SEARCH

Found 40 related files. Current in page 1

Kisi kisi wawancara pekerjaan

PEMANFAATAN KOLEKSI BUKU TEKS PELAJARAN PADA ... - digilib

Ika Sukmawati (04141832). Pemanfaatan Koleksi Buku Teks Pelajaran Pada Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2008/2009. Penelitian tentang Pemanfaatan Koleksi Buku Teks Pelajaran Pada Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2008/2009 bertujuan untuk mengetahui Bagaimana tingkat pemanfaatan buku teks pada perpustakaan MAN Yogyakarta III, alasan siswa menggunakan koleksi Buku Teks dan Buku Teks mata pelajaran apa yang sering digunakan siswa berdasarkan jurusanya, penelitian ini menitik beratkan pada kebutuhan, motif, minat siswa menggunakan buku teks pelajaran, selain itu kelengkapan koleksi, keterampilan pustakawan serta ketersediaan fasilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian populasi sehingga tidak memerlukan sampel dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, wawancara, angket dan observasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan prosentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan mayoritas siswa memanfaatkan buku teks pelajaran dengan baik sebanyak 54,4%. Sedangkan alasan siswa menggunakan buku teks pelajaran dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal, dalam fakor internal terdiri dari kebutuhan, minat, dan motif. Sedangkan faktor eksternalnya kelengkapan koleksi, keterampilan pustakawan dan ketersediaan fasilitas. Dilihat dari faktor kebutuhan mayoritas siswa menyatakan kebutuhannya sedang (48,7%), dilihat dari motifnya mayoritas siswa menyatakan motifnya sedang (38,0%), sedangkan dari minat mayoritas siswa menyatakan minatnya tinggi (42,4%). Faktor eksternal dilihat dari kelengkapan koleksinya mayoritas siswa menyatakan koleksinya lengkap (51,3%), dari keterampilan pustakawan mayoritas siswa menyatakan terampil (49,4%), sedangkan ketersediaan fasilitas penelusuran mayoritas siswa menyatakan tersedia (40,5%). Koleksi yang sering dibaca siswa IPA adalah mata pelajaran Biologi (52,0%) sedangkan yang sering dibaca juga mata pelajaran Biologi (48,0%). Pada siswa IPS buku yang sering dibaca adalah Akuntansi (35,2%), sedangkan yang sering dipinjam juga Akuntansi (43,5%). Kesimpulan akhir penelitian ini adalah bahwa pada umumnya pemanfaatan koleksi buku teks pelajaran pada perpustakaan MAN Yogyakarta III telah dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber belajar siswa, baik itu untuk mengerjakan tugas dari guru maupun untuk mengerjakan tugas rumah. Namun agar siswa lebih memanfaatkan buku teks maka koleksi perpustakaan perlu ditambah lagi dengan koleksi-koleksi yang baru agar siswa tidak ketinggalan informasi. (Kata kunci: Koleksi Buku Pelajaran, Perpustakaan )

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

Outline laporan antara - Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah melakukan penyusunan alternatif kebijakan dan penerapan langkah-langkah kegiatan yang tepat secara operasional pada wilayah yang berada pada daerah yang rawan dan sering terlanda bencana alam. Sasaran dari Penyusunan Operasionalisasi Program Penanganan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang ini ialah memberikan arah yang jelas bentuk-bentuk penanganan yang baku untuk semua wilayah yang berada pada daerah yang rawan dan sering terlanda bencana alam, mulai dari identifikasi RTRW, indikasi evakuasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta pemulihan dan pembinaan lingkungan dalam rencana tata ruang yang akan datang. Kegiatan ini juga diharapkan sebagai bahan dan petunjuk dengan kondisi geografis, tingkat kerawanan dan tingkat bahaya yang ditimbulkan bila terjadi bencana alam, ditunjang dari aspek keruangan. Salah satu langkah awal yang perlu dikaji dalam melaksanakan pekerjaan “Penyusunan Program Penangan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang” adalah : 1. Penetapan Kriteria atau batasan Peristiwa Bencana Alam 2. Gambaran Umum Mekanisma Peristiwa Bencana Alam yang terjadi Di Indonesia Kedua hal tersebut selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan Identifikas Zonasi Daerah Bencana Di Indonesia. Identifikasi Zonasi Daerah Bencana Di Indonesia tersebut selanjutnya menjadi salah satu masukan penting dalam menyusun Standar Operasional Prosedur dan Program Penanganan Bencana alam Bidang Penataan Ruang, yang dapat mewakili berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Operasionalisasi Program Penanganan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang Berdasarkan penyebabnya bencana dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana kombinasi (Lihat Gambar 2.1). a) Bencana Alam (natural disaster) Bencana Alam merupakan fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam mengancam kehidupan, struktur dan perekonomian masyarakat serta menimbulkan malapetaka. Bencana yang termasuk bencana alam antara lain: wabah penyakit, hama dan penyakit tanaman, gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, gelombang laut pasang, banjir, erosi, angin taufan, badai tropis, kekeringan dan kebakaran hutan.

Partai Demokrat - KPU BULELENG
by junior 0 Comments favorite 22 Viewed Download 0 Times

Pengumuman Nomor : 338/KPU.Kab-016.433727/VI/2013 Tanggal : 26 Juni 2013 DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN BULELENG PEMILU TAHUN 2014 Nama Partai : Partai Demokrat Daerah Pemilihan : DAPIL 1 (Kecamatan Buleleng) No. Urut Bakal Calon Nama Bakal Calon NIK/KTP Tempat Lahir Tanggal Lahir Jenis Kelamin (L/P) Agama Status Perkawinan (Kawin/Pernah Kawin/Belum Kawin) Nama Istri/Suami Jumlah Anak Alamat Tinggal Kecamatan Kabupaten/Ko ta Provinsi Pendidikan Terakhir Pekerjaan Terakhir I MADE ADI PURNAWIJAYA,S.Sos 5108062602800001 SINGARAJA 26-02-1980 L HINDU KAWIN KETUT BAGIANING, S Ag 4 BR DINAS PENDEM BULELENG BULELENG BALI SARJANA WIRASWASTA 2 GEDE DHARMA SANJAYA,SE 5108061803650004 SINGARAJA 18-03-1965 L HINDU KAWIN NYOMAN DATRINI 3 JL NGURAH RAI 19 SINGARAJA BULELENG BULELENG BALI SARJANA ANGGOTA DPRD KAB. BULELENG 3 LUH BUDI SUARTINI 5108075808750006 SINGARAJA 18-08-1975 P HINDU KAWIN - 1 BR. DINAS SEGARA, GIRI EMAS SAWAN BULELENG BALI SMA KARYAWAN SWASTA 4 NYOMAN SARJANA 5108063011680007 BAKTISERAGA 30-11-1968 L HINDU KAWIN NI MADE KOMPYANG AYU SARIANI 3 DUSUN TISTA, BHAKTISERAGA BULELENG BULELENG BALI SMA KARYAWAN SWASTA 5 PUTU ARTAWAN 5108062110800002 SINGARAJA 21-10-1960 L HINDU KAWIN DRA NI KETUT SRI UTAMI 3 JL. SETIA BUDI BANYUNING TIMUR BULELENG BULELENG BALI SARJANA KARYAWAN SWASTA 6 LUH GEDE PUSPINI 5108066612630002 KLUNGKUNG 26-12-1963 P HINDU KAWIN DRS DEWA MADE JONI ARDANA MSI 3 JL BEKISAR NO 1 SINGARAJA BULELENG BULELENG BALI SARJANA KARYAWAN SWASTA 7 I NYOMAN LANDRA, S. Sos 5171023011660001 BULELENG 30-11-1966 L HINDU KAWIN NI CENING ARIASIH 4 JL. SEDAP MALAM GG. MARGOT DENPASAR TIMUR I/12, KEBON KURI KAJA DENPASAR BALI SARJANA KARYAWAN SWASTA 8 LUH RATNA DEWI 5108064405900003 SINGARAJA 04-05-1990 P HINDU BELUM KAWIN - - BR. DINAS TINGKIG KEREP, JINENGDALEM BULELENG BULELENG BALI SMK - 9 NYOMAN PRITHI YADNYA 5108061501570005 SINGARAJA 15-01-1957 L HINDU KAWIN LUH PUTU SUASTI ANJANI 2 JL NGURAH RAI 53 SINGARAJA BULELENG BULELENG BALI STM WIRASWASTA 10 KADEK YULIANI 5108066811810004 SELAT 28-11-1981 P HINDU KAWIN KADEK EDY 2 JL LAKSAMANA NO 40 SINGARAJA BULELENG BULELENG BALI SMA KARYAWAN SWASTA Pengumuman Nomor : 338/KPU.Kab-016.433727/VI/2013 Tanggal : 26 Juni 2013 DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN BULELENG PEMILU TAHUN 2014 Nama Partai : Partai Demokrat Daerah Pemilihan : DAPIL 2 (Kecamatan Sawan) No. Urut Bakal Calon Nama Bakal Calon NIK/KTP Tempat Lahir Tanggal Lahir Jenis Kelamin (L/P) Agama Status Perkawinan (Kawin/Pernah Kawin/Belum Kawin) Nama Istri/Suami Jumlah Anak Alamat Tinggal Kecamatan Kabupaten/Ko ta Provinsi Pendidikan Terakhir Pekerjaan Terakhir…

Honor Pejabat, Panitia Pengadaan Barang/Jasa

3. Honor Pejabat, Panitia Pengadaan. Pengadaan. Pengadaan Barang/Jasa. Barang/Jasa. JABATAN DALAM. PAGU ANGGARAN YANG TERSEDIA3. Honor Pejabat, Panitia Pengadaan Barang/Jasa JABATAN DALAM No KEGIATAN SAT < 100 Jt PAGU ANGGARAN YANG TERSEDIA DAN HONOR (Rp) > 100 Jt > 200 Jt > 500 Jt >1M > 2,5 M >5 M > 10 M <2 00 Jt < 500 Jt <200 500 <1M < 2,5 M <5 M < 10 M 5 6 7 8 9 10 11 500,000 575,000 650,000 1,000,000 1,500,000 3,000,000 5,000,000 2 3 4 1 2.1. Pejabat Pembuat Komitmen / P 350,000 O Pejabat Pembuat 2.2. Komitmen Bidang O/B 90,000 100,000 120,000 150,000 210,000 260,000 300,000 Konstruksi 2.3. Pejabat Peng. Barang/Jasa / P 300,000 Barang/JasaO 2.4. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi Ketua O / P 300,000 450,000 525,000 600,000 675,000 750,000 825,000 Sekertaris O / P 275,000 425,000 500,000 575,000 650,000 725,000 800,000 Anggota O / P 250,000 400,000 475,000 550,000 625,000 700,000 775,000 2.5. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Kontruksi Ketua O / P 250,000 300,000 375,000 450,000 500,000 550,000 625,000 Sekertaris O / P 225,000 275,000 350,000 425,000 475,000 525,000 600,000 Anggota O / P 200,000 250,000 325,000 400,000 450,000 500,000 575,000 2.6. Tim Perencanaan Ketua O / P 250,000 275,000 375,000 475,000 575,000 675,000 775,000 Sekertaris O / P 225,000 250,000 350,000 450,000 550,000 625,000 725,000 Anggota O / P 200,000 225,000 325,000 425,000 525,000 575,000 675,000 2.7. Tim Supervisi Perencanaan Ketua O / P 275,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 Sekertaris O / P 250,000 275,000 375,000 475,000 575,000 650,000 750,000 Anggota O / P 225,000 250,000 350,000 450,000 550,000 600,000 700,000 2.8. Panitia Peneliti Kontrak Ketua O / P 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 500,000 600,000 Sekertaris O / P 175,000 225,000 275,000 300,000 350,000 450,000 550,000 Anggota O / P 150,000 200,000 225,000 250,000 300,000 400,000 500,000 2.9. Panitia Penerima/Pemeriksa barang dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi / Jasa Konsultan Ketua O / P 200,000 225,000 250,000 300,000 350,000 400,000 500,000 Sekertaris O / P 175,000 200,000 225,000 275,000 300,000 350,000 450,000 Anggota O / P 150,000 175,000 200,000 225,000 250,000 300,000 400,000 DAN ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA ... - LPSE LIPI

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENT ANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFT AR HIT AM. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Istilah dan Pengertian Pasal1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Hitam ada/ah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanks; oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya. 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya yang prosesnya dimulai dar; perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya, yang selanjutnya disebut KlLlD/I adalah instansilinstitusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Kepala Daerah adalah Gubemur, Bupati, atau Walikota. 5. Lembaga Lain adalah mitra pemerintah atau lembaga pemberi pinjaman dan hibah luar negeri. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/LID/I atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/DII yang bersifat permanen, dapat berdiri sendin atau melekat pada unit yang sudah ada. 10. Pejabat Pengadaan adaJah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 11 12. Penerbit Jaminan adalah Bank Umum, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan yang mengeluarkan jaminan untuk diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPKlULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dipersyaratkan ...

Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa - LKPP

PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA A. KETENTUAN UMUM 1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, yang mencakup: a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. 2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari K/L/D/I. 3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi: a. identifikasi dan analisis kebutuhan; b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran; c. penetapan kebijakan umum; dan d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). B. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN 1. PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D). 2. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah ada/dimiliki/dikuasai, atau kelayakan riwayat barang/jasa kebutuhan yang telah barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. 3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD. 4. Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan. C. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGANGGARAN 1. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain. 3. Biaya administrasi dapat terdiri dari: a. biaya pengumuman pengadaan; b. honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan; c. biaya survei lapangan/pasar; d. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hokum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan. 4. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - Dikmen

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES NO 54 TAHUN 2010 KEGIATAN PENGADAAN KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI SWAKELOLA TATA NILAI (PRINSIP DAN PROSEDUR) PARA PIHAK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA (HOW) PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT Ver.1_2010 RENCANA UMUM PENGADAAN PELELANGAN INTERNATIONAL PINJAMAN/ HIBAH LN MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA KEIKUTSERTAAN USAHA ASING KONSEP RAMAH LINGKUNGAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 PA KPA PPK KPA ULP/PEJABAT PENGADAAN KPA PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 1. Untuk K/L/I, PA mengangkat KPA 2. Untuk Pemerintah Daerah, PA melekat pada jabatan struktural. KPA ditetapkan Kepala Daerah atas usulan PA Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 1 Ver.1_2010 4 Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa 2 1.Menyusun Rencana Umum Pengadaan • Identifikasi Kebutuhan • Kebijakan umum (Pemaketan, CaraPengadaan, Pengorganisasian) • Penganggaran Biaya • KAK 2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan • Kebijakan Umum • Penganggaran Biaya • KAK 3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, • Spesifikasi Teknis, • Penetapan HPS, dan • Rancangan Kontrak PA/ KPA PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan PPK 4. Pemilihan Sistem Pengadaan 5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan 6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran ULP/ Pejabat Pengadaan 7. Pemilihan Metode Evaluasi 8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa - Forum Manajemen

PROGRAM PELATIHAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LATAR BELAKANG Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengguna barang/jasa pemerintah harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan. Dalam rangka ikut berperan serta dalam penyediaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bukan hanya memiliki sertifikat tetapi juga berkualitas, Sasaran Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan : Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 20120 Memiliki kualifikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah Menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu menjalankan tugas sejalan dengan Kode Etik Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peserta Pelatihan Peserta berasal dari instansi pemerintah, departemen teknis maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang memiliki kepedulian/hubungan kerja sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Permasalahan tata kelola yang baik (good governance), Korupsi dan Kode Etik Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Latihan persiapan ujian sertifikasi. Instruktur Beberapa instruktur berasal dari ahli yang kompeten dari BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Indonesian Procurement Watch (IPW) dan Konsultan yang terlibat dalam penyusunan modul pelatihan standar sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 Waktu dan Tempat Program Pelatihan Sertifikasi Ahli Pengadan Barang/Jasa Pemerintah ini akan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dan diakhiri dengan ujian. Calon Peserta Ujian Sertifikasi harus sudah menyerahkan formulir pendaftaran data yang diisi secara lengkap paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan pelatihan. Formulir pendaftaran bisa dikirim melalui Faximili 021 – 8799 1059 Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembatalan yang dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 50% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 100% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan pada tanggal penyelenggaraan. Seluruh biaya yang telah diterima akan dikembalikan apabila pembatalan dilakukan oleh PPM Manajemen...

Peluang Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ...

Jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata-rata mencapai sekitar 15%-30% dari GDP. Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10%-25% pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40%-50% dari nilai kontrak. “Pengadaan Barang dan Jasa” –atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement– muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya). Istilah pengadaan barang dan jasa diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian “keuntungan pribadi” ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial. Sejauh ini, jarang sekali ditemukan penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindak kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi misalnya, penyuapan (baik pemberi maupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya, bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindak kejahatan yang diatur. Hal tersebut berdasar pada kenyataan bahwa pemberi dan penerima suap adalah penjahat, maka diperkirakan kedua belah pihak akan berupaya untuk menutupi kejahatan mereka. Bentuk Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dikutip dan disarikan dari Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, TII, 2006 Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi politik. Penyuapan vs Uang Pelicin. Biasanya, kasus penyuapan dalam jumlah yang besar diberikan kapada pejabat senior pemerintah (pembuat keputusan) untuk menghasilkan keputusan menguntungkan si penyuap. Sedangkan Uang Pelicin, biasanya berupa pemberian uang dalam jumlah yang lebih kecil, yang pada umumnya diberikan kepada pegawai rendahan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah masalah terutama yang terkait persoalan hukum (misalnya dalam pemeriksaan bagasi oleh pihak bea cukai) atau uang pelicin untuk memperlancar pembayaran akibat keterlambatan pembayaran,...

« previous  1234