SEARCH

Found 749 related files. Current in page 16

cara cara menyusun laporan penelitian yang baik dan benar

Pengadaan Barang dan Jasa , akuntabilitas dan Penyimpangannya

BARANG/JASA PENGADAAN Akuntabilitas dan Penyimpangannya • KOMPONEN PENGADAAN 1. BARANG/JASA PENGGUNA 3. PENYEDIA 2. SUMBER DAYA (HARGA) PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR 1. Barang/Jasa yang diadakan sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi/mendukung fungsi pemerintahan/pelayanan masyarakat (Efektif); 2. Penggunaan Sumber Daya (Efisien); 3. Penyedia yang memiliiki kompetensi (Persaingan Terbuka) Barang/Jasa Yang Diinginkan • Hal-hal yang menentukan: Jenis Fungsi Kualitas Kuantitas Waktu diperlukan Lama penggunaan Tempat diperlukan Siapa yang menggunakan, dst. SPESIFIKASI BARANG • SPESIFIKASI KINERJA • SPESIFIKASI TEKNIS: – Persyaratan Minimum – Batasan Yang Diterima...

Peluang Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ...

Jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata-rata mencapai sekitar 15%-30% dari GDP. Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10%-25% pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40%-50% dari nilai kontrak. “Pengadaan Barang dan Jasa” –atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement– muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya). Istilah pengadaan barang dan jasa diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian “keuntungan pribadi” ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial. Sejauh ini, jarang sekali ditemukan penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindak kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi misalnya, penyuapan (baik pemberi maupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya, bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindak kejahatan yang diatur. Hal tersebut berdasar pada kenyataan bahwa pemberi dan penerima suap adalah penjahat, maka diperkirakan kedua belah pihak akan berupaya untuk menutupi kejahatan mereka. Bentuk Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dikutip dan disarikan dari Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, TII, 2006 Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi politik. Penyuapan vs Uang Pelicin. Biasanya, kasus penyuapan dalam jumlah yang besar diberikan kapada pejabat senior pemerintah (pembuat keputusan) untuk menghasilkan keputusan menguntungkan si penyuap. Sedangkan Uang Pelicin, biasanya berupa pemberian uang dalam jumlah yang lebih kecil, yang pada umumnya diberikan kepada pegawai rendahan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah masalah terutama yang terkait persoalan hukum (misalnya dalam pemeriksaan bagasi oleh pihak bea cukai) atau uang pelicin untuk memperlancar pembayaran akibat keterlambatan pembayaran,...

peraturan bersama kepala lembaga kebijakan pengadaan barang ...

PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2013 NOMOR : 14 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA ...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN PERAN APIP Pengadaan barang/jasa masih menjadi primadona bagi pelaku korupsi di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan APIP yang masih mengandalkan post audit yaitu melakukan audit setelah proses pengadaan barang jasa selesai. Dengan post audit peran APIP sebagai quality assurance proses pengadanaan barang/jasa kurang optimal dimana penghematan dan best value of money tidak tercapai optimal. Alternatif terbaik bagi APIP adalah lebih banyak melakukan current audit untuk menghasilkan penghematan. Korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan lewat modus pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek Fasilitas Olah Raga di Hambalang, Bogor dengan nilai Rp 2,5 Trilyun menurut BPK terdapat indikasi kerugian negara Rp 243,66 milliar (Kompas.com, 31 Oktober 2012), Proyek simulator SIM senilai Rp 196 milliar diduga dikorupsi sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 144 milliar (Tempo.com, 24 April 2012), dan Proyek pengadaan Al-quran dan Laboratorium yang membagi-bagi fee Rp. 103,2 milliar (Kompas.com, 6 Mei 2013). Data di atas menunjukkan bahwa seandainya uang tersebut dapat dicegah sebelum terjadi transaksi pengadaan barang/jasa dapat dibayangkan penghematan yang dapat dilakukan. Pengalaman Negara Amerika Serikat dalam menerapkan pre-award audit berhasil menghemat anggaran Negara dengan cukup signifikan. Laporan US Government Accountability Office atas manajemen pengadaan barang/jasa di lingkungan Veterans Affairs Federal Supply Schedule dari tahun 1999 sampai dengan 2004 menunjukkan penghematan besar dari penerapan pre-award audit dibandingkan dengan post-award audit. Tabel 1 menunjukkan hasil penghematan yang bisa dilakukan melalui audit pre award dan audit post award dalam proses pengadaan barang/jasa bidang kesehatan dimana pre award menghasilkan penghematan yang lebih besar dibandingkan dengan post award. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir penghematan melalui pre award mencapai 62,68 % dari total penghematan yang mencapai $ 240,6 millon. Pengalaman Amerika Serikat menghemat anggaran Negara dari pengadaan barang/jasa melalui penerapan pre award bisa memberikan inspirasi bagi APIP melakukan audit pengadaan barang/jasa dengan pre award. Ketika para auditor hanya terlibat pada akhir proses pengadaan barang/jasa (post award) maka penghematan biaya/anggaran publik sering tidak tercapai. 2. Pembahasan 2.1 Apakah pre-award audit Sesuai dengan pembahasan dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian tahun 2010, preaward audit didefinisikan sebagai audit yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa calon penyedia barang/jasa yang diusulkan oleh panitia pengadaan memiliki kelayakan/kemampuan kerja dan keuangan untuk melaksanakan kontrak serta harga yang ditawarkan adalah wajar dan secara ekonomis menguntungkan negara. Federal Acquisition Regulation (FAR) mendefinisikan pre-award audit sebagai “an evaluation of a prospective contractor’s capability to perform a proposed contract” (FAR, 2005). USAID dalam Contract Information Bulletin 92-16 menyatakan bahwa “A pre-award audit is a tool that the contracting officer can use to acquire information in order to determine the reasonableness of the offeror's proposed cost or price. The pre-award audit is a detailed analysis of the proposal, and contains information on the basis and method used by the offeror in proposal preparation, and any discrepancies in the way in which the cost or pricing data were used in preparing the proposal. (USAID, 1992). Dari penjelasan di atas maka pre-award audit merupakan audit atas kemampuan calon kontraktor /penawar (offeror) menyelesaikan pekerjaan dan memastikan biaya atau harga yang diajukan dalam penawaran merupakan biaya dan harga yang rasional. Tujuan utama dari pre-award audit antara lain sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa. Disamping tujuan tersebut, pre-award audit juga bertujuan memberikan pendapat (quality assurance) bahwa proses pengadaan barang/jasa telah taat pada peraturan, kemampuan penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan , dan kewajaran harga penawaran...

Membuat Website Lebih Powerfull dengan WordPress - h 3333 ro web

Membuat Website Lebih Powerfull dengan WordPress Awalnya memang WordPress dibuat untuk sebuah blog. Meskipun sekarang masih diperuntukkan buat blog, bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkannya untuk hal lain. Kita bisa saja membuat toko online dengan WordPress, membuat web profile, atau yang lainnya. Sangat disayangkan jika WordPress hanya dibuat untuk blog. Pengelolaannya sangat sederhana sehingga mau dibuat website jenis apapun, selama kita mampu berkreasi, saya yakin bisa saja. Dalam artikel ini saya sengaja membuat website menggunakan WordPress. Saya akan menjelaskan mulai dari proses instalasi WordPress di komputer lokal, menginstal template/theme, menginstal plugin, teknik membuat artikel, memublikasikannya melalui layanan hosting, sampai promosi. Anda bisa mengembangkan sendiri website sesuai kebutuhan dengan mengikuti langkah demi langkah yang diberikan di sini. Jika mengalami kesulitan saat instalasi, di masing-masing ekstensi juga disediakan cara menginstal atau memodifikasinya. Atau, bisa juga berkonsultasi dengan saya. Jika ingin konsultasi dengan saya, usahakan kirim ekstensi (theme maupun plugin) supaya bisa saya coba dahulu sebelum dijelaskan masalahnya. Sampai saat ini, banyak buku maupun e-book yang membahas tentang WordPress dengan berbagai metoda dan cara. Jika kita membeli lebih dari satu, kadang suka ada masalah. Terutama saat menginstal mini server. Di setiap buku atau e-book, menggunakan mini server yang berbeda, sehingga bila kita memiliki lebih dari satu buku dengan mini server yang berbeda, bisa bentrok. Untuk itu, pastikan di komputer Anda hanya ada satu mini server. Meskipun ada anjuran untuk menginstal mini server di buku yang Anda beli, gunakan saja mini server yang sudah ada. Tidak perlu lagi menginstal mini server yang dibahas dalam buku tersebut. Lalu, apa saja mini server yang dimaksud? Berikut ini jenis mini server yang mungkin sudah Anda miliki. Dari keenam mini server tersebut, saya menggunakan XAMPP. Sebab, mini server ini bisa digunakan di berbagai platform, seperti: Windows, Linux, dan MacOS. Dengan demikian, buku ini bisa digunakan di berbagai system operasi yang Anda miliki. Meskipun yang dibahas di sini hanya pada Windows XP, yang membedakan adalah saat install mini server dan lokasi penyimpanan file WordPress saja. Untuk proses instalasi dan modifikasi WordPress, di semua system operasi sama saja. Selain paket yang disediakan, pastikan software pendukung di masing-masing system operasi sudah Anda install. Paket instalasi yang diberikan dalam bentruk zip, sehingga pada system operasi yang digunakan harus sudah terinstal software kompresi (winzip atau winrar). Sebab, pada beberapa kasus, sering error ketika menginstal plugin. Setelah diinstal software kompresi, baru bisa diinstal...

Audi Green Issues and Sustainability (465K)

Audi ‘green’ issues and sustainability Saving fuel and reducing emissions – Audi start-stop. The following models in the Audi range benefit from an automatic start-stop function for greater fuel and CO2 efficiency, while brake recuperation adds to optimal energy utilisation: can be deactivated at any time by pushing a button on the dash. Less wasted motion – efficiency through recuperation. The Audi A3 1.4 TFSI with manual transmission, all Audi A4, A5 Coupé, new A5 Sportback and A5 Cabriolet derivatives, plus the A6, Audi Q5 (pictured below right) and Audi Q7 ranges are now fitted with a brake energy recuperation system which makes use of the car’s kinetic energy during deceleration. How it works: recuperation Brake energy recuperation makes use of a car’s kinetic energy during deceleration. The vehicle’s alternator converts the kinetic energy produced during braking into electrical energy which is then stored in the battery, reducing the load on the alternator and helping to as these are also based on CO2 emissions. World-class, clean-burning TDI technology. Audi’s TDI diesel engine technology is proven on road and track, with the diesel-powered R10 TDI sports-racer taking three consecutive outright wins at Le Mans in 2006, 2007 and 2008. In many circles, TDI is seen as the generic term for technical excellence. TDI models are available across the Audi range (except R8). Lower CO2 emissions with Audi TDI. High-efficiency TDIe models are available in the A4 and A6 ranges, offering superb fuel consumption and low CO2 emissions. The new A4 2.0 TDIe Saloon is the latest high-efficiency model in the Audi range, and possesses CO2 emissions of just 119g/km, placing it in the 13% band for BIK tax – the most advantageous for a diesel. With combined fuel consumption of 61.4mpg, it makes the Audi A4 2.0 TDIe one of the most efficient models in the compact executive sector. Yet with a healthy 136PS, it blends spirited performance with fine dynamic appeal. The TDIe technology in the A6 and A6 Avant ranges enables both models to emit just 139g/km of CO2 and achieve 53.3mpg on the combined cycle. The 1.6 TDI engine powering the A1, A3, A3 Sportback and A3 Cabriolet offers CO2 emissions from just 99g/km in the A3 1.6 TDI Standard together with combined consumption of 74.3mpg. Audi valvelift system enhances performance from TFSI engines. The Audi valvelift system controls engine valve lift on TFSI petrol engines in two stages, ensuring optimum combustion chamber filling under all engine load situations. It regulates the amount of combustion air drawn into the engine by varying inlet valve lift; in most cases the throttle butterfly can therefore remain fully open, which largely eliminates undesirable throttling losses. The engine therefore breathes more freely and develops higher power and torque with lower fuel consumption and emissions. Sports models benefit from lower CO2. The new V6 3.0 TFSI engine in the all-new Audi S4 and S4 Avant not only decisively outperforms its V8 predecessor but does so with a 30% reduction in CO2 emissions and improved fuel consumption...

Solicitud FORD
by solaro 0 Comments favorite 362 Viewed Download 0 Times

Ford España S.L Almussafes-Valencia SOLICITUD DE EMPLEO - Queda entendido que el hecho de que la Empresa reciba esta solicitud no la compromete a aceptar como empleado al solicitante. - Cualquier convenio entre la Empresa y el solicitante, se tendrá por hecho sobre la base de que lo expuesto en la solicitud es exacto y verídico y de no ser así, la Compañía podrá cancelar cualquier Contrato de Trabajo, sin responsabilidad alguna para ella. -El solicitante autoriza a la Empresa a comprobar los datos incluidos en esta solicitud de forma confidencial. - Los datos de esta solicitud se incorporarán al fichero automatizado de Ford España S.L., haciendo posible su acceso, rectificación y cancelación por el solicitante, garantizando la absoluta discreción y confidencialidad de los datos aquí expuestos. La firma de este documento implica el consentimiento expreso para que Ford España, S.L. recoja y trate sus datos de carácter personal, referidos a su relación laboral, así como altas y bajas por enfermedad, accidentes de trabajo o descanso maternal y, en su caso, afiliación sindical, con la finalidad de poder calcular sus retribuciones y el seguimiento de dicha relación. Igualmente, autoriza, con la misma finalidad, a ceder sus datos a empresas dedicadas a la asistencia sanitaria (Asepeyo) o a administraciones públicas (INSS, AEAT, INEM), así como a otras compañías del Grupo Ford sitas en la Unión Europea, e incluso a transferirlos a Ford Motor Company (en los E.E.U.U. de América), y que dichos datos puedan ser mantenidos, bajo el control como encargado de Ford Motor Company y aplicando los procedimientos internos de seguridad de esta última y conforme a la legislación española, por Ford Technology Services India, sita en la India, país que no proporciona el mismo nivel de protección de la vida privada. Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo una “hoja de modificación de datos”, con acreditación de su identidad, a la Administración de Personal de cada Planta o, en el caso de personas que hayan cursado una “solicitud de empleo” y que no hayan sido contratadas por la Compañía, al Departamento de Recursos Humanos...

informe n° 095-2012-sunat/4b0000
by merryn 0 Comments favorite 114 Viewed Download 0 Times

INFORME Nº 095-2012-SUNAT/4B0000 A propósito de la modificación al sistema de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta dispuesta por el Decreto Legislativo N.º 1120, y respecto de su aplicación a partir del ejercicio gravable 2013 se consulta lo siguiente: 1. La comparación del coeficiente con el 1,5% a fin de pagar el monto que resulta mayor ¿sólo es obligatorio en los meses de enero a abril? 2. ¿De ejercer la opción que la ley establece, a partir de mayo hasta julio el coeficiente resultante del balance del período cuatrimestral (enero – abril) se compara con el coeficiente resultante del ejercicio anterior y se paga el monto que resulte mayor? 3. ¿Desde mayo a julio, el contribuyente puede suspender los pagos a cuenta, siempre que los coeficientes del ejercicio y del ejercicio anterior sean negativos? 4. ¿A partir de agosto y hasta diciembre procede la suspensión del pago a cuenta, si el coeficiente del ejercicio (operaciones de enero a julio) es negativo, sin necesidad de comparar con el 1,5%? Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.º 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, modificado por el Decreto Legislativo N.º 1120, publicado el 18.7.2012 (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta). De manera previa, cabe indicar que tal como se señaló en el Informe N.° 0872012-SUNAT/4B0000, la determinación de los pagos a cuenta de acuerdo con el artículo 85° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta modificado por el Decreto Legislativo N.° 1120, resulta de aplicación a partir del pago a cuenta correspondiente al mes de agosto de 2012. Sin embargo, por los periodos agosto a diciembre de ese ejercicio debe tenerse en cuenta, además, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de dicho Decreto, lo cual fue analizado en el referido informe. Ahora bien, atendiendo a que las consultas materia del presente informe están dirigidas a establecer cómo se determinan los pagos a cuenta a partir del ejercicio gravable 2013, en este documento no se toma en cuenta las disposiciones transitorias que son de aplicación exclusiva al ejercicio 2012. 1. El primer párrafo del artículo 85º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente: a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al ejercicio precedente al anterior. De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el ejercicio precedente al anterior, los contribuyentes abonarán con carácter de pago a cuenta las cuotas mensuales que se determinen de acuerdo con lo establecido en el inciso siguiente. b) La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los ingresos netos obtenidos en el mismo mes...

Informe Año 2005 - Servicio de Impuestos Internos

INFORME DE GASTO TRIBUTARIO: Se designa como ‘Gasto Tributario’ al monto de ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria y que tiene por objeto beneficiar, promover, o fomentar a determinadas actividades, sectores, ramas, regiones, o grupos de contribuyentes. Por lo general, se traduce en el otorgamiento de exenciones o deducciones tributarias, alícuotas diferenciales, diferimientos, y créditos, entre otros mecanismos. En el presente informe, el SII reporta la medición de esta variable para el año 2004, y la proyección para el año 2005 y el año 2006. Las estimaciones exhiben algunas diferencias con respecto a las de años precedentes, no obstante, gran parte de esas diferencias se explican por el cambio de año base de medición y los nuevos supuestos de crecimiento económico e inflación a partir de los cuales se realizan las proyecciones. También se ha incorporado la estimación, no disponible en los informes anteriores, del tratamiento especial del impuesto a la renta sobre los depósitos convenidos. Por otro lado, se eliminó la línea asociada a exención de IVA al arriendo de viviendas, por considerar que bajo un IVA base consumo lo adecuado es gravar la venta de viviendas y dejar exentos los arriendos. Un elemento nuevo incorporado en este informe corresponde a la evaluación del impacto redistributivo de las franquicias. Esta evaluación se ha realizado a partir de antecedentes de composición y distribución del gasto de las familias (vía encuestas de presupuesto familiar del INE) y la distribución de ingreso contenida en las declaraciones de renta. De esta forma, cada partida de gasto ha sido acompañada con una estimación de su distribución por segmentos de ingreso. Conviene señalar también que las estimaciones siguen siendo, en varios casos, limitadas y responden a supuestos de aproximación gruesa. No obstante ello, se considera que el valor de contar con estimaciones hace recomendable impulsar los esfuerzos de medición, a riesgo de producir sólo cifras aproximativas. La publicación de este trabajo, por otro lado, se enmarca en las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, para los cuales la medición del Gasto Tributario es un requisito fundamental de transparencia en la política tributaria y de buenas prácticas en las administraciones fiscales. El Gasto Tributario (GT) puede entenderse, en un sentido amplio, como aquella recaudación que se deja de percibir producto de la aplicación de franquicias o regímenes impositivos especiales y cuya finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, regiones o agentes de la economía. También se suele llamar a esta variable como “renuncia tributaria”, aludiendo al hecho de que por esta vía el Fisco se desiste, parcial o totalmente, de aplicar el régimen impositivo general, atendiendo a un objetivo superior de política económica o social. El concepto de GT surge entonces con la finalidad de establecer un paralelo entre lo que es el gasto fiscal directo que el gobierno ejecuta a través del presupuesto y este gasto indirecto que resulta de aplicar excepciones tributarias. En lo referente a la medición del GT hay que señalar que ésta sin duda es una tarea compleja, y por ello muchas veces postergada en economías en desarrollo, pero que reviste enorme importancia. Desde luego, la medición del GT involucra un principio crucial, el de la transparencia fiscal. Por lo general, la acción fiscal más visible --la acción presupuestaria directa-- es objeto de extensos debates y análisis. La elaboración y mantención de estadísticas sistemáticas del presupuesto público así lo permiten. El monitoreo de los incentivos tributarios, por el contrario, suele verse obstaculizado por la falta de información. Esta es una primera justificación para medir el GT, contribuyendo a la transparencia de las políticas económicas y sociales del gobierno. Hay también una consideración de economía política, ya que interesa explicitar qué objetivos se persiguen y quiénes son los beneficiarios de la acción fiscal no-presupuestaria. En segundo lugar, disponer de una medida del GT también permite evaluar el desempeño del sistema tributario, y orientar su administración. Los sistemas impositivos con una mayor presencia de regímenes especiales suelen exhibir niveles más altos de complejidad tributaria y más espacios para la evasión y elusión, por lo tanto la cuantía del GT puede ser ilustrativa del desempeño y de las áreas vulnerables del sistema tributario. Tercero, en el contexto de reformas tributarias donde el campo de acción para la instauración de nuevos impuestos o de mayores tasas impositivas aparece cada vez más limitado,...

LAPORAN AKHIR - JICA
by Hermawan 0 Comments favorite 133 Viewed Download 0 Times

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DASAR DAN PERSIAPAN UNTUK SUB PROYEK SISTEM PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DINI DI KABUPATEN JEMBER KESADARAN MASYARAKAT SETEMPAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT Sebagaimana diketahui bersama bahwa berbagai bencana telah terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk waspada dan siap ketika sewaktu-waktu bencana alam melanda. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengenalan tanda-tanda bencana alam dan upaya meminimalisir resiko yang dihadapi mendorong Japan International Cooperation Agency (JICA), Pemerintah setempat juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan bekal pengetahuan terhadap bencana alam kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Beberapa wilayah potensi bencana alam di Kabupaten antara lain wilayah Kecamatan Panti dan Sukorambi, Silo berpotensi bencana banjir dan tanah longsor. Sebagai respon terhadap kajian pengelolaan bencana alam di Kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh Tim JICA, maka Yayasan Pengabdi Masyarakat sebagai lembaga swadaya masyarakat non pemerintah ingin berperan dalam kegiatan tersebut. Yayasan Pengabdi Masyarakat sebagai lembaga layanan masyarakat, telah banyak melakukan kegiatan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan buta aksara maupun pengentasan kemiskinan, pelatihan, survey, dan kegiatan sosial dan berperan dalam penanganan bencana alam di Kecamatan Panti. Pada tahun 2007, Yayasan Pengabdi Masyarakat bekerjasama dengan JICA Study Team on Disaster melakukan berbagai kegiatan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penanganan bencana alam. Kegiatan tersebut antara lain Training for Local Leader (training kepada pamong masyarakat), Community Workshop (Worksop kepada masyarakat), serta Evacuation Drill (pleatihan Evakuasi). Semua kegiatan tersebut dilakukan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Oleh karena itu Yayasan Pengabdi Masyarakat pada tahun 2010 ini siap untuk menjadi partner JICA di Kabupaten Jember dalam kegiatan “Penelitian Dasar dan Persiapan untuk Sub Proyek Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi Dini” untuk mengidentifikasi sejauhmana kesadaran masyarakat setempat dan pemerintah setempat dalam melakukan persiapan antisipasi banjir bandang di Desa Panti, Desa Sukorambi dan Desa Silo...

 121314151617181920