SEARCH

Found 426 related files. Current in page 2

cara cara servis radiator sendiri

Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 - Buku Sekolah Elektronik

Tentang Buku Panduan Guru Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas I Buku Panduan Guru disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari berbagai mata pelajaran. 2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. 3. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 4. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi reflektif. 5. Berbagai teknik penilaian siswa. 6. Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 7. Kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar siswa di rumah. 8. Petunjuk penggunaan buku siswa. Kegiatan pembelajaran di buku ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui aktivitas yang bervariasi. Aktivitas tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Membuka pelajaran dengan cara yang menarik perhatian siswa, seperti membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, melakukan permainan, demonstrasi, pemecahan masalah dan sebagainya. 2. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengorganisir informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan). 3. Menggali pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa bisa mengaitkan pengetahuan terdahulu dengan yang akan dipelajari. 4. Memberi tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami konsep. 5. Memberi tugas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 6. Memberi kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah dipelajari. 7. Memberi umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa.

CAESAR II TRAINING
by J007 0 Comments favorite 16 Viewed Download 0 Times

CAESAR II TRAINING 6. STATIC ANALYSIS Metode Static Analysis adalah memperhitungkan static load, yang akan menimpa pipa secara perlahan sehingga dengan demikian piping system memiliki cukup waktu untuk menerima, bereaksi dan mendistribusikan load tersebut keseluruh bagian pipa, hingga tercapainya keseimbangan. 6.1 Static dan Dynamic Load Loading yang mempengaruhi sebuah piping system dapat diklasifikasikan sebagai primary dan secondary. Primary loading terjadi dari sustain load seperti berat pipa, sedangkan secondary load dicontohkan sebagai thermal expansion load. Static Loading meliputi : 1. Weight effect (live loads and dead loads). 2. Thermal expansion and contraction effects. 3. Effect of support, anchor movement. 4. Internal or external pressure loading. Sedangkan yang termasuk Dynamic loading adalah : 1. Impact forces 2. Wind 3. Discharge Load 6.1.1 Load Case pada Caesar II Setelah kita selesai mendesain piping, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa stress terhadap system piping tersebut. Hal tersebut harus dilakukan untuk mengetahui apakah desain yang telah kita buat dapat memenuhi persyaratan stress atau tidak, Page 2 CAESAR II TRAINING sehingga hal ini akan sangat berpengaruh pada kekuatan pipa ketika mengalami pembebanan ketika kondisi operasi. Ada berbagai macam jenis load case yang dapat kita gunakan dalam CAESAR II. Load case ini akan mendefinisikan pembebanan yang terjadi pada pipa, baik beban akibat berat pipa itu sendiri ataupun beban akibat faktor yang lain. Berikut ini definisi load case pada CAESAR II ver 4.2 : Load Design...

Jedan od uslova za prijem u dobrovoljno eurounijatsko ropstvo je da Srbija prizna da je bila zločinačka država, još od vremena Cara Dušana

Jedan od uslova za prijem u dobrovoljno eurounijatsko ropstvo je da Srbija prizna da je bila zločinačka država, još od vremena Cara Dušana. pa sve do danas i da su svi njeni legendarni heroji i slavom ovenčane vojskovođe bili notorni zlikovci, a da su kolaboracionisti, plaćeni izdajnici, agresorske sluge i Jude bili vizionari i borci za demokratiju. To je teza na kojoj je Haški tribunal zasnovao svoju percepciju raspada SFRJ, a sada se očekuje da i sama Srbija usvoji takvu percepciju i da je kroz unutrašnje pravosudje i zakonodavstvo kanonizuje i ovekoveči.

Pengadaan Langsung adalah salah satu mentode dalam memilih ...

Suatu saat teman penulis (sebut saja namanya Ahmad) seorang pejabat pengadaan pada instansi tempat ia bekerja bertanya kepada penulis tentang tata cara yang benar dalam malaksanakan pengadaan barang/jasa dengan cara pengadaan langsung. Kemudian terjadilah diskusi antara penulis dan Ahmad. Dalam diskusi informal tersebut terungkap bahwa Ahmad telah berkali-kali melakukan pengadaan barang/jasa di instansinya dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ahmad telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan pada instansi tempatnya bekerja. Namun dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pejabat pengadaan ia sendiri kadang-kadang masih ragu-ragu terutama dalam menafsirkan dan melaksanakan praturan yang ada. Ia mengetahui bahwa pengadaan langsung adalah cara pengadaan yang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan tanpa harus melalui proses lelang, cukup dengan melakukan survey harga di antara paling kurang dua penyedia barang/jasa yang berbeda. Menurut pendapat Ahmad survey harga tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan total penawaran harga dari dua penyedia. Adalah benar bahwa survey tersebut membandingkan harga paling kurang dua...

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Lembaga/Satuan lainnya yang kebutuhan barang/jasa Kerja Perangkat prosesnya dimulai sampai oleh Kementerian/ Daerah/Institusi dari perencanaan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Percepatan .... - 3 2. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang adalah instansi/institusi Pendapatan dan selanjutnya yang Belanja disebut K/L/D/I menggunakan Anggaran Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 5. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 6. Pejabat Pengadaan Sertifikat Keahlian adalah personil Pengadaan yang memiliki Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui ...

Manual Prosedure Pengadaan Jasa Konstruksi UB - ULP ...

Tujuan pelaksanaan pengadaan menurut Peraturan Presiden no. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa: a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah c. memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat e. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa f. menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa g. menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. B. RUANG LINGKUP • Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, termasuk dari pinjaman/hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah. • Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); jika ada perbedaan dengan cara kesepakatan tentang tata cara pengadaan. ...

54 Tahun 2010 - Dikti
by katrox 0 Comments favorite 8 Viewed Download 0 Times

a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ...

Balai Diklat Keuangan Palembang Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau Panitia Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Evaluasi bertujuan untuk menentukan penyedia yang akan menjadi pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II. Evaluasi dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia. Untuk mengetahui bagaimana cara menilai setiap objek penilaian tersebut serta dokumen apa saja yang dipersyaratkan akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan ...

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah menetapkan beberapa persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah. Namun dalam hal pengadaan barang dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung Pejabat Pengadaan diperkenankan untuk membeli barang/jasa kepada penyedia yang tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa. Tanggal 31 Juli 2012 Pemerintah menerbitkan Praturan Presiden nomotr 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan atas Peraturan Presiden nomor nomor 54 tahun 2010 tersebut ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat jalannya pelaksanaan pembangunan melalui percepatan pencairan anggaran belanja negara. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, perubahan kesatu telah dilakukan dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 bukan merupakan pengganti Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 melainkan hanya merubah bagian-bagian tertentu dari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Dengan demikian seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang tidak termasuk dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 masih tetap berlaku.

 123456789