SEARCH

Found 66 related files. Current in page 1

MEMBUAT RANGKA BUS

1967 kb/s - MEMBUAT RANGKA BUS Full Download


2157 kb/s - [Verified] MEMBUAT RANGKA BUS


2864 kb/s - MEMBUAT RANGKA BUS Direct Download

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian...

pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja ...

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiada kata-kata indah yang pantas diucapkan selain puji syukur Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahuwata’ala, sebab dengan rahmat, nikamat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam bentuk dengan isi sederhana yang terangkum dalam tesis berjudul “Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah”, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008. Sebagai insane yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi, kritik saran dan perbaikan dari berbagai pihak agar penulisan tesis ini lebih baik. Tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis baik dari segi moril dan segi materiil. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang selama ini penulis terima sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan yang ini, ijinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada : 1. Bapak H. Mulyadi,S.H.,M.S. selaku Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. 2. Bapak Dr.R.Benny,S.H.,C.N.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan ini. 3. Bapak Yunanto,S.H.M.Hum., sebagai Sekretaris I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 4. Bapak Sonhaji,S.H.,M.S., dan Bapak Hendro Saptono,S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 5. Semua Narasumber selama kami melaksanakan penelitian, seperti Bapak Joko Pranowo,S.H.,M.H., Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan, Bapak Achmad Mas’udi,S.H.,.M.M., Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak Harry Suminto,S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan, Bapak Drs.H. Abidin Noor Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Pekalongan dan Bapak Ir.Agus Prijambodo, Kepala Bagian Program Setda Kabupaten Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini. 6. Teristimewa untuk suamiku Abdul Aziz Sutanto,S.Sos. dan anak-anakku tersayang Iftita Rakhma Ikrima dan Shoffarisna Ithma’anna atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 7. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2006. 8. Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan dan telah banyak membantu penyelesaian tesis ini. Akhirnya, semoga amal baik mereka mendapat imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amien. Semarang, penulis April 2008

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Lembaga/Satuan lainnya yang kebutuhan barang/jasa Kerja Perangkat prosesnya dimulai sampai oleh Kementerian/ Daerah/Institusi dari perencanaan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Percepatan .... - 3 2. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang adalah instansi/institusi Pendapatan dan selanjutnya yang Belanja disebut K/L/D/I menggunakan Anggaran Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 5. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 6. Pejabat Pengadaan Sertifikat Keahlian adalah personil Pengadaan yang memiliki Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui ...

ALUR PENGADAAN BARANG/JASA 50 s - Fakultas Ilmu Administrasi

Memproses Surat menyurat Membuat pengumuman pengadaan barang Membuat HPS Memilih dan menentukan pemenang setelah membandingkan harga dan kualitas dengan berdasarkan pada keefektifan biaya dan efisiensi serta kualitas. Melakukan penawaran dan negosiasi terhadap rekanan Melaporkan kepada Dekan/Pembantu Dekan hasil negosiasi dan penawaran Panita Pemeriksa Barang/Jasa:  Mengawasi dan memeriksa jalannya kontrak dan pelaksanaan Rekanan:  Melakukan negosiasi harga dengan panitia pengadaan barang/jasa  Melaksanakan isi kontrak  Membuat dokumen kontrak SOP PENGADAAN BARANG/JASA S.D. 50 JUTA RUPIAH (Penunjukan Langsung) User/ Pemakai/ Pengguna Mengajukan Permohonan Dekan/Pembantu Dekan II: Panitia Pengadaan Barang/ jasa:      Menugaskan kepada pengadaan barang/jasa Menyetujui/tidak hasil negosiasi/penawaran panitia  Memproses Surat menyurat Membuat HPS Melakukan penawaran dan negosiasi terhadap rekanan Melaporkan kepada Dekan/Pembantu Dekan hasil negosiasi dan penawaran Panita Pemeriksa Barang/Jasa:  Mengawasi dan memeriksa jalannya kontrak dan pelaksanaan Rekanan: SERAH TERIMA PELAKSANAAN  Melakukan negosiasi harga dengan panitia pengadaan barang/jasa  Melaksanakan isi kontrak  Membuat dokumen kontrak STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA DI BAWAH 50 JUTA RUPIAH Tujuan Deskripsi Object Referensi Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi pengadaan barang/jasa dibawah 50 juta rupiah Seluruh staf akademis (administrasi/dosen) di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - BNPB

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA. Pertama : Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah di daerah masing-masing. Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 17 Desember 2008 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA, ttd DR. SYAMSUL MA’ARIF, S.IP. M.Si. SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. KAPOLRI 3. Panglima TNI 4. Para Gubernur 5. Para Ketua DPRD Propinsi 6. Para Bupati dan Walikota 7. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota

LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI ... - ITB

Pada tanggal 2 September 2009, pukul 07:55:01 (UTC) atau pukul 14:55:01 (WIB) waktu setempat, telah terjadi gempabumi besar dengan moment magnitude Mw = 7.0 dengan kedalaman 49.9 km pada posisi 7.777°S, 107.326°E (Sumber : USGS). Gempabumi ini mengakibatkan kerusakan berbagai prasarana dan sarana fisik serta sekitar 74 orang korban jiwa manusia di Propinsi Jawa Barat.. Kerusakan bangunan secara umum yang teramati di daerah survey (Kabupaten Tasikmalaya dan Pangalengan) bervariasi dari kerusakan ringan, keruskan parah, sampai runtuh. Bangunanbangunan sekolah, kantor pemerintah, rumah sakit/puskesmas, dan perumahan juga banyak yang mengalami kerusakan parah. Prasarana jalan, jembatan, tanggul, instalasi listrik dan telepon diidentifikasi masih dalam kondisi baik dan beberapa hanya mengalami kerusakan ringan. Institut Teknologi Bandung memiliki ahli-ahli di bidang bencana alam seperti kegempaan dan tsunami perlu memberikan suatu kontribusi untuk rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana Jawa Barat. Sebagai bagian dari program kerja ITB untuk memberikan suatu masukan-masukan atau rekomendasi teknis untuk tahapan rehabilitas dan rekonstruksi, kajain awal mengenai kejadian gempa Tasik dan survey awal identifikasi cepat kerusakan bangunan telah dilakukan. Pada tanggal 3 September 2009, kami melakukan survey awal ke daerah Pangelengan dan pada tanggal 5-7 September 2009 telah dilakukan survey ke Kabupaten Tasikmalaya. Team dari ITB telah melakukan suatu kajian-kajian awal, pengumpulan data-data serta survey ke daerah bencana untuk melakukan pengamatan langsung secara visual dampak-dampak dari gempa yang terjadi. Kajain-kajian awal dan survey ini dilakukan untuk dapat memberikan suatu rekomendasi-rekomendasi teknis serta langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan selanjutnya Satuan Tugas Kajian dan Survey Lapangan Bencana Gempa Jawa Barat - ITB Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat dalam rangka pemulihan (recovery), fase pembangunan kembali (rekonstruksi), serta pada jangka panjangnya fase pencegahan (prevention), mitigasi (mitigation) dan kesiapan (preparedness). 1.2. Tujuan Kajian dan Survey Awal Hasil yang diharapkan dari kajian dan survey awal gempabumi dan keluaran-keluarannya adalah sebagai berikut: a. Melakukan kajian singkat dan survey awal (investigasi lapangan pasca bencana) untuk mengkaji pengaruh dari besaran gempa yang terjadi serta mengidentifikasi kerusakan bangunan-bangunan dan sarana prasarana akibat gempa. Bangunan-bangunan kritis menjadi prioritas dalam survey awal ini yakni seperti bangunan-bangunan fasilias kesehatan (Puskesmas), sekolah, tempat ibadah (masjid), dan bangunan/sarana umum lainnya. Selain itu, juga untuk melakukan survey kerusakan bangunan rumah penduduk. Pada umumnya setelah pasca bencana gempa, ruangan-ruangan tempat ibadah dan juga sekolah tidak digunakan, umumnya sekolah akan diliburkan beberapa hari. Pada saat aktivitas sekolah (kegiatan belajar mengajar) dimulai kembali, aktivitas tersebut diadakan di tempat-tempat yang dianggap aman. b. Melakukan kaji cepat kelayakan bangunan pasca bencana gempa (rapid assessment) untuk meyakinkan para pihak terkait. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk...

Laporan lengkap
by Hermawan 0 Comments favorite 73 Viewed Download 0 Times

Potensi bencana alam yang tinggi pada dasarnya tidak lebih dari sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk wilayah tanah air kita. Indonesia merupakan Negara kepulauan tempat dimana tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu: lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas kegunungapian dan kegempaan yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan cukup bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah dan tsunaminya (Sadisun, 2005-2006). Berbagai potensi bencana alam yang mungkin timbul sudah sebaiknya harus kita kenal agar karakter bahaya alam tersebut dapat kita minimalkan dampaknya. Selain itu, potensi bencana alam ini telah diperparah oleh beberapa permasalahan lain yang muncul di tanah air kita yang memicu peningkatan kerentanannya. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi merupakan salah satu contoh nyata, sehingga akan banyak membutuhkan kawasan-kawasan hunian baru yang pada akhirnya kawasan hunian tersebut akan terus berkembang dan menyebar hingga mencapai wilayah-wilayah marginal yang tidak selayaknya dihuni. Tidak tertib dan tepatnya perencanaan tata guna lahan, sebagai inti dari permasalahan ini merupakan faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan. Peningkatan kerentanan ini akan lebih diperparah bila masyarakat sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya. Pengalaman memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian bencana alam selama ini telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari perpaduan bahaya alam dan kompleksitas permasalahan lainnya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang komprehensif untuk mengurangi resiko bencana alam, antara lain yaitu dengan melakukan kegiatan migitasi. Bencana (disaster) merupakan fenomena sosial akibat kolektif atas komponen bahaya (hazard) yang berupa fenomena alam/buatan di satu pihak, dengan kerentanan (vulnerability) komunitas di pihak lain. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kapasitas/kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat bahaya yang mungkin terjadi padanya. Misalnya, letusan G. Merapi dan bahaya lainnya gempa bumi, banjir, gerakan tanah, dan lainnya tidak akan sertamerta menjadi bencana apabila komunitas memiliki kapasitas mengelola bahaya. Bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan, dan akan membuat komunitas semakin rentan. Kerentanan komunitas diawali oleh kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang tidak aman (unsave conditions) yang melekat padanya. Kondisi tidak aman tersebut terjadi oleh tekanan dinamis internal maupun eksternal (dynamic pressures), misalnya di komunitas institusi lokal tidak berkembang dan ketrampilan tepat guna tidak dimiliki. Tekanan dinamis terjadi karena terdapat akar permasalahan (root causes) yang menyertainya. Akar permasalahan internal umumnya karena komunitas tidak mempunyai akses sumberdaya, struktur dan kekuasaan, sedang secara eksternal karena sistem politik dan ekonomi yang tidak tepat. Oleh karenanya penanganan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh dengan meningkatkan kapasitas dan menangani akar permasalahan untuk mereduksi resiko secara total. Siklus penanggulangan bencana yang perlu dilakukan secara utuh. Upaya pencegahan (prevention) terhadap munculnya dampak adalah perlakuan utama. Tsunami tidak dapat dicegah. Pencegahan dapat dilakukan pada bahaya yang manusia terlibat langsung maupun tidak langsung. Pada tsunami misalnya. Pencegahan dapat dilakukan rakyat dengan membuat bendung penahan ombak, bangunan panggung tahan ombak, penataan ruang dan sebagainya. Agar tidak terjadi jebolnya tanggul, maka perlu disusun save procedure dan kontrol terhadap kepatuhan perlakuan. Walaupun pencegahan sudah dilakukan, sementara peluang adanya kejadian masih ada, maka perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi...

QUICK GUIDE Data dan Informasi Bencana ... - WordPress.com

Bencana merupakan bagian dari kehidupan manusia yang datang tanpa diduga kapan, dimana dan bagaimana terjadinya. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan masyarakata dalam menghadapi dan akhirnya menimbulkan korban dan kerusakan. Fenomena bencana sebagian besar merupakan kejadian berulang pada tempat yang sama, sehingga dapat dilakukan analisa untuk ke depan dengan menggunakan data historis bencana-bencana sebelumnya. Melalui Data dan Informasi Bencana Indonesi (DIBI) dapat dilihat historis kejadian bencana yang terjadi di Indonesia mulai tahun 18152012. Dalam DIBI dapat disajikan data bencana mulai tanggal kejadian, lokasi, korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Analisa yang dapat disajikan melalui DIBI ini adalah grafik, statistik, peta tematik dan crosstab. . PERMINTAAN Berfungsi untuk membuat permintaan data kejadian bencana yang akan ditampilkan. Isikan rentang tanggal (YYYY MM DD), dari kapan sampai kapan. Rentang tanggal juga bisa diisikan hanya pada tahun saja. Apabila ingin melihat semua data maka rentang tanggal tidak usah diisi, langsung klik pada “OK”. . LIHAT DATA Berfungsi untuk melihat data kejadian bencana yang diminta. Fungsi ini sama dengan “LIHAT DATA” pada permintaan. Semua data bencana yang diminta akan ditampilakn secara rinci dan berdasarkan database yang tersimpan. GRAFIK Berfungsi untuk menampilkan grafik data kejadian bencana. Grafik dapat berupa grafik batang dan diagram pie (kue). Klik pada “BUAT GRAFIK” maka akan ditanpilkan grafik variabel bencana berdasarkan tahun kejadian. STATISTIK Berfungsi untuk menampilkan data statistikkejadian bencana seperti jumlah, rata-rata, maksimum, varian,dan deviasi standar. Mulai dari lokasi, dampak bencana, korban dan kerusakan. Klik “LANJUT” maka akan ditampilkan data kejadian bencana sesuai dengan permintaan. Data hasil tampilan dapat disimpan dalam bentuk EXCEL maupun CSV. Cara menyimpanya klik pada pojok kanan tulisan “BUAT EXCEL CSV”. Data secara otomatis akan tersimpan dan dapat digunakan sewaktu-waktu. LAPORAN Berfungsi untuk menyajikan laporan bencana sesuai dengan pernintaan. Data yang tersedia hampir sama dengan di menu statistic. Klik “LANJUT” untuk mendapatkan laporan yang diminta. Hasil dari laporan ini dapat disimpan dalam bentuk EXCEl, CSV dan XML. PETA TEMATIK Berfungsi untuk menampilkan peta tematik berdasarkan variable yang diinginkan. Klik pada “BUAT PETA” maka akan menampilkan sebaran kejadian bencana di Indonesia secara langsung. Peta ini dapat didownlaod dengan cara klik kanan pada peta dan simpan sebagai gambar. CROSSTAB Berfungsi untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel. Pilih variable pada kolom tersedia kemudian klik “TAMBAH’. Selanjutnya klik “LANJUT” untuk mendapatkan hasil crosstab sesuai yang diinginkan. Tabel ini dapat dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan analisa statistikkhusus untuk tabulasi silang (crosstab). Hasil ini dapat disimpan dalam EXCEl dengan menekan tombol “BUAT EXCEL” di pojok kanan atas.

SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA - WordPress.com

TELAH DIUJICOBAKAN DALAM GLADI LAPANG CALON ANGGOTA KS R PMI KOTA YOGYAKA RTA 2005 2. Deskripsi Tugas a. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana 1) Umum Membantu PMI Cabang Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas Penanggulangan Bencana; 2) Khusus a) Merencanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana; b) Menyiapkan Poskodal di PMI Cabang Kota Yogyakarta, di lokasi bencana, dan di tempat lain yang di anggap perlu; c) Memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban; d) Membuat dokumentasi Penanggulangan Bencana; e) Membuat laporan harian kepada PMI Kota Yogyakarta; f) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain yang terkait (Satlak Penanggulangan Bencana). b. Komandan Satuan Tugas 1) Memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan PB; 2) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan memberikan penugasan kepada Base Camp Officer, On Field Officer, Triage Officer, dan Regu; 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh komponen Satuan Tugas; 4) Melakukan koordinasi dengan Satlak PB dan instansi lain yang terkait; 5) Membuat laporan kepada PC PMI Kota Yogyakarta. c. Base Camp Officer Bertanggung jawab kepada Komandan Satgas 1) Merencanakan dan melakukan setting Base Camp secara menyeluruh termasuk sanitasi, penerangan/ sumber listrik, saluran air bersih,dan keamanan/ketertiban base camp, dengan dibantu oleh reguregu yang menjadi wewenangnya; 2) Mengkoordinasikan dan memberikan penugasan kepada Regu : Base Camp, Komunikasi, Hubungan Masyarakat, TMS, Rumah Sakit Lapangan, Dapur Umum, Ambulans; 4) Menunjuk Koordinator Regu; 5) Membuat laporan. d. On Field Officer 1) Bertanggung jawab kepada Komandan Satgas; 3) Merencanakan, melakukan pencarian dan penyelamatan korban di Crash Area dan Collecting Area, dengan dibantu oleh regu-regu yang menjadi wewenangnya; 4) Mengkoordinasikan dan memberikan penugasan kepada Regu Pertolongan Pertama dan Regu Pencari; 5) Menunjuk Koordinator Regu; 6) Membuat laporan.

62 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A ... - Digilib UNIMED

Pengurus Partai Demokrat sudah berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik dan sosialisasi politik. Peran pengurus Partai Demokrat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ialah sebagai partai yang nasionalis-religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan memperhatikan aspek humanisme, nasionalisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan setelah memperoleh data berdasarkan jawaban responden, bahwa ternyata memang pendidikan politik, sosialisasi politik dan aksi paling menyentuh hati masyarakat itu harus dilakukan seperti kepedulian partai untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini dilakukan pada saat kegiatan partai seperti penyuluhan, seminar, dialog dan lain-lain agar rakyat mengerti tentang keadaan berpolitik pada saat sekarang ini dan ikut berpartisipasi. Adapun keterlibatan masyarakat dalam kaderisasi adalah Partai Demokrat membuka dan memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat agar bersedia mencalonkan tokoh-tokoh untuk masuk dalam salah satu gabungan kandidat peserta pemilihan umum. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa mereka pernah melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat walaupun melalui perlombaan Koor Gerejawi bagi umat Kristen, lomba baca al-quran dan sejenisnya bagi umat muslim, mengadakan pasar murah, kampanye, dan membantu masyarakat dalam pengurusan KTP dan lain-lain. Hal ini terlihat dari jawaban-jawaban responden yang menyatakan bahwa melalui pendidikan politik, sosialisasi politik itu perlu ditingkatkan agar rakyat tidak terjadi pembodohan politik serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Untuk itu pengurus harus selalu mengadakan pendidikan politik, sosialisasi politik dan peduli akan keadaan masyarakat, maka melalui peran partai tersebut masyarakat akan menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilu dan menumbuhkan rasa percaya diri atau mendewasakan perpolitikan di seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi politik, diskusi, seminar, media massa, maupun secara langsung dilapangan oleh Partai Demokrat. ...

« previous  1234567