SEARCH

Found 383 related files. Current in page 1

Contoh proposal pengadaan alat

1967 kb/s - Contoh Proposal Pengadaan Alat Full Download


2157 kb/s - [Verified] Contoh Proposal Pengadaan Alat


2864 kb/s - Contoh Proposal Pengadaan Alat Direct Download

Elite Home Insurance policy document
by ondo 0 Comments favorite 7 Viewed Download 0 Times

RBS Elite Home Insurance Policy Welcome to RBS Elite Home Insurance Thank You for choosing RBS Elite Home Insurance which is underwritten by U K Insurance Limited. This Policy booklet gives full details of Your cover and should be read along with Your schedule and confirmation. Please keep all Your documents in a safe place. If You have any questions about Your Policy, please call Us on the number shown in the schedule. Policy Wording Document These policy conditions are part of your insurance contract, along with your schedule. Please read your schedule and these policy conditions to make sure you know exactly what your insurance covers. Check all the policy details and your proposal confirmation, which sets out the information you have given us, carefully. If you think there is a mistake or you need to make changes, you should notify us immediately. Failure to provide correct information or inform us of any changes could adversely affect your policy, including invalidating your policy or claims being rejected or not fully paid. Under European law, you and we may choose which law will apply to this contract. English law will apply unless both parties agree otherwise. Important information 1 How to make an insurance claim To make a claim phone 0845 303 5783

The Impact of Energy Efficiency Standards on Standby Power

THE IMPACT OF ENERGY EFFICIENCY STANDARDS ON STANDBY POWER IN CONSUMER ELECTRONICS DESIGN A Lattice Semiconductor White Paper May 2010 Lattice Semiconductor 5555 Northeast Moore Ct. Hillsboro, Oregon 97124 USA Telephone: (503) 268-8000 www.latticesemi.com 1 The Impact of Energy Efficiency Standards on Standby Power in Consumer Electronics Design A Lattice Semiconductor White Paper Regulatory Measures to Reduce Standby Power Squeezing every last microwatt from a system is a common objective for engineers who are designing battery operated equipment. And as more strict government regulations regarding power consumption appear, even traditional home and office appliances like LCD TVs, set top boxes (STBs) and multifunction printers (MFPs) are being scrutinized for ways to save power. To help ensure products are in compliance with the latest EnergyStar and European Commission Code of Conduct regulations, designers are seeking innovative ways to provide low-power modes of operation in a variety of product lines. This white paper examines design methods and practical advice for saving power using programmable logic devices (PLDs). The 1-Watt Plan is an energy saving proposal by the International Energy Agency (www.iea.org) to reduce standby power use in all appliances to just one watt. Standby power, also called vampire or phantom power, refers to the electricity consumed by many appliances when they are switched off or in standby mode. The typical power loss per appliance is low (from 1 to 25 W), but when multiplied by the billions of appliances in residential and commercial use, standby losses represent a significant fraction of total world electricity use. Research indicates that standby power accounts for as much as 7-13% of household power consumption. While the definition of standby power use depends on the product being analyzed, standby power includes at a minimum the power used while the product is performing no function. PLDs are increasingly being applied to maximize the amount of circuitry that can be unpowered or placed in a standby/sleep mode when the system is idle. Since modern programmable logic devices (PLDs) have very low static current requirements, often in the microampere range, they are ideal as system event...

PENGGANDAAN, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI BUKU - Dikmen

PENGADAAN, PENGGANDAAN, DAN DISTRIBUSI BUKU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2013 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPORSI PENGGUNAAN DAK Perdirjen Dikmen Nomor 1598/D/PP/2013 Bab I Deskripsi Umum, F. Penggunaan DAK Bidang Dikmen TA 2013 untuk SMA dan SMK No. KEGIATAN/KOMPONEN PERSENTASE ALOKASI DARI TOTAL DAK TA 2013 SETIAP DAERAH MINIMAL MAKSIMAL 1. Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran kurikulum 2013 15 % 25 % 2. Rehabilitasi ruang belajar rusak berat 40 % 50 % 3. Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan a. Pemb. Perpustakaan b. Pemb. Laboratorium c. Pengadaan Alat Laboratorium d. Pengadaan Buku Referensi 30 % 40 % SASARAN 1. Penggandaan dan pendistribusian buku teks pelajaran untuk siswa kelas X berdasarkan kurikulum 2013 yang belum mendapatkan alokasi buku teks pelajaran yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Pengadaan dan pendistribusian buku referensi sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Buku Yang Digandakan 3 (Tiga) Mata Pelajaran sedang digandakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Siswa SMA&SMK Kelas X dan Pegangan Guru - Matematika - Sejarah Indonesia - Bahasa Indonesia Buku Referensi SMA dan SMK Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, Buku Statistik Daerah, Buku Telepon, Kitab Undang-Undang dan Peraturan, dan Kitab Suci. Buku Referensi: Buku yang dianjurkan oleh guru kepada siswa nya untuk dibaca (sumber: KBBI)

Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks - PDPT

Panduan Penulisan Buku Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu...

Pengadaan Buku Pelajaran SD-1.pdf - yimg.com

dengan pengadaan buku pelajaran. Koordinasi telah dilakukan dengan Aheng untuk memperoleh informasi jenis buku apa saja yang dibutuhkan. Buku yang ... dengan pengadaan buku pelajaran. Koordinasi telah dilakukan dengan Aheng untuk memperoleh informasi jenis buku apa saja yang dibutuhkan. Buku yang ... dengan pengadaan buku pelajaran. Koordinasi telah dilakukan dengan Aheng untuk memperoleh informasi jenis buku apa saja yang dibutuhkan. Buku yang ... dengan pengadaan buku pelajaran. Koordinasi telah dilakukan dengan Aheng untuk memperoleh informasi jenis buku apa saja yang dibutuhkan. Buku yang ...dengan pengadaan buku pelajaran. Koordinasi telah dilakukan dengan Aheng untuk memperoleh informasi jenis buku apa saja yang dibutuhkan. Buku yang ... dengan pengadaan buku pelajaran. Koordinasi telah dilakukan dengan Aheng untuk memperoleh informasi jenis buku apa saja yang dibutuhkan. Buku yang ... dengan pengadaan buku pelajaran. Koordinasi telah dilakukan dengan Aheng untuk memperoleh informasi jenis buku apa saja yang dibutuhkan. Buku yang ... dengan pengadaan buku pelajaran. Koordinasi telah dilakukan dengan Aheng untuk memperoleh informasi jenis buku apa saja yang dibutuhkan. Buku yang ...

Pengadaan Langsung adalah salah satu mentode dalam memilih ...

Suatu saat teman penulis (sebut saja namanya Ahmad) seorang pejabat pengadaan pada instansi tempat ia bekerja bertanya kepada penulis tentang tata cara yang benar dalam malaksanakan pengadaan barang/jasa dengan cara pengadaan langsung. Kemudian terjadilah diskusi antara penulis dan Ahmad. Dalam diskusi informal tersebut terungkap bahwa Ahmad telah berkali-kali melakukan pengadaan barang/jasa di instansinya dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ahmad telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan pada instansi tempatnya bekerja. Namun dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pejabat pengadaan ia sendiri kadang-kadang masih ragu-ragu terutama dalam menafsirkan dan melaksanakan praturan yang ada. Ia mengetahui bahwa pengadaan langsung adalah cara pengadaan yang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan tanpa harus melalui proses lelang, cukup dengan melakukan survey harga di antara paling kurang dua penyedia barang/jasa yang berbeda. Menurut pendapat Ahmad survey harga tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan total penawaran harga dari dua penyedia. Adalah benar bahwa survey tersebut membandingkan harga paling kurang dua...

pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja ...

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiada kata-kata indah yang pantas diucapkan selain puji syukur Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahuwata’ala, sebab dengan rahmat, nikamat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam bentuk dengan isi sederhana yang terangkum dalam tesis berjudul “Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah”, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008. Sebagai insane yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi, kritik saran dan perbaikan dari berbagai pihak agar penulisan tesis ini lebih baik. Tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis baik dari segi moril dan segi materiil. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang selama ini penulis terima sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan yang ini, ijinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada : 1. Bapak H. Mulyadi,S.H.,M.S. selaku Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. 2. Bapak Dr.R.Benny,S.H.,C.N.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan ini. 3. Bapak Yunanto,S.H.M.Hum., sebagai Sekretaris I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 4. Bapak Sonhaji,S.H.,M.S., dan Bapak Hendro Saptono,S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 5. Semua Narasumber selama kami melaksanakan penelitian, seperti Bapak Joko Pranowo,S.H.,M.H., Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan, Bapak Achmad Mas’udi,S.H.,.M.M., Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak Harry Suminto,S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan, Bapak Drs.H. Abidin Noor Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Pekalongan dan Bapak Ir.Agus Prijambodo, Kepala Bagian Program Setda Kabupaten Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini. 6. Teristimewa untuk suamiku Abdul Aziz Sutanto,S.Sos. dan anak-anakku tersayang Iftita Rakhma Ikrima dan Shoffarisna Ithma’anna atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 7. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2006. 8. Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan dan telah banyak membantu penyelesaian tesis ini. Akhirnya, semoga amal baik mereka mendapat imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amien. Semarang, penulis April 2008

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Lembaga/Satuan lainnya yang kebutuhan barang/jasa Kerja Perangkat prosesnya dimulai sampai oleh Kementerian/ Daerah/Institusi dari perencanaan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Percepatan .... - 3 2. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang adalah instansi/institusi Pendapatan dan selanjutnya yang Belanja disebut K/L/D/I menggunakan Anggaran Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 5. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 6. Pejabat Pengadaan Sertifikat Keahlian adalah personil Pengadaan yang memiliki Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui ...

ALUR PENGADAAN BARANG/JASA 50 s - Fakultas Ilmu Administrasi

Memproses Surat menyurat Membuat pengumuman pengadaan barang Membuat HPS Memilih dan menentukan pemenang setelah membandingkan harga dan kualitas dengan berdasarkan pada keefektifan biaya dan efisiensi serta kualitas. Melakukan penawaran dan negosiasi terhadap rekanan Melaporkan kepada Dekan/Pembantu Dekan hasil negosiasi dan penawaran Panita Pemeriksa Barang/Jasa:  Mengawasi dan memeriksa jalannya kontrak dan pelaksanaan Rekanan:  Melakukan negosiasi harga dengan panitia pengadaan barang/jasa  Melaksanakan isi kontrak  Membuat dokumen kontrak SOP PENGADAAN BARANG/JASA S.D. 50 JUTA RUPIAH (Penunjukan Langsung) User/ Pemakai/ Pengguna Mengajukan Permohonan Dekan/Pembantu Dekan II: Panitia Pengadaan Barang/ jasa:      Menugaskan kepada pengadaan barang/jasa Menyetujui/tidak hasil negosiasi/penawaran panitia  Memproses Surat menyurat Membuat HPS Melakukan penawaran dan negosiasi terhadap rekanan Melaporkan kepada Dekan/Pembantu Dekan hasil negosiasi dan penawaran Panita Pemeriksa Barang/Jasa:  Mengawasi dan memeriksa jalannya kontrak dan pelaksanaan Rekanan: SERAH TERIMA PELAKSANAAN  Melakukan negosiasi harga dengan panitia pengadaan barang/jasa  Melaksanakan isi kontrak  Membuat dokumen kontrak STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA DI BAWAH 50 JUTA RUPIAH Tujuan Deskripsi Object Referensi Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi pengadaan barang/jasa dibawah 50 juta rupiah Seluruh staf akademis (administrasi/dosen) di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

« previous  123456789