT PERNYATAAN PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM ...

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (eProcurement) di BPJS KETENAGAKERJAAN dan tunduk pada persyaratan‐persyaratan yang berlaku sebagai berikut. 1. Telah melakukan registrasi Penyedia Barang dan Jasa di BPJS KETENAGAKERJAAN secara online; 2. Setuju untuk menegakkan Pakta Integritas Penyedia Barang dan Jasa di BPJS KETENAGAKERJAAN: a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan oknum karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN atau sesama Penyedia Barang dan Jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN; b. Sanggup memenuhi segala persyaratan yang tercantum pada dokumen pengadaan dan tunduk pada peraturan‐peraturan di lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN serta peraturan perundang‐undangan yang berlaku; c. Dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN, berjanji akan menyampaikan informasi yang benar dan eProcurement BPJS Ketenagakerjaan Halaman 1 dapat dipertanggung jawabkan serta melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/pengiriman barang; d....

pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ...

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian I 3 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian II 4 Pelaksanaan Pengadaan Barang 5 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tingkat Dasar/ Pertama 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya 7 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi 8 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola 9 Pengadaan Barang/Jasa dengan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri & Usaha Kecil dan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 10 Penggunaan E-Procurement LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 MODUL PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama Kembali ke Halaman Utama MODUL 2010 1 PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA LKPP LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres No 70 Th 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ...

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

 8910111213141516