SEARCH

Found 149 related files. Current in page 1

KASUS PERUSAHAAN MENGENAI KEUNGAN

Definisi Dasar Noise dalam Ruangan
by vokuzcom 0 Comments favorite 20 Viewed Download 0 Times

Artikel ini mengupas dasar pemahaman mengenai noise room, background noise, atau noise criteria (NC)

SBMPTN 2013 Biologi - Bisa Kimia

Doc. Name: SBMPTN2013BIO999 Doc. Version : 2013-10 | 01. Contoh keberadaan satwa pada suatu habitat yang dijaga dengan baik sebagai upaya pelestarian ex situ adalah… (A) Orang utan di hutan Kalimantan. (B) Cendrawasih di hutan Papua. (C) Rusa di Kebun Raya Bogor. (D) Pesut diSungai Mahakam. (E) Anoa di Pulau Sulawesi 02. Komunitas mikroba yang melekat pada suatu substrat/benda sehingga dapat merusak substrat/benda tersebut disebut… (A) Biodegradator. (B) Bioaktivator. (C) Biokatalis. (D) Biodeposit. (E) Biofilm. 03. Bagian sistem pencernaan yang berperan dalam memecah polipeptida menjadi oligopeptida adalah… (A) Duodenum. (B) Usus besar. (C) Lambung. (D) Jejunum. (E) Ileum. 04. Asam absisat melindungi tanaman yang mengalami kekurangan air melalui mekanisme… (A) Peningkatan pembentukan kutikula. (B) Penurunan tekanan turgor sel penjaga. (C) Peningkatan kecepatan pembelahan sel. (D) Penurunan kecepatan pembentangan sel. (E) Penghambatan pemanjangan sel epidermis. halaman 1 05. Pernyataan yang salah mengenai fotofosforilisasi siklik dan non siklik adalah… (A) Pada fotofosforilisasi non siklik sumber elektron yang memasuki Fotosistem II adalah molekul air, pada fotofosforilisasi siklik, sumber dari elektron adalah Fotosistem I. (B) Pada fotofosforilisasi non siklik penerima elktron terakhir adalah NADP, pada fotofosforilisasi siklik, penerima elektron terakhir adalah Fotosistem I. (C) Hasil dari fotofosforilisasi non siklik adalah ATP, NADPH, dan O2, sedangkan hasil dari fotofosforilisasi siklikhanya ATP. (D) Fotofosforilisasi non siklik melibatkan Fotosistem I dan II, fotofosforilisasi siklik hanya melibatkan Fotosistem II. 06. Perhatikan diagram saluran kreb berikut! Tahap dimana berlangsung hidrasi adalah (A) 1 dan 4 (B) 1 dan 5 (C) 2 dan 6 (D) 3 dan 7 (E) 3 dan 8 Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di www.zenius.net dengan memasukkan kode 3117 ke menu search. Copyright © 2013 Zenius Education SBMPTN 2013 Biologi, Kode Soal doc. name: SBMPTN2013BIO999 halaman 2 doc. version : 2013-10 | 07. Perhatikan gambar tahapan mitosis berikut! 10. Grafik berikut menunjukan kinerja insulin sintetis. Tahap telofase, metaphase, anaphase dan profasen ditunjukan oleh urutan angka…

Perpres No 70 Th 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ...

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

BAB II DESKRIPSI PARTAI DEMOKRAT 2.1.Sejarah Pembentukan ...

DESKRIPSI PARTAI DEMOKRAT 2.1.Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik didirikan pada tanggal 9 September 2001. Berdirinya Partai Demokrat ini tidak terlepas dari inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono merasa tergerag untuk membentuk sebuah partai baru ketika ia mengalami kekalahan terhotmatnya pada pemilihan calon wakil presiden dalam sidang MPR tahun 2001. Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono pun mulai terlihat dari hasil perolehan suara calon wakil presiden tersebut. Hal tersebut pula lah yang kemudian menggundang kertetarikan beberapa orang untuk menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya sebagai calon wakil presiden melainkan sebagai sosok pemimpin bangsa yang direncanakan mampu menjadi Presiden RI dimasa yang akan datang. Salah satu orang yang mempunyai pemikiran seperti itu adalah saudara Vance Rumangkang. Vance Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono ke kursi Presiden RI, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, perumusan konsep dasar dan platform partai pun kemudian dilakukan. Perumusan konsep dasar dan platform partai dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutna mengenai teknis administrasi diselesaikan oleh tim yang dipimpin oleh saudara Vance Rumangkang. Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang langsung dipimpin...

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN GEOGRAFI KELAS XII ...

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN GEOGRAFI KELAS XII PAKET B 1. Berdasarkan soal nomor 1 a. Konsep aglomerasi adalah merupakan gabungan, kumpulan, 2 atau lebih pusat kegiatan dalam 1 lokasi/kawasan terterntu seperti kawasan industri, pemukiman, perdagangan, dsb. b. Konsep morfologi menjelaskan kenampakan bentuk-bentuk muka bumi, seperti dataran rendah, lereng, bukit/dataran tinggi. c. Konsep pola menitik beratkan pada pola keruangan baik fisik maupun sosialnya seperti pola permukiman penduduk, pola aliran sungai, dsb. d. Konsep lokasi mengkaji letak suatu objek dipermukaan bumi. Pada konsep ini utamanya dalam menjawab pertanyaan dimana (where). e. Konsep ketergantungan adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan keruangan antar wilayah akibat adanya perbedaan potensi antar wilayah. Seperti keterkaitan antara desa dengan kota. Kunci jawaban D 2. Prinsip-prinsip geografi ada 4 a. Prinsip deskripsi, merupakan penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki/dipelajari. Deskripsi disajikan dalam bentuk tulisan, diagram tabel/gambar/peta. b. Prinsip korologi, merupakan gejala, fakta/masalah geografi disuatu tempat yang ditinjau dari sebaran, interelasi, interaksi, dan integrasinya dalam ruang. c. Prinsip persebaran, merupakan suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata dipermukaan bumi. d. Prinsip interelasi, merupakan suatu hubungan yang saling terkait dalam ruang antara gejala yang 1 dengan gejala lain. e. Prinsip distribusi, merupakan suatu gejala dan fakta yang tidak merata dipermukaan bumi.

Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks - PDPT

Panduan Penulisan Buku Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu...

Buku TIK SMA Kelas X Semester 1 PDF - Index of

© Diterbitkan pertama kali oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Buku ini dilisensikan sebagai buku terbuka (Open Publication License). Siapapun dapat menggunakan, mempelajari, dan memperbanyak atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam berbagai bentuk tanpa harus meminta izin kepada penerbit dan penyusunnya. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Penulis: Julianto Arief Setiadi Editor: Eko Sujatmiko Tata letak dan sampul: Antonius Fran Setiawan Cetakan I. Jakarta: Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2008 186 hlm., 21 x 29,7 cm ISBN 979-630-062-4. Cetakan Pertama, Oktober 2008 Hak Cipta dan Merek Dagang Seluruh hak cipta dan merek dagang yang digunakan dalam buku ini merupakan hak cipta atau milik dari pemegang hak cipta atau merek dagang masing-masing pihak. Hak cipta penulisan ada pada penulis, hak cipta tata letak ada pada penata letak, hak distribusi ada pada Ristek, Diknas, dan Depkominfo. Linux adalah merek dagang Linus Torvalds. Peringatan dan Pernyataan Segala daya upaya telah dikerahkan agar buku ini dapat selengkap dan seakurat mungkin, walau begitu tidak ada pernyataan apapun mengenai kebenaran maupun kecocokannya. Segala informasi di buku ini disediakan berdasarkan apa adanya. Pengarang dan penerbit dengan segala hormat tidak bertanggung jawab pun tidak memiliki pertanggungjawaban kepada apapun atau siapa pun akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan yang mungkin timbul yang berasal dari informasi yang dikandung dalam buku ini.

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 41 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

« previous  123456789