SEARCH

Found 27 related files. Current in page 1

Pengertian nepotisme beserta contohnya

1967 kb/s - Pengertian Nepotisme Beserta Contohnya Full Download


2157 kb/s - [Verified] Pengertian Nepotisme Beserta Contohnya


2864 kb/s - Pengertian Nepotisme Beserta Contohnya Direct Download

Kunci Jawaban Soal Essai Paket A.pdf

Kunci jawaban Babak FINAL Jenis soal : ESSAY 1. Kinerja bensin diukur berdasarkan nilai oktan (octane number) yaitu keberadaan senyawa 2,2,4 - trimetil pentane (isooktana) dengan nilai oktan 100, sedangkan nheptana nilai oktannya adalah nol. a. Gambarkan struktur 2,2,4 – trimetil pentane dan n – heptana (20 Point) Penyelesaian : b. Gambarkan semua isomer struktur n-heptana dan namai secara IUPAC (30 Point) Penyelesaian : c. Gambarkan struktur dan nama IUPAC alkena paling sederhana yang mempunyai isomer cis dan trans. (30 Point) Penyelesaian : d. Jelaskan pengertian bensin dengan angka oktan 75 % (20 Point) Penyelesaian : Angka oktan pada bensin ditentukan dengan adanya senyawa trimetil pentane dan nheptana dimana apabila pada bensin memiliki angka oktan 100 % maka pada besin tersebut terkandung senyawa trimetil pentane banding senyawa n-heptana yaitu 100 : 0, sehingga apabila bensin dengan angka oktan 75 % maka dalam bensin tersebut terkandung 75 % senyawa trimetil pentane dan 25 % senyawa n-heptana. 2. Reaksi : 2NOBr (g)  2NO (g) + Br2 (g) H = +16,1 kJ Diketahui : Tekanan awal NOBr = 0,65 atm. : NOBr telah terurai sebanyak 28% (Saat Kstb) (a) Tuliskan bentuk tetapan kesetimbangan, Kp. (10 poin) Penyelesaian : Kp  [p NO ] 2 [p Br2 ] [p NOBr ] 2 (b) Tentukan tekanan parsial gas NOBr, NO, dan Br2 setelah tercapai keadaan kesetimbangan. (30 poin) Penyelesaian : 100  28 p NOBr   0,65 atm  0,468 atm 100 28 p NO   0,65 atm  0,182 atm 100 p Br2  28 2 100  0,65 atm  0,091 atm (c) Tentukan tekanan total sesudai tercapai kesetimbangan (20 poin) Penyelesaian : (100  28 )  (28  14 ) 114 p tot  [ ]  0,65 atm   0,65 atm  0,741 atm 100 100 (d) Hitung nilai tetapan kesetimbangan, Kp pada temperatur tersebut. (20 poin) Penyelesaian :

Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks - PDPT

Panduan Penulisan Buku Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu...

Manual Prosedure Pengadaan Jasa Konstruksi UB - ULP ...

Tujuan pelaksanaan pengadaan menurut Peraturan Presiden no. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa: a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah c. memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat e. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa f. menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa g. menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. B. RUANG LINGKUP • Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, termasuk dari pinjaman/hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah. • Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); jika ada perbedaan dengan cara kesepakatan tentang tata cara pengadaan. ...

ANALISIS SOAL SNMPTN BIOLOGI ... - repository@UPI

ANALISIS SOAL SNMPTN BIOLOGI BERDASARKAN DOMAIN KOGNITIF TAKSONOMI BLOOM REVISI DAN PROFIL CAPAIAN SISWA SMA KELAS XII SKRIPSI Dajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi Oleh: Dian Amirulloh 0900457 JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2013 Dian Amirulloh, 2013 Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Domain Kognitif Taksonomi Bloom Revisi Dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu ANALISIS SOAL SNMPTN BIOLOGI BERDASARKAN DOMAIN KOGNITIF TAKSONOMI BLOOM REVISI DAN PROFIL CAPAIAN SISWA SMA KELAS XII Oleh Dian Amirulloh Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam © Dian Amirulloh 2013 Universitas Pendidikan Indonesia Agustus 2013 Hak Cipta dilindungi undang-undang. Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian, Dian Amirulloh, 2013 Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Domain Kognitif Taksonomi Bloom Revisi Dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis. LEMBAR PENGESAHAN ANALISIS SOAL SNMPTN BIOLOGI BERDASARKAN DOMAIN KOGNITIF TAKSONOMI BLOOM REVISI DAN PROFIL CAPAIAN SISWA SMA KELAS XII Oleh: Dian Amirulloh 0900457 Disetujui dan disahkan oleh: Pembimbing I Prof. Dr. Nuryani Rustaman, M.Pd. NIP. 195012311979032029 Pembimbing II Dr. Siti Sriyati, M.Si. NIP. 197105302001122001 Mengetahui Ketua Jurusan Pendidikan Biologi Dr. Riandi, M.Si. Dian Amirulloh, 2013 Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Domain Kognitif Taksonomi Bloom Revisi Dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu NIP.196305011988031002 “Sumpahku” Terlentang! Jatuh! Perih! Kesal! Ibu pertiwi Engkau pegangan Dalam perjalanan Janji pusaka dan sakti Tanah tumpah darahku makmur dan suci ………… Hancur badan! Tetap berjalan! Jiwa besar dan suci Membawa aku PADAMU! (Bacharuddin Jusuf Habibie) “Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi, khususnya ibunda & ayahanda yang dengan tulus ikhlas telah memberikan do’a dan dukungan kepada penulis selama melaksanakan studi di perguruan tinggi, serta untuk bangsa & negara Indonesia yang saya cintai. Semoga karya ini dapat membuahkan kebaikan dan memberikan manfaat.” - Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum - Dian Amirulloh, 2013 Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Domain Kognitif Taksonomi Bloom Revisi Dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Doamin Kognitif Taksonomi Bloom Revisi dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA ... - LPSE LIPI

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENT ANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFT AR HIT AM. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Istilah dan Pengertian Pasal1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Hitam ada/ah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanks; oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya. 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya yang prosesnya dimulai dar; perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya, yang selanjutnya disebut KlLlD/I adalah instansilinstitusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Kepala Daerah adalah Gubemur, Bupati, atau Walikota. 5. Lembaga Lain adalah mitra pemerintah atau lembaga pemberi pinjaman dan hibah luar negeri. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/LID/I atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/DII yang bersifat permanen, dapat berdiri sendin atau melekat pada unit yang sudah ada. 10. Pejabat Pengadaan adaJah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 11 12. Penerbit Jaminan adalah Bank Umum, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan yang mengeluarkan jaminan untuk diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPKlULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dipersyaratkan ...

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk ...

15-Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks

PANDUAN PENULISAN & PENERBITAN BUKU TEKS Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu: Learn to know, Learn to do, Learn to be dan Learn to live together. Ketiga aspek tersebut dipertimbangkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan. Sampul Buku Sampul buku bagian depan memuat: a. Judul buku : Judul harus spesifik dan relevan sesuai dengan isi buku dan menggunakan kata-kata kunci dan powerful. b. Nama penulis : Nama penulis ditulis lengkap, tidak menggunakan nama samaran sesuai dengan ketentuan penulis buku ilmiah. c. Logo atau nama penerbit bila sudah diterbitkan...

Peluang Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ...

Jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata-rata mencapai sekitar 15%-30% dari GDP. Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10%-25% pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40%-50% dari nilai kontrak. “Pengadaan Barang dan Jasa” –atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement– muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya). Istilah pengadaan barang dan jasa diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian “keuntungan pribadi” ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial. Sejauh ini, jarang sekali ditemukan penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindak kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi misalnya, penyuapan (baik pemberi maupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya, bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindak kejahatan yang diatur. Hal tersebut berdasar pada kenyataan bahwa pemberi dan penerima suap adalah penjahat, maka diperkirakan kedua belah pihak akan berupaya untuk menutupi kejahatan mereka. Bentuk Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dikutip dan disarikan dari Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, TII, 2006 Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi politik. Penyuapan vs Uang Pelicin. Biasanya, kasus penyuapan dalam jumlah yang besar diberikan kapada pejabat senior pemerintah (pembuat keputusan) untuk menghasilkan keputusan menguntungkan si penyuap. Sedangkan Uang Pelicin, biasanya berupa pemberian uang dalam jumlah yang lebih kecil, yang pada umumnya diberikan kepada pegawai rendahan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah masalah terutama yang terkait persoalan hukum (misalnya dalam pemeriksaan bagasi oleh pihak bea cukai) atau uang pelicin untuk memperlancar pembayaran akibat keterlambatan pembayaran,...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA ...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN PERAN APIP Pengadaan barang/jasa masih menjadi primadona bagi pelaku korupsi di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan APIP yang masih mengandalkan post audit yaitu melakukan audit setelah proses pengadaan barang jasa selesai. Dengan post audit peran APIP sebagai quality assurance proses pengadanaan barang/jasa kurang optimal dimana penghematan dan best value of money tidak tercapai optimal. Alternatif terbaik bagi APIP adalah lebih banyak melakukan current audit untuk menghasilkan penghematan. Korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan lewat modus pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek Fasilitas Olah Raga di Hambalang, Bogor dengan nilai Rp 2,5 Trilyun menurut BPK terdapat indikasi kerugian negara Rp 243,66 milliar (Kompas.com, 31 Oktober 2012), Proyek simulator SIM senilai Rp 196 milliar diduga dikorupsi sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 144 milliar (Tempo.com, 24 April 2012), dan Proyek pengadaan Al-quran dan Laboratorium yang membagi-bagi fee Rp. 103,2 milliar (Kompas.com, 6 Mei 2013). Data di atas menunjukkan bahwa seandainya uang tersebut dapat dicegah sebelum terjadi transaksi pengadaan barang/jasa dapat dibayangkan penghematan yang dapat dilakukan. Pengalaman Negara Amerika Serikat dalam menerapkan pre-award audit berhasil menghemat anggaran Negara dengan cukup signifikan. Laporan US Government Accountability Office atas manajemen pengadaan barang/jasa di lingkungan Veterans Affairs Federal Supply Schedule dari tahun 1999 sampai dengan 2004 menunjukkan penghematan besar dari penerapan pre-award audit dibandingkan dengan post-award audit. Tabel 1 menunjukkan hasil penghematan yang bisa dilakukan melalui audit pre award dan audit post award dalam proses pengadaan barang/jasa bidang kesehatan dimana pre award menghasilkan penghematan yang lebih besar dibandingkan dengan post award. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir penghematan melalui pre award mencapai 62,68 % dari total penghematan yang mencapai $ 240,6 millon. Pengalaman Amerika Serikat menghemat anggaran Negara dari pengadaan barang/jasa melalui penerapan pre award bisa memberikan inspirasi bagi APIP melakukan audit pengadaan barang/jasa dengan pre award. Ketika para auditor hanya terlibat pada akhir proses pengadaan barang/jasa (post award) maka penghematan biaya/anggaran publik sering tidak tercapai. 2. Pembahasan 2.1 Apakah pre-award audit Sesuai dengan pembahasan dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian tahun 2010, preaward audit didefinisikan sebagai audit yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa calon penyedia barang/jasa yang diusulkan oleh panitia pengadaan memiliki kelayakan/kemampuan kerja dan keuangan untuk melaksanakan kontrak serta harga yang ditawarkan adalah wajar dan secara ekonomis menguntungkan negara. Federal Acquisition Regulation (FAR) mendefinisikan pre-award audit sebagai “an evaluation of a prospective contractor’s capability to perform a proposed contract” (FAR, 2005). USAID dalam Contract Information Bulletin 92-16 menyatakan bahwa “A pre-award audit is a tool that the contracting officer can use to acquire information in order to determine the reasonableness of the offeror's proposed cost or price. The pre-award audit is a detailed analysis of the proposal, and contains information on the basis and method used by the offeror in proposal preparation, and any discrepancies in the way in which the cost or pricing data were used in preparing the proposal. (USAID, 1992). Dari penjelasan di atas maka pre-award audit merupakan audit atas kemampuan calon kontraktor /penawar (offeror) menyelesaikan pekerjaan dan memastikan biaya atau harga yang diajukan dalam penawaran merupakan biaya dan harga yang rasional. Tujuan utama dari pre-award audit antara lain sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa. Disamping tujuan tersebut, pre-award audit juga bertujuan memberikan pendapat (quality assurance) bahwa proses pengadaan barang/jasa telah taat pada peraturan, kemampuan penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan , dan kewajaran harga penawaran...

Untitled - Sustainable Tourism CRC
by Hermawan 0 Comments favorite 76 Viewed Download 0 Times

tindak lanjut dari laporan terdahulu berjudul “Manajemen Resiko Pariwisata di Wilayah Asia Pasifik – Pedoman. Resmi Pengelolaan Krisis dan Bencana” ...Manfaat laporan dan isinya Laporan ini dimaksudkan agar dapat digunakan oleh pemerintah dan industri pariwisata diseluruh wilayah Asia Pasifik dan sekitarnya, namun tidak diperkenankan untuk tujuan komersial. Laporan dan isinya harus dipergunakan sesuai yang asli dan dilarang melakukan perbaikan tanpa seijin tertulis dari AICST sebagai pemegang lisensi laporan beserta isinya dari Pemerintah Australia. Ucapan terima kasih Pemerintah Australia – Proyek ini dibiayai oleh Departemen Industri, Pariwisata & Sumber Daya Australia sebagai proyek AusAID APEC Support Program. Seluruh hak cipta intelektual yang dikembangkan oleh proyek adalah sepenuhnya milik pemerintah Australia....

« previous  123