SEARCH

Found 67 related files. Current in page 1

Pengertian Analisis SPSS versi 11

1967 kb/s - Pengertian Analisis SPSS Versi 11 Full Download


2157 kb/s - [Verified] Pengertian Analisis SPSS Versi 11


2864 kb/s - Pengertian Analisis SPSS Versi 11 Direct Download

Kunci Jawaban Soal Essai Paket A.pdf

Kunci jawaban Babak FINAL Jenis soal : ESSAY 1. Kinerja bensin diukur berdasarkan nilai oktan (octane number) yaitu keberadaan senyawa 2,2,4 - trimetil pentane (isooktana) dengan nilai oktan 100, sedangkan nheptana nilai oktannya adalah nol. a. Gambarkan struktur 2,2,4 – trimetil pentane dan n – heptana (20 Point) Penyelesaian : b. Gambarkan semua isomer struktur n-heptana dan namai secara IUPAC (30 Point) Penyelesaian : c. Gambarkan struktur dan nama IUPAC alkena paling sederhana yang mempunyai isomer cis dan trans. (30 Point) Penyelesaian : d. Jelaskan pengertian bensin dengan angka oktan 75 % (20 Point) Penyelesaian : Angka oktan pada bensin ditentukan dengan adanya senyawa trimetil pentane dan nheptana dimana apabila pada bensin memiliki angka oktan 100 % maka pada besin tersebut terkandung senyawa trimetil pentane banding senyawa n-heptana yaitu 100 : 0, sehingga apabila bensin dengan angka oktan 75 % maka dalam bensin tersebut terkandung 75 % senyawa trimetil pentane dan 25 % senyawa n-heptana. 2. Reaksi : 2NOBr (g)  2NO (g) + Br2 (g) H = +16,1 kJ Diketahui : Tekanan awal NOBr = 0,65 atm. : NOBr telah terurai sebanyak 28% (Saat Kstb) (a) Tuliskan bentuk tetapan kesetimbangan, Kp. (10 poin) Penyelesaian : Kp  [p NO ] 2 [p Br2 ] [p NOBr ] 2 (b) Tentukan tekanan parsial gas NOBr, NO, dan Br2 setelah tercapai keadaan kesetimbangan. (30 poin) Penyelesaian : 100  28 p NOBr   0,65 atm  0,468 atm 100 28 p NO   0,65 atm  0,182 atm 100 p Br2  28 2 100  0,65 atm  0,091 atm (c) Tentukan tekanan total sesudai tercapai kesetimbangan (20 poin) Penyelesaian : (100  28 )  (28  14 ) 114 p tot  [ ]  0,65 atm   0,65 atm  0,741 atm 100 100 (d) Hitung nilai tetapan kesetimbangan, Kp pada temperatur tersebut. (20 poin) Penyelesaian :

Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks - PDPT

Panduan Penulisan Buku Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu...

ANALISIS SOAL SNMPTN BIOLOGI ... - repository@UPI

ANALISIS SOAL SNMPTN BIOLOGI BERDASARKAN DOMAIN KOGNITIF TAKSONOMI BLOOM REVISI DAN PROFIL CAPAIAN SISWA SMA KELAS XII SKRIPSI Dajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi Oleh: Dian Amirulloh 0900457 JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2013 Dian Amirulloh, 2013 Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Domain Kognitif Taksonomi Bloom Revisi Dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu ANALISIS SOAL SNMPTN BIOLOGI BERDASARKAN DOMAIN KOGNITIF TAKSONOMI BLOOM REVISI DAN PROFIL CAPAIAN SISWA SMA KELAS XII Oleh Dian Amirulloh Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam © Dian Amirulloh 2013 Universitas Pendidikan Indonesia Agustus 2013 Hak Cipta dilindungi undang-undang. Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian, Dian Amirulloh, 2013 Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Domain Kognitif Taksonomi Bloom Revisi Dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis. LEMBAR PENGESAHAN ANALISIS SOAL SNMPTN BIOLOGI BERDASARKAN DOMAIN KOGNITIF TAKSONOMI BLOOM REVISI DAN PROFIL CAPAIAN SISWA SMA KELAS XII Oleh: Dian Amirulloh 0900457 Disetujui dan disahkan oleh: Pembimbing I Prof. Dr. Nuryani Rustaman, M.Pd. NIP. 195012311979032029 Pembimbing II Dr. Siti Sriyati, M.Si. NIP. 197105302001122001 Mengetahui Ketua Jurusan Pendidikan Biologi Dr. Riandi, M.Si. Dian Amirulloh, 2013 Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Domain Kognitif Taksonomi Bloom Revisi Dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu NIP.196305011988031002 “Sumpahku” Terlentang! Jatuh! Perih! Kesal! Ibu pertiwi Engkau pegangan Dalam perjalanan Janji pusaka dan sakti Tanah tumpah darahku makmur dan suci ………… Hancur badan! Tetap berjalan! Jiwa besar dan suci Membawa aku PADAMU! (Bacharuddin Jusuf Habibie) “Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi, khususnya ibunda & ayahanda yang dengan tulus ikhlas telah memberikan do’a dan dukungan kepada penulis selama melaksanakan studi di perguruan tinggi, serta untuk bangsa & negara Indonesia yang saya cintai. Semoga karya ini dapat membuahkan kebaikan dan memberikan manfaat.” - Mari Kita Buat Indonesia Tersenyum - Dian Amirulloh, 2013 Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Domain Kognitif Taksonomi Bloom Revisi Dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Analisis Soal SNMPTN Biologi Berdasarkan Doamin Kognitif Taksonomi Bloom Revisi dan Profil Capaian Siswa SMA Kelas XII ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Understanding Furniture Decision Making Process and Design ...

This research is a web-based investigation utilizing advanced computer/network technology in order to understand factors considered for furniture purchase and furniture style preference. In interior design, specifically for residential environments, furniture has significant meaning, not only because household furniture is the second largest portion in personal consumption expenditure following a house (Lihra & Graf, 2007; US Census Bureau, 2005; Toosi, 2002), but because furniture is a mode to project one’s self-image (Altman & Chemers, 1984; Cooper, 1976). Despite the significance of furniture, little is known about different factors affecting consumers’ selection of furniture and preferred furniture styles. The purposes of this research are (1) to find important features that consumers consider for residential furniture purchases and (2) to identify consumers’ preferences for furniture design in terms of style, which will finally lead to a better understanding about furniture purchase behavior. METHOD For the current study, an on-line accessible VR integrated system VRIS was developed. The VRIS allows users to try mix-and-match combinations of furniture items from a 3D model database. A total of 624 people, 284 males and 340 females, participated in this research. Eight possible factors of consideration for furniture choices were extracted from focus group interviews: style, color, price, construction quality, ease of maintenance, comfort, material, and match with other items. Living room furniture models (total 117 items- 51 sofas, 38 chairs, and 28 tables) from three styles (modern, casual, and traditional) were selected by a focus group consisting of furniture marketing and design experts. Using a series of questionnaires, participants reported 1) their perception of importance of eight considering factors in sofa, chair, and table purchases; 2) preferred furniture design options by selecting candidates for purchase; and 3) their final choice of purchase. The collected data was statistically analyzed using SPSS.

IBM SPSS Statistics Server for Windows Installation Instructions

Minimum free disk space. 525 megabytes (MB) for installation. Additional free disk space is required to run the program (for temporary files). The amount of space needed for temporary files depends on the number of users, the expected size of the .sav file, and the procedure. You can use the following formula to estimate the space needed: * <.sav file size> * , where can range from 1 to 2.5. For example, for procedures like K-Means Cluster Analysis (QUICK CLUSTER), Classification Tree (TREE), and Two-Step Cluster Analysis (TWOSTEP CLUSTER), the is closer to 1 than 2.5. If sorting is involved, it is 2.5. So, if you have four users, the expected .sav file size is 100 MB, and sorting is involved, you should allow 1 GB (4 × 100 MB × 2.5) of storage for temporary files. Minimum RAM. 2 gigabytes (GB). If using physical installation media, a DVD-ROM drive. A network adaptor running the TCP/IP network protocol. Client software. The client software must be at the same release level as the SPSS Statistics Server software. Note: We recommend that you install a copy of the client software on your Windows desktop computer. You may need it to test the SPSS Statistics Server connection and to test the data sources that you configure. It might also be useful for diagnosing other problems. If you downloaded SPSS Statistics Server, you can also download the client. If you have physical installation media, your product package contains a client installation disk. Please do not install the client on the same computer as SPSS Statistics Server. © Copyright IBM Corporation 1989, 2011.

IBM SPSS Statistics Server Administrator's Guide

Note: Before using this information and the product it supports, read the general information under Notices on p. 65. This edition applies to IBM® SPSS® Statistics Server 20 and to all subsequent releases and modifications until otherwise indicated in new editions. Adobe product screenshot(s) reprinted with permission from Adobe Systems Incorporated. Microsoft product screenshot(s) reprinted with permission from Microsoft Corporation. Licensed Materials - Property of IBM © Copyright IBM Corporation 1989, 2011. Contents 1 Overview 1 Products and Operating Systems . .. . . 1 Architecture .. . . . 1 Software Components. . . . . . . 3 Using Distributed Mode. . . . . . . . 4 Administering Analytic Server Software. . . . 4 Using This Document. . . . . 5 2 Installation 6 Installing the Analytic Server Software. . . . . . . . 6 Installing the Client Application. . . . 6 Installing Other Analytic Server Software. . . . . 7 Referencing Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controlling Data Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data Sources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuring the UNIX Environment for Data Access . .

rencana umum pengadaan barang/jasa pemkab. wonogiri tahun 2013

... Penyusunan Rencana 1 paket Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Baturetno Penyusunan Rencana 1 paket Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwantoro Penyusunan Zonasi 1 paket Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Wonogiri Kota baturetno 250.000.000 APBD Seleksi umum Maret 2013 4 bulan Jasa konsultansi Kota purwantoro 250.000.000 APBD Seleksi umum Maret 2013 4 bulan Jasa konsultansi Kota Wonogiri 50.000.000 APBD Pengadaan langsung April 2013 3 bulan Jasa konsultansi Kota Selogiri 50.000.000 APBD Pengadaan langsung April 2013 3 bulan Jasa konsultansi Perbatasan antara Wonogiri dan Ponorogo, antara Wonogiri dan Magetan (Kerjasama Karisma pawirogo) 50.000.000 APBD Pengadaan langsung April 2013 3 bulan Jasa konsultansi 1 4 5 6 7 Penyusunan tabel input output Penyusunan Analisis Kesesuaian Lahan dengan Varietas Komoditas Tembakau Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Baturetno Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwantoro Penyusunan Zonasi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Wonogiri Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Baturetno Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwantoro Penyusunan Zonasi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Wonogiri 1 paket Pengadaan LCD 3 Pengadaan note book 1 paket Penyusunan Zonasi Rencana Penyusunan Zonasi Penyusunan Zonasi 1 paket Detail Tata Ruang Kota Rencana Detail Tata Ruang Rencana Detail Tata Ruang 8 (RDTRK) Selogiri Kota (RDTRK) Selogiri Kota (RDTRK) Selogiri Inventarisasi dan Pemetaan Inventarisasi dan Pemetaan Inventarisasi dan Pemetaan 1 paket Infrastruktur Perbatasan Infrastruktur Perbatasan Infrastruktur Perbatasan ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA ... - LPSE LIPI

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENT ANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFT AR HIT AM. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Istilah dan Pengertian Pasal1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Hitam ada/ah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanks; oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya. 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya yang prosesnya dimulai dar; perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya, yang selanjutnya disebut KlLlD/I adalah instansilinstitusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Kepala Daerah adalah Gubemur, Bupati, atau Walikota. 5. Lembaga Lain adalah mitra pemerintah atau lembaga pemberi pinjaman dan hibah luar negeri. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/LID/I atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/DII yang bersifat permanen, dapat berdiri sendin atau melekat pada unit yang sudah ada. 10. Pejabat Pengadaan adaJah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 11 12. Penerbit Jaminan adalah Bank Umum, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan yang mengeluarkan jaminan untuk diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPKlULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dipersyaratkan ...

Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa - LKPP

PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA A. KETENTUAN UMUM 1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, yang mencakup: a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. 2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari K/L/D/I. 3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi: a. identifikasi dan analisis kebutuhan; b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran; c. penetapan kebijakan umum; dan d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). B. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN 1. PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D). 2. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah ada/dimiliki/dikuasai, atau kelayakan riwayat barang/jasa kebutuhan yang telah barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. 3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD. 4. Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan. C. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGANGGARAN 1. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain. 3. Biaya administrasi dapat terdiri dari: a. biaya pengumuman pengadaan; b. honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan; c. biaya survei lapangan/pasar; d. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hokum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan. 4. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk ...

« previous  1234567