SEARCH

Found 3080 related files. Current in page 3

cara membuat database dengan excel 2007

perjanjian kerja sama antara badan penanggulangan bencana ...

Pada hari ini SENiN tanggal ENAMBELAS bulan JULI tahun DUARIBU DUABELAS, yang bertandatangan di bawah ini: Drs. Tarminta, MM : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jalan Raya Tuapeijat Km. 8, Tuapeijat - Sipora Mentawai, seianjutnya disebut PIHAK KESATU. Dr. Wiwin Ambarwulan : Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong, Jawa Barat, seianjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang seianjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat: 1. Undang-Unciang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); 1 dari 6 2. Undang-Untiang Nomor49 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran2012;

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - GITEWS

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA.

Tatacara_Menyusun_DLA
by Hermawan 0 Comments favorite 5 Viewed Download 0 Times

Kejadian bencana di Indonesia menjadi bagian yang tak terelakkan dampaknya di lndonesia, dan baru disadari semenjak terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami yang dahsyat di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, gempa bumi di wilayah Provinsi Dl Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2006, serta beberapa kejadian bencana lainnya pada tahun 2007. Sebagai negara kepulauan, hampir seluruh daerah pesisir lndonesia rawan bahaya geologi terrnasuk tsunami. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menyebabkan hampir seluruh wilayah Indonesia rawan bencana banjir, longsor, kekeringan. Miskinnya pemahaman terhadap sanitasi lingkungan juga mudah memicu terjadinya wabah penyakit Kejadian bencana tersebut menuntut upaya tanggap darurat secara cepat dan menyeluruh bagi korban dan wilayah yang terkena dampak bencana, serta upaya tindak lanjut berikutnya dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat dan daerah pasca bencana. Dalam rangka melanjutkan tugas Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana semenjak tahun 2007 melalui Surat Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas No. Kep. OllA/M.PPN/01/2008, telah dibentuk Sekretariat Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) dengan tugas-tugas mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana termasuk menyusun laporan pelaksanaan kepada Tim Pengarah, mendukung dan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga donor. Salah satu tugas pengolahan data dan informasi adalah yang telah dilaksanakan adalah penilaian kerusakan dan kerugian (Damages and Losses Assessment) sebagai rujukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di berbagai lokasi pasca bencana di Indonesia Dalam melakukan penilaian kerusakan dan kerugian, Sekretariat P3B menggunakan metode ECLAC (Economic Commissionfor Latin America and the Caribbean)yang sudah banyak diaplikasikan untuk penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana di berbagai negara.

Summary and Recommendations of the Fifth ... - Diabetes Care

Thus, for the interim, the participants of the Fifth International Workshop-Conference on GDM endorsed a motion to continue use of the definition, classification criteria, and strategies for detection and diagnosis of GDM that were recommended at the Fourth Workshop-Conference. Those guidelines are reproduced (with minor modifications) in this article in APPENDIX Tables 1 and 2. he Fifth International WorkshopConference on Gestational Diabetes Mellitus (GDM) was held in Chicago, IL, 11–13 November 2005 under the sponsorship of the American Diabetes Association. The meeting provided a forum for review of new information concerning GDM in the areas of pathophysiology, epidemiology, perinatal outcome, long-range implications for mother and her offspring, and management strategies. New information and recommendations related to each of these major topics are summarized in the report that follows. The issues regarding strategies and criteria for the detection and diagnosis of GDM were not reviewed or discussed in detail, since it is anticipated that the Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) study will provide data in mid-2007 that will foster the development of criteria for the diagnosis SUMMARY AND RECOMMENDATIONS — The invited lectures, topical discussions, and posters presented at the conference and the invited manuscripts that appear in this issue of Diabetes Care served as the basis for the following summary and recommendations.

IGES Import for AutoCAD Help - SYCODE
by nami 0 Comments favorite 5 Viewed Download 0 Times

IGES Import for AutoCAD is a plug-in for AutoCAD. IGES Import for AutoCAD gives AutoCAD the ability to import geometric data from IGES files. IGES files contain graphical data in the form widely accepted by most CAD/CAM systems. IGES Import for AutoCAD converts this geometric data into corresponding AutoCAD entities and adds them to the contents of the currently opened AutoCAD drawing. IGES Import for AutoCAD is powered by the widely used 3D InterOp technology from Spatial. 3D InterOp is the industry standard for proprietary and neutral CAD file format data exchange and is used in almost all the major CAD systems. Besides data exchange 3D InterOp also offers powerful repairing and healing features which are extensively used in IGES Import for AutoCAD. Repairing involves checking the file for corrupted data and fixing the invalid data. Healing corrects the differences in precision. IGES Import for AutoCAD also creates a detailed log file which is extremely useful in identifying data translation problems and aids in locating and fixing errors. IGES Import for AutoCAD can read IGES files up to version 5.3. IGES Import for AutoCAD is designed to work with the following versions of AutoCAD: • AutoCAD 2011 (32 & 64 Bit) • AutoCAD 2010 (32 & 64 Bit) • AutoCAD 2009 (32 & 64 Bit) • AutoCAD 2008 (32 & 64 Bit) • AutoCAD 2007 • AutoCAD 2006 • AutoCAD 2005 • AutoCAD 2004 • AutoCAD 2002 • AutoCAD 2000i • AutoCAD 2000.

Point Cloud for AutoCAD Help - SYCODE
by nami 0 Comments favorite 5 Viewed Download 0 Times

Point Cloud for AutoCAD is a reverse engineering plug-in for AutoCAD. This plug-in gives AutoCAD the ability to reconstruct the geometry of an object from a point cloud which describes it. Point Cloud for AutoCAD can drape a surface over a point cloud or wrap a mesh around a point cloud. Draping a surface is similar to laying a piece of cloth over an object. The surface is deformed to take the shape of the object along the drape direction. A surface can be draped along one of the six orthogonal directions (top, bottom, front, back, right and left) or a custom user specified direction. Wrapping a mesh is similar to wrapping cloth all around an object to close it completely. Point Cloud for AutoCAD has the ability to wrap a mesh around a concave or a convex point cloud. Point Cloud for AutoCAD is designed to work with the following versions of AutoCAD: • AutoCAD 2011 (32 & 64 Bit) • AutoCAD 2010 (32 & 64 Bit) • AutoCAD 2009 (32 & 64 Bit) • AutoCAD 2008 (32 & 64 Bit) • AutoCAD 2007 • AutoCAD 2006 • AutoCAD 2005 • AutoCAD 2004 • AutoCAD 2002 • AutoCAD 2000i • AutoCAD 2000 Point Cloud for AutoCAD is very easy to use. Once installed, it must be loaded into the AutoCAD environment. There are simple instructions for this in the ReadMe file. Once loaded it adds new commands to AutoCAD's existing commands and a new submenu called "PointCloud" to the AutoCAD menu containing these newly added commands. Point Cloud for AutoCAD comes with detailed documentation for each command as well as a set of tutorials to get you started in the shortest possible time. If you need any additional information please contact SYCODE.

solicitud de gestión de oferta de empleo - Empleo y Formación

Al presentar esta oferta de empleo ante los Servicios Públicos de Empleo de Castilla La Mancha, la entidad DECLARA RESPONSABLEMENTE: • Que la oferta que presenta mediante la presente solicitud se ciñe en cuanto a condiciones laborales a lo establecido por la normativa vigente. Si a este respecto, la Oficina de Empleo y Emprendedores recibe quejas reiteradas de dichos candidatos preseleccionados en relación a las condiciones ofertadas, podrá ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos legales oportunos. • Que los candidatos enviados por la Consejería de Empleo y Economía serán atendidos convenientemente. Si a este respecto, la Oficina de Empleo y Emprendedores recibe quejas reiteradas de dichos candidatos preseleccionados en relación al trato recibido, podrá ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos legales oportunos. • Que en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, la empresa velará por el cumplimiento de la citada ley y con ello la preservación de la intimidad en los datos de las personas.

información sobre cómo solicitar empleo en la misión diplomática e

Todo solicitante de empleo en la Misión diplomática llenará el formulario DS-0174, o presentará un historial personal que traiga toda la información que se pide en ese formulario. Si el historial que presente no comunica la información que se solicita en el formulario DS-0174, la Oficina de Relaciones Humanas (HR) de la Misión pudiera exigirle llenar del todo el formulario DS-0174 mientras siga aspirando a un puesto en la Misión. Si no presenta toda la información que se le pidE, ya sea por medio del formulario DS-0174 llenado completamente o de un historial personal en hojas aparte, se expone a que deje de considerársele para un puesto. 2. Asegúrese de que tiene derecho a presentar la solicitud. A veces, la Misión diplomática restringe la búsqueda de personal al que ya está empleado en la misma Misión. 3. La Oficina de Relaciones Humanas de la Misión debe recibir toda la documentación de su solicitud para la fecha de cierre del anuncio de puesto vacante. En caso contrario, dejará de considerársele para el puesto. 4. La facilitación de cualquier información personal tiene carácter voluntario, por ejemplo, la de su número de la seguridad social de los Estados Unidos (para los ciudadanos estadounidenses o los residentes permanentes en los Estados Unidos) o la del número nacional de identidad (para los demás). Sin embargo, la Oficina de Relaciones Humanas de la Misión no podrá tramitar su solicitud a menos que presente voluntariamente la información que se solicita en el DS-0174.

INFORME N.° 049-2014-SUNAT/4B0000 MATERIA: Se consulta si ...

Se consulta si el recargo al consumo a que se refiere la Quinta Disposición Complementaria Final (DCF) del Decreto Ley N.° 2598 8 y las propinas para los trabajadores, recibidos por establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de viaje, según corresponda, que no cuentan con comprobantes de pago que los sustenten, constituyen para los titulares de tales establecimientos rentas gravadas con el Impuesto a la Renta. BASE LEGAL: - Decreto Ley N.° 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, publicado el 24.12.1992, y norma modificatoria. - Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12. 2004, y normas modificatorias (en adelante, Ley del Impuesto a la Renta). - Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas mod ificatorias. ANÁLISIS: 1. La Quinta DCF del Decreto Ley N.° 25988 establec e que los establecimientos de hospedaje o expendio de comidas y bebidas en acuerdo con sus trabajadores, podrán fijar un recargo al consumo no mayor al 13% del valor de los servicios que prestan. El recargo al consumo, si fuera el caso, será abonado por los usuarios del servicio en la forma y modo que cada establecimiento fije. Su percepción por los trabajadores no tendrá carácter remunerativo y, en consecuencia, no estará afecto a las contribuciones de Seguridad Social ni FONAVI, ni afecto a indemnización, beneficios laborales o compensación alguna. Este recargo no forma parte de la base imponible del Impuesto General a las Ventas. De la norma citada fluye que si bien el recargo al consumo es cobrado por los establecimientos de hospedaje o expendio de comidas y bebidas, su destino es que sea distribuido entre sus trabajadores.

Bagaimana Cara Instalasi Kabel Home Theater yang Baik ( Part II )

Instalasi kabel home theater pada ruangan yang sudah jadi memerlukan perhatian khusus karena lebih sulit dibandingkan ruangan yang belum jadi. Simak hal-hal yang perlu diperhatikan disini.

 123456789