SEARCH

Found 50 related files. Current in page 1

UNDANG UNDANG SOFBOL

1967 kb/s - UNDANG UNDANG SOFBOL Full Download


2157 kb/s - [Verified] UNDANG UNDANG SOFBOL


2864 kb/s - UNDANG UNDANG SOFBOL Direct Download

PENGGANDAAN, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI BUKU - Dikmen

PENGADAAN, PENGGANDAAN, DAN DISTRIBUSI BUKU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2013 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPORSI PENGGUNAAN DAK Perdirjen Dikmen Nomor 1598/D/PP/2013 Bab I Deskripsi Umum, F. Penggunaan DAK Bidang Dikmen TA 2013 untuk SMA dan SMK No. KEGIATAN/KOMPONEN PERSENTASE ALOKASI DARI TOTAL DAK TA 2013 SETIAP DAERAH MINIMAL MAKSIMAL 1. Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran kurikulum 2013 15 % 25 % 2. Rehabilitasi ruang belajar rusak berat 40 % 50 % 3. Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan a. Pemb. Perpustakaan b. Pemb. Laboratorium c. Pengadaan Alat Laboratorium d. Pengadaan Buku Referensi 30 % 40 % SASARAN 1. Penggandaan dan pendistribusian buku teks pelajaran untuk siswa kelas X berdasarkan kurikulum 2013 yang belum mendapatkan alokasi buku teks pelajaran yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Pengadaan dan pendistribusian buku referensi sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Buku Yang Digandakan 3 (Tiga) Mata Pelajaran sedang digandakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Siswa SMA&SMK Kelas X dan Pegangan Guru - Matematika - Sejarah Indonesia - Bahasa Indonesia Buku Referensi SMA dan SMK Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, Buku Statistik Daerah, Buku Telepon, Kitab Undang-Undang dan Peraturan, dan Kitab Suci. Buku Referensi: Buku yang dianjurkan oleh guru kepada siswa nya untuk dibaca (sumber: KBBI)

Buku TIK SMA Kelas X Semester 1 PDF - Index of

© Diterbitkan pertama kali oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Buku ini dilisensikan sebagai buku terbuka (Open Publication License). Siapapun dapat menggunakan, mempelajari, dan memperbanyak atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam berbagai bentuk tanpa harus meminta izin kepada penerbit dan penyusunnya. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Penulis: Julianto Arief Setiadi Editor: Eko Sujatmiko Tata letak dan sampul: Antonius Fran Setiawan Cetakan I. Jakarta: Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2008 186 hlm., 21 x 29,7 cm ISBN 979-630-062-4. Cetakan Pertama, Oktober 2008 Hak Cipta dan Merek Dagang Seluruh hak cipta dan merek dagang yang digunakan dalam buku ini merupakan hak cipta atau milik dari pemegang hak cipta atau merek dagang masing-masing pihak. Hak cipta penulisan ada pada penulis, hak cipta tata letak ada pada penata letak, hak distribusi ada pada Ristek, Diknas, dan Depkominfo. Linux adalah merek dagang Linus Torvalds. Peringatan dan Pernyataan Segala daya upaya telah dikerahkan agar buku ini dapat selengkap dan seakurat mungkin, walau begitu tidak ada pernyataan apapun mengenai kebenaran maupun kecocokannya. Segala informasi di buku ini disediakan berdasarkan apa adanya. Pengarang dan penerbit dengan segala hormat tidak bertanggung jawab pun tidak memiliki pertanggungjawaban kepada apapun atau siapa pun akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan yang mungkin timbul yang berasal dari informasi yang dikandung dalam buku ini.

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian...

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 19 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG ...

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak yang berkontrak. Selain itu khusus untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ketentuan tentang pemutusan kontrak dijumpai pula dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengka, dan dapat pulah dilakukan dengan melelui jalur hukum di pengadilan. Tulisan ini mencoba membahas kelebihan dan kekurang dari cara penyelesaian sengketa tersebut.

ANALISIS SOAL SNMPTN BIOLOGI ... - repository@UPI

ANALISIS SOAL SNMPTN BIOLOGI BERDASARKAN DOMAIN KOGNITIF TAKSONOMI BLOOM REVISI DAN PROFIL CAPAIAN SISWA SMA KELAS XII SKRIPSI Dajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi Oleh: Dian Amirulloh 0900457 JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2013 Dian Amirulloh, 2013 Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Domain Kognitif Taksonomi Bloom Revisi Dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu ANALISIS SOAL SNMPTN BIOLOGI BERDASARKAN DOMAIN KOGNITIF TAKSONOMI BLOOM REVISI DAN PROFIL CAPAIAN SISWA SMA KELAS XII Oleh Dian Amirulloh Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam © Dian Amirulloh 2013 Universitas Pendidikan Indonesia Agustus 2013 Hak Cipta dilindungi undang-undang. Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian, Dian Amirulloh, 2013 Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Domain Kognitif Taksonomi Bloom Revisi Dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis. LEMBAR PENGESAHAN ANALISIS SOAL SNMPTN BIOLOGI BERDASARKAN DOMAIN KOGNITIF TAKSONOMI BLOOM REVISI DAN PROFIL CAPAIAN SISWA SMA KELAS XII Oleh: Dian Amirulloh 0900457 Disetujui dan disahkan oleh: Pembimbing I Prof. Dr. Nuryani Rustaman, M.Pd. NIP. 195012311979032029 Pembimbing II Dr. Siti Sriyati, M.Si. NIP. 197105302001122001 Mengetahui Ketua Jurusan Pendidikan Biologi Dr. Riandi, M.Si. Dian Amirulloh, 2013 Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Domain Kognitif Taksonomi Bloom Revisi Dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu NIP.196305011988031002 “Sumpahku” Terlentang! Jatuh! Perih! Kesal! Ibu pertiwi Engkau pegangan Dalam perjalanan Janji pusaka dan sakti Tanah tumpah darahku makmur dan suci ………… Hancur badan! Tetap berjalan! Jiwa besar dan suci Membawa aku PADAMU! (Bacharuddin Jusuf Habibie) “Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi, khususnya ibunda & ayahanda yang dengan tulus ikhlas telah memberikan do’a dan dukungan kepada penulis selama melaksanakan studi di perguruan tinggi, serta untuk bangsa & negara Indonesia yang saya cintai. Semoga karya ini dapat membuahkan kebaikan dan memberikan manfaat.” - Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum - Dian Amirulloh, 2013 Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Domain Kognitif Taksonomi Bloom Revisi Dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Doamin Kognitif Taksonomi Bloom Revisi dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - BNPB

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA. Pertama : Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah di daerah masing-masing. Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 17 Desember 2008 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA, ttd DR. SYAMSUL MA’ARIF, S.IP. M.Si. SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. KAPOLRI 3. Panglima TNI 4. Para Gubernur 5. Para Ketua DPRD Propinsi 6. Para Bupati dan Walikota 7. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota

PMK 122-2013 ttg Buku2 Pel.Umum, Kitab Suci & Buku2 Pel.Agama ...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 1.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomar 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3262) sel:iagaimana telah beberapa kali diubah •terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembarari. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor' 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4999); ...

Perber LKPP-BKN - FKep UNAND
by katrox 0 Comments favorite 38 Viewed Download 0 Times

… Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); ...

Perpres No. 70 Tahun 2012 - Portal Kementerian Agama RI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja Negara; b. bahwa dalam Negara perlu rangka percepatan percepatan pelaksanaan pelaksanaan belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu penyempurnaan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Nomor Perubahan 54 Tahun Kedua 2010 atas tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara 1 Tahun (Lembaran 2004 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 8, angka 9, angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah, serta diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu ...

« previous  12345