SEARCH

Found 9 related files. Current in page 1

borang pemeriksaan kenderaan

LHP Tanggap Darurat Kab. Padang Pariaman TA 2009 - BPK RI ...

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEGIATAN PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI UNTUK MASA TANGGAP DARURAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2009 DI PARIAMAN AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR ISI RESUME HASIL PEMERIKSAAN BAB I PENDAHULUAN BAB III HASIL PEMERIKSAAN 1. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Belum Memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Wilayahnya 2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Belum Memiliki Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang Memadai 3. Penyaluran Uang Lauk Pauk (ULP) Tidak Tertib dan Kurang Dibayarkan Minimal Sebesar Rp12.766.110.000,00 4. Penatausahaan Bantuan Logistik Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman Tidak Tertib 5. Terdapat Bantuan Logistik Penanganan Bencana Yang Belum Disalurkan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Setelah Masa Tanggap Darurat Berakhir 6. Terdapat Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Logistik dari Satkorlak PB Provinsi Sumatera Barat yang Tidak Melalui Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman 7. Bantuan Uang Sebesar Rp2.000.000.000,00 yang Dijanjikan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Membantu Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Padang Pariaman Belum Diterima BPK RI Pemeriksaan atas Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Sumatera Barat Pada Masa Tanggap Darurat DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I : Daftar Bantuan Logistik yang tidak tercatat pada Satkorlak PB dan Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman. BPK RI Pemeriksaan atas Kegiatan Penanganan Bencana...

Peluang Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ...

Jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata-rata mencapai sekitar 15%-30% dari GDP. Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10%-25% pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40%-50% dari nilai kontrak. “Pengadaan Barang dan Jasa” –atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement– muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya). Istilah pengadaan barang dan jasa diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian “keuntungan pribadi” ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial. Sejauh ini, jarang sekali ditemukan penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindak kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi misalnya, penyuapan (baik pemberi maupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya, bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindak kejahatan yang diatur. Hal tersebut berdasar pada kenyataan bahwa pemberi dan penerima suap adalah penjahat, maka diperkirakan kedua belah pihak akan berupaya untuk menutupi kejahatan mereka. Bentuk Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dikutip dan disarikan dari Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, TII, 2006 Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi politik. Penyuapan vs Uang Pelicin. Biasanya, kasus penyuapan dalam jumlah yang besar diberikan kapada pejabat senior pemerintah (pembuat keputusan) untuk menghasilkan keputusan menguntungkan si penyuap. Sedangkan Uang Pelicin, biasanya berupa pemberian uang dalam jumlah yang lebih kecil, yang pada umumnya diberikan kepada pegawai rendahan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah masalah terutama yang terkait persoalan hukum (misalnya dalam pemeriksaan bagasi oleh pihak bea cukai) atau uang pelicin untuk memperlancar pembayaran akibat keterlambatan pembayaran,...

Laporan Tim Tanggap Darurat PVG Bencana Situ Gintung

Laporan Tim Tanggap Darurat PVG Bencana Situ Gintung JAKARTA. Tim Tanggap Darurat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVG) telah melakukan pemeriksaan di lokasi bencana banjir bandang di daerah Situ Gintung, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan penelitian, bencana terjadi pada hari Jumat 27 Maret 2009, sekitar pukul 04:30 WIB. Jenis bencana berupa aliran bahan rombakan (debris flow) yang terjadi akibat jebolnya tanggul Situ Gintung selebar ± 65 m, yang diikuti dengan gerakan tanah (longsoran) pada gawir tanggul dengan panjang antara 3 - 7 m, lebar antara 3 - 8 m, tinggi gawir antara 1 - 2,5 m dan Wilayah sekitar bencana berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Kejadian Gerakan Tanah/Tanah Longsor pada bulan Maret 2009 (Badan Geologi), termasuk dalam Potensi Gerakan Tanah Sangat Rendah dengan Morfologi berupa daerah yang relative datar dengan lembah Situ Gintung. Daerah hilir berupa lembah relative bergelombang lemah yang dibatasi oleh lereng terjal (tanggul situ). Daerah ini merupakan lembah aliran sungai Pesanggrahan yang secara umum merupakan lembah yang relative datar. Kondisi keairan daerah bencana berupa aliran air permukaan cukup besar dari sungai Pesanggrahan (tempat situ Gintung) terutama pada waktu musim hujan. Tim Tanggap Darurat memperkirakan penyebab bencana yaitu, curah hujan yang tinggi di daerah hulu, adanya retakan-retakan pada tubuh tanggul serta limpahan air pada mercu tanggul yang meresap ke dalam tubuh tanggul sehingga menyebabkan tanah tanggul menjadi jenuh air Selanjutnya Tim merekomendasikan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang aliran S. Pesanggrahan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena apabila terjadi hujan deras, tanah pada lokasi tanggul yang jebol masih mempunyai potensi terjadi longsoran-longsoran. Pada masa yang akan datang untuk menghindari dan mengurangi resiko bencana di daerah sekitar Situ Gintung dan lembah Sungai Pesanggrahan perlu adanya penataan tata ruang dengan menyertakan analisis resiko bencana sesuai amanat UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana...

LAPORAN KEJADIAN BENCANA JANUARI HINGGA ... - Sabah

LAPORAN KEJADIAN BENCANA JANUARI HINGGA DISEMBER 2012 1. BENCANA BANJIR Bagi tempoh Januari hingga Disember 2012 negeri sabah tidak mencatatkan sebarang kejadian bencana banjir kecuali 1 kes banjir kilat yang melanda kampung Sepagaya , Lahad Datu pada 18 Februari 2012. Dalam kejadian ini sejumlah 132 Ketua keluarga melibatkan 155 orang terjejas dan dipindahkan ke Dewan Perdana Sepagaya. 2. KEBAKARAN Bagi tempoh Januari hingga Disember 2012, sebanyak 15 kes kebakaran telah dilaporkan, melibatkan 250 buah rumah, 344 Ketua Keluarga dan 1,800 mangsa. Daripada 15 kes tersebut 5 kes berlaku di Tawau, 2 kes di Kota Kinabalu , 2 kes di Putatan , 2 kes di Pitas , dan masing-masing 1 kes di Daerah Semporna , Penampang, Sandakan , Lahad Datu . Bagi tempoh tersebut, 2 orang wanita telah terkorban masing-masing berumur 19 tahun dan 6 tahun di Kampung Titingan Blok 5, Tawau. 3. ANGIN RIBUT Bagi tempoh Januari hingga Disember 2012, hanya 1 kes bencana akibat angin ribut telah dilaporkan, melibatkan 29 buah rumah di Kampung Kuala Gum-Gum Sandakan , 47 Ketua Keluarga dan 229 mangsa terjejas. Dalam kejadian tersebut semua mangsa telah diberi bantuan peralatan rumah oleh Jabatan Kebajikan Am Sabah, dan dari pelbagai masyarakat , NGO dan lain-lain. 4. TANAH RUNTUH Bagi tempoh Januari hingga Disember 2012, 2 kes tanah runtuh dicatatkan 1 kes di Kampung Terusan, Lahad datu dan 1 kes Kampung Menggaris, Kota Kinabatangan melibatkan 2 buah rumah , 7 Ketua Keluarga dan 22 mangsa. Dalam kejadian ini 2 orang wanita terkorban. 5. BAYARAN TERTUNGGAK TUNTUTAN PENGANGKUTAN AIR BERSIH TUARAN 2010 KRONOLOGI ITuntutan awal berjumlah RM633,350.00 Ditolak sebab kejadian kemarau tidak istihar oleh Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana Daerah Tuaran Didapati menggunakan kenderaan yang tidak wujud ( Kancil / Motosikal / Window Van / Toyota Corolla ) Pembekalan air yang tidak terkawal ( Pembekalan sepatutnya hanya untuk makan/minum ) Tuntutan kedua berjumlah RM323,965.38 Hanya dibayar kepada 6 buah syarikat yang didapati mengemukakan tuntutan yang berpatutan tanpa keraguan: Pemborong Sri Lumawang Toney Enterprise, Tamparuli Pemborong Hamad, Tamparuli...

Borang Kinerja Fakultas - Universitas Brawijaya

contoh soal snmptn 2013...Sistem pengelolaan FIA UB didasarkan pada Renstra FIA UB (2004 – 2013) dan Renstra tersebut dijabarkan kedalam. Rencana ..... SPP : S-1 (PSB, SNMPTN), DIPLOMA ... contoh soal atau kasus yang sesuai dengan perkembangan saat ini.

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI PELAJAR FAKULTI KEJURUTERAAN

Mengemukakan borang soal-selidik kepada CITRA. Menyediakan elaun yang ... Kimia. Ijazah Sarjana. Muda. Kejuruteraan (Kimia) Wajib. KKEK3191. 6. 6 bulan. Dis-Julai ...

PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Contoh: 1) A adalah pelaksana Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (P4) pada Kanwil STU. A memperoleh data daftar WP yang akan dilakukan pemeriksaan kriteria seleksi dari ...

Tags: Contoh, Pajak,
LAPORAN LATIHAN INDUSTRI
by Kusmawati 0 Comments favorite 21516 Viewed Download 824 Times

- laporan ringkas kontrak kerja - catatan mesyuarat tapak - contoh ringkasan laoran kerja 7.0 (a) 7.0 (b) 7.0 (c) 8. borang sebutharga 8.0 9. butir-butir spesifikasi 9.0 10.

Tags: Contoh, Laporan,
CONTOH KASUS SUATU TINDAKAN PIDANA KORUPSI UNTUK DITELAAH SEC

CONTOH KASUS SUATU TINDAKAN PIDANA KORUPSI UNTUK DITELAAH SECARA ... kerugian Negara cukup signifikan ) oleh BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMBANGU NAN ( BPKP ) , hanya pemeriksan laporan ...

« previous    next »