SEARCH

Found 87 related files. Current in page 1

Pedoman jurnal akuntansi

perjanjian kerja sama antara badan penanggulangan bencana ...

Pada hari ini SENiN tanggal ENAMBELAS bulan JULI tahun DUARIBU DUABELAS, yang bertandatangan di bawah ini: Drs. Tarminta, MM : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jalan Raya Tuapeijat Km. 8, Tuapeijat - Sipora Mentawai, seianjutnya disebut PIHAK KESATU. Dr. Wiwin Ambarwulan : Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong, Jawa Barat, seianjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang seianjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat: 1. Undang-Unciang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); 1 dari 6 2. Undang-Untiang Nomor49 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran2012;

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - GITEWS

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA.

Kunci Jawaban Mentoring AM UTS
by nflplayer 0 Comments favorite 26 Viewed Download 0 Times

Kunci Jawaban Mentoring 2014 Akuntansi Manajemen Kunci Jawaban Mentoring AM Soal 1 Key inputs January Beginning Inventory Production Goods Avail. For sale Units sold Ending Inventory 0 1000 1000 700 300 February 300 800 1100 800 300 March 300 1250 1550 1500 50 Budgeted fixed manufacturing cost per uit and budgeted total manufacturing cost per unit under absorption costing are (ind dollars) January February March Budgeted Fixed Manuf. Costs 400000 400000 400000 Budgeted Production 1000 1000 1000 Budgeted Fixed Man. Cost/unit 400 400 400 Budgeted var. Manuf cost/unit 900 900 900 Budgeted total manuf. Cost /unit 1300 1300 1300 Variable Costing (in $) Revenues ($2500 x unit) Variable Cost Beginning Inventory (Price x unit) Var. Manuf. Cost (900 x unit) COGAS Deduct ending Inventory Variable COGS Variable Operating Cost (600 x 700;800;) Total Variable Costs Contribution Margin Fixed Costs Fixed Manufacturing Costs Fixed Operating Costs Total Fixed Costs Operating Income January February 2013 2013 1750000 2000000 March 2013 3750000 0 900000 900000 -270000 630000 270000 720000 990000 -270000 720000 270000 1125000 1395000 -45000 1350000 420000 1050000 700000 480000 1200000 800000 900000 2250000 1500000 400000 140000 540000 160000 400000 140000 540000 260000 400000 140000 540000 960000 January February 2013 2013 1750000 2000000 March 2013 3750000 Absorption Costing (in $) Revenues ($2500 x unit) http://spa-feui.com @spafeui Kunci Jawaban Mentoring AM COGS Beginning Inventory (Price*Unit) Variable Manuf. Costs Allocated Fixed Manuf. Cost (400*U) COGAS Deduct Ending Inventory (1300*U) Adjustment for Prod. Vol. Variance COGS Gross Margin Operating Costs Variable Operating costs Fixed operating costs Total operating costs Operating income 2 January 0 900000 400000 1300000 -390000 0 910000 840000 390000 720000 320000 1430000 -390000 80000 U 1120000 880000 420000 140000 560000 280000 480000 140000 620000 260000 390000 1125000 500000 2015000 -65000 -100000 F 1850000 1900000 900000 140000 1040000 860000 (Variable (Fixed Manuf. Costs in (Fixed Manuf.costs (Absorption-costing operating income)- Costing OI) = end. Inventory) - in begin. Inventory) 280000

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengguna barang/jasa pemerintah harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan. Dalam rangka ikut berperan serta dalam penyediaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bukan hanya memiliki sertifikat tetapi juga berkualitas, Economic and berencana Pengadaan maka Human PPM Manajemen Resource menyelenggarakan Barang/Jasa bekerjasama Development Institute Program Pelatihan Pemerintah. Program dengan (EHRDI) Sertifikasi serupa Ahli telah dilaksanakan sampai dengan angkatan XXII dengan hasil kelulusan yang sangat memuaskan. Sasaran Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan : - Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 20120...

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Di Tingkat ... - Ampl

Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kualitas, kuantitas, terjangkau, dan kontinu. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan air bersih yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat. Sejak 2008 program Pamsimas dilaksanakan, dampaknya positif bagi masyarakat desa yang tersebar disekitar 6800 desa/kelurahan. Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Untuk membantu penyelenggaraan program agar dapat berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pedoman dan petunjuk teknis. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat edisi 2013 ini telah disempurnakan sesuai dengan konsep dan pendekatan pelaksanaan Program Pamsimas II, dan...

pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ...

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa

DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 17. Lampiran (3 – 1) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang 18. Lampiran (3 – 2) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 19. Lampiran (3 – 3) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 20. Lampiran (3 – 4) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Lainnya 21. Lampiran (3 – 5) Contoh Format Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Swakelola 22. Lampiran (3 – 6) Contoh Format Naskah Kesepakatan Kerja Sama Pengadaan Swakelola 23. Lampiran (4 – 1) Contoh Format Daftar Simak Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan DAFTAR PUSTAKA

Perka BNPB 7-2012_Pedoman Pengelolaan Data dan ... - GITEWS

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BENCANA INDONESIA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BENCANA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

PEMANFAATAN KOLEKSI BUKU TEKS PELAJARAN PADA ... - digilib

Ika Sukmawati (04141832). Pemanfaatan Koleksi Buku Teks Pelajaran Pada Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2008/2009. Penelitian tentang Pemanfaatan Koleksi Buku Teks Pelajaran Pada Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2008/2009 bertujuan untuk mengetahui Bagaimana tingkat pemanfaatan buku teks pada perpustakaan MAN Yogyakarta III, alasan siswa menggunakan koleksi Buku Teks dan Buku Teks mata pelajaran apa yang sering digunakan siswa berdasarkan jurusanya, penelitian ini menitik beratkan pada kebutuhan, motif, minat siswa menggunakan buku teks pelajaran, selain itu kelengkapan koleksi, keterampilan pustakawan serta ketersediaan fasilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian populasi sehingga tidak memerlukan sampel dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, wawancara, angket dan observasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan prosentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan mayoritas siswa memanfaatkan buku teks pelajaran dengan baik sebanyak 54,4%. Sedangkan alasan siswa menggunakan buku teks pelajaran dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal, dalam fakor internal terdiri dari kebutuhan, minat, dan motif. Sedangkan faktor eksternalnya kelengkapan koleksi, keterampilan pustakawan dan ketersediaan fasilitas. Dilihat dari faktor kebutuhan mayoritas siswa menyatakan kebutuhannya sedang (48,7%), dilihat dari motifnya mayoritas siswa menyatakan motifnya sedang (38,0%), sedangkan dari minat mayoritas siswa menyatakan minatnya tinggi (42,4%). Faktor eksternal dilihat dari kelengkapan koleksinya mayoritas siswa menyatakan koleksinya lengkap (51,3%), dari keterampilan pustakawan mayoritas siswa menyatakan terampil (49,4%), sedangkan ketersediaan fasilitas penelusuran mayoritas siswa menyatakan tersedia (40,5%). Koleksi yang sering dibaca siswa IPA adalah mata pelajaran Biologi (52,0%) sedangkan yang sering dibaca juga mata pelajaran Biologi (48,0%). Pada siswa IPS buku yang sering dibaca adalah Akuntansi (35,2%), sedangkan yang sering dipinjam juga Akuntansi (43,5%). Kesimpulan akhir penelitian ini adalah bahwa pada umumnya pemanfaatan koleksi buku teks pelajaran pada perpustakaan MAN Yogyakarta III telah dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber belajar siswa, baik itu untuk mengerjakan tugas dari guru maupun untuk mengerjakan tugas rumah. Namun agar siswa lebih memanfaatkan buku teks maka koleksi perpustakaan perlu ditambah lagi dengan koleksi-koleksi yang baru agar siswa tidak ketinggalan informasi. (Kata kunci: Koleksi Buku Pelajaran, Perpustakaan )

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL
by nflplayer 0 Comments favorite 106 Viewed Download 0 Times

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PUBLIK (Certified Public Accountant – Exam) AAS APK AMSI (Audit & Assurance) (Akuntansi & Pelaporan Keuangan) (Akuntansi Manajemen & Sistem Informasi) No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 1 A 2 C 3 C 4 C 5 D 6 B 7 B 8 B 9 D 10 B 11 D 12 B 13 A 14 D 15 A 16 D 17 D 18 D 19 B 20 C 21 C 22 B 23 B 24 B 25 C 26 C 27 D 28 A 29 D 30 A D D B A No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI A 31 D C 32 A C 33 D D 34 A B 35 C C 36 C B 37 A C 38 C A 39 C D 40 A C 41 D B D D B D D C D A C A A C C C A C A C C C B 42 D A B C 43 B A C B 44 D D C B 45 A C D B D 46 D B B C B 47 D D A D C 48 C C D D B 49 B B B D D 50 A C A C A 51 C A B C D 52 C C C B D 53 D B B C B 54 A D C B B 55 D A B C B 56 C C A A C 57 C C B B B 58 B B C C D 59 D D A D D 60 A A C C D A B C C C D A A C No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 61 C A C 91 C B 62 A B C 92 A 63 B C B 93 B C B 64 A A C 94 D D 65 A B C 95 D D 66 A B A 96 B 67 D C C 97 C B B 68 A A A 98 D B 69 A C B 99 D D 70 D D B 100 A D 71 D D B 72 A B B 73 C D C 74 A A C 75 B D C 76 A B 77 D D 78 B C 79 B C 80 A B 81 B C 82 D B 83 A A 84 D D 85 D B 86 C C 87 B C 88 A B 89 D A 90 B A

« previous  123456789