SEARCH

Found 362 related files. Current in page 5

Contoh proposal penelitian pajak bumi dan bangunan

1967 kb/s - Contoh Proposal Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan Full Download


2157 kb/s - [Verified] Contoh Proposal Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan


2864 kb/s - Contoh Proposal Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan Direct Download

LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI ... - ITB

LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI TASIK JAWA BARAT 2 SEPTEMBER 2009 Disiapkan Oleh: Satuan Tugas Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat Pusat Mitigasi Bencana – Institut Teknologi Bandung Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI TASIK JAWA BARAT 2 SEPTEMBER 2009 Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Jawa Barat Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pada tanggal 2 September 2009, pukul 07:55:01 (UTC) atau pukul 14:55:01 (WIB) waktu setempat, telah terjadi gempabumi besar dengan moment magnitude Mw = 7.0 dengan kedalaman 49.9 km pada posisi 7.777°S, 107.326°E (Sumber : USGS). Gempabumi ini mengakibatkan kerusakan berbagai prasarana dan sarana fisik serta sekitar 74 orang korban jiwa manusia di Propinsi Jawa Barat.. Kerusakan bangunan secara umum yang teramati di daerah survey (Kabupaten Tasikmalaya dan Pangalengan) bervariasi dari kerusakan ringan, keruskan parah, sampai runtuh. Bangunanbangunan sekolah, kantor pemerintah, rumah sakit/puskesmas, dan perumahan juga banyak yang mengalami kerusakan parah. Prasarana jalan, jembatan, tanggul, instalasi listrik dan telepon diidentifikasi masih dalam kondisi baik dan beberapa hanya mengalami kerusakan ringan. Gambar 1.1. Epicenter Gempa Tasik 2 September 2009 Institut Teknologi Bandung memiliki ahli-ahli di bidang bencana alam seperti kegempaan dan tsunami perlu memberikan suatu kontribusi untuk rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana Jawa Barat. Sebagai bagian dari program kerja ITB untuk memberikan suatu masukan-masukan atau rekomendasi teknis untuk tahapan rehabilitas dan rekonstruksi, kajain awal mengenai kejadian gempa Tasik dan survey awal identifikasi cepat kerusakan bangunan telah dilakukan. Pada tanggal 3 September 2009, kami melakukan survey awal ke daerah Pangelengan dan pada tanggal 5-7 September 2009 telah dilakukan survey ke Kabupaten Tasikmalaya. Team dari ITB telah melakukan suatu kajian-kajian awal, pengumpulan data-data serta survey ke daerah bencana untuk melakukan pengamatan langsung secara visual dampak-dampak dari gempa yang terjadi. Kajain-kajian awal dan survey ini dilakukan untuk dapat memberikan suatu rekomendasi-rekomendasi teknis serta langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan selanjutnya Satuan Tugas Kajian dan Survey Lapangan Bencana Gempa Jawa Barat - ITB Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat dalam rangka pemulihan (recovery), fase pembangunan kembali (rekonstruksi), serta pada jangka panjangnya fase pencegahan (prevention), mitigasi (mitigation) dan kesiapan (preparedness)...

LAPORAN TAHUNAN 2012.pdf - data online skpd pemerintah ...

Laporan Tahunan BPBD Tahun 2012 PEMERINTAH KOTA JAYAPURA LAPORAN TAHUNAN 2012 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA JAYAPURA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura Laporan Tahunan BPBD Tahun 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Urusan Penanggulangan Bencana merupakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai badan baru dilingkungan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Jayapura, Badan Kota Jayapura akan terus melakukan pembenahan-pembenahan kedalam agar dapat melaksakan tugas-tugasnya dengan baik. Keadaan Alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya mengisyaratkan kepada pemerintah untuk bersikap tanggap dan antipatif dalam menyingkapi berbagai kemungkinan buruk apabila fenomena alam tersebut terjadi di Kota Jayapura . Langka selanjutnya kedepan Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga tindak lanjut dari adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) ini dapat efektif. Adapun tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut diantaranya menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan per UndangUndangan serta menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana alam dan lain-lain sebagainya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara luas, nyata dan bertanggungjawab maupun pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya secara kontinyu dan terus menerus dalam usaha Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura...

Laporan Naratif Filantropi bencana Gempa Yogyakarta-Jateng oleh ...

Laporan Naratif Filantropi bencana Gempa Yogyakarta-Jateng oleh Perusahaan Filantropi masih merupakan terminologi yang belum cukup diketahui dan dipahami oleh masyarakat dunia usaha. Pendataan yang dilakukan oleh PPF dengan mengambil momentum penyaluran bantuan kepada korban bencana gempa Yogyakarta-Jateng oleh perusahaan, menghadapi hambatan pertama berupa keawaman subyek riset terhadap difinisi filantropi. Termasuk didalamnya, ketidak pahaman terhadap maksud dan tujuan sebuah upaya penguatan filantropi. Subyek riset juga sulit untuk memahami bahwa aksi kedermawanan bukan sebuah niat baik berlandaskan keikhlasan semata, namun juga perlu dikembangkan, dikelola secara profesional, transparan sehingga dapat berjangka panjang serta memberi manfaat yang maksimal guna mengatasi permasalahan sosial di sekitar. Hasil pendataan masih jauh dari yang diharapkan, namun berhasil memotret pemahaman mendasar dan cara pandang yang sangat berbeda antara PPF, sebagai sebuah lembaga yang bercita-cita meningkatkan mutu kedermawanan, dengan pelaku kedermawanan (perusahaan) yang beranggapan bahwa aksi filantropinya, bahkan tidak perlu diketahui oleh pihak lain. Subyek riset memiliki kekawatiran dan rasa tidak percaya yang cukup tinggi, menanggapi keinginan PPF untuk mengetahui pengalaman dan pola-pola filantropi yang mereka lakukan. Beberapa perusahaan mengungkapkan secara terbuka hal tersebut, sebagian besar lainnya langsung melakukan penolakan dan menutup diri terhadap berbagai upaya penjelasan dan pendekatan. Bencana gempa melanda wilayah Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada 26 Mei 2006, pukul 05.53 WIB, selama 57 detik dengan kekuatan 5,9 Skala Ritcher. Pusat gempa berada di lepas pantai Samudera Hindia, sekitar 38 km selatan Yogyakartakarta dengan kedalaman 33 kilometer1. Peristiwa ini menimbulkan kerusakan di 5 wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni, Bantul, Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo dan Gunung Kidul, serta 6 kabupaten di Jawa Tengah meliputi Klaten, Magelang, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri dan Purworejo. Bantul dan Kabupaten Klaten mengalami kerusakan paling parah. Total korban meninggal mencapai 5.857 jiwa, korban luka-luka 37.229 jiwa, rumah penduduk yang rata dengan tanah tidak kurang dari 84.643 rumah, sedangan rumah rusak parah dan ringan lebih dari 300.000 rumah2. Gempa juga meninggalkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik. Sekitar 2.354 bangunan sekolah roboh3. Situs peninggalan sejarah seperti Keraton Yogyakarta, makam raja-raja di Imogiri, Candi Prambanan dan candi Ratu Boko juga mengalami kerusakan. Dalam hitungan jam, kabar kehancuran dan kondisi masyarakat korban gempa sudah disampaikan oleh media massa –terutama online, televisi dan radio—keseluruh penjuru tanah air. Liputan ini berlangsung terus, seiring munculnya aksi tanggap darurat dan kedermawanan...

LAPORAN KHUSUS PENANGANAN BENCANA
by Hermawan 0 Comments favorite 245 Viewed Download 0 Times

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (B N P B) LAPORAN KHUSUS PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI TEKTONIK DI PROVINSI PAPUA LAPORAN KHUSUS Gempa Bumi Tektonik di Provinsi Papua A. Kejadian Jenis Kejadian Waktu Kejadian Lokasi Kejadian Pusat Gempa : Gempa Bumi Tektonik : Rabu, 16 Juni 2010 pukul 10:06:01 WIB : Biak - Papua : Gempa berkekuatan 6,2 SR dengan kedalaman 10 Km pada koordinat 2.03 LS - 136.67 BT (114 km Tenggara Biak - Papua). Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. 5. Gempa dirasakan : Serui VI - VII MMI, Yapen Waropen VI – VII MMI, Nabire IV MMI, Biak IV MMI, Paniai IV MMI, Puncak Jaya IV MMI, . 6. Telah terjadi 4 (empat)kali gempa susulan : Upaya yang dilakukan. Pusdalops BNPB dengan dibantu ORARI dan RAPI sejak awal terjadi gempa sampai saat ini terus melakukan kontak dengan BPBD Provinsi Papua dan Papua Barat serta kabupaten dan kota yang terdekat pusat gempa untuk memantau keadaan, korban dan kerusakan yang terjadi guna mengambil langkah yang diperlukan. 2. BNPB bersama Kementrian Sosial dan Kementrian Kesehatan memberangkatkan Tim Kaji Cepat ke Papua untuk memberikan pendampingan kepada daerah dan memberikan bantuan dana operasional tanggap darurat kepada daerah. Pagi ini Kamis 17 Juni 2010 Tim telah berada di Serui Kabupaten Yapen Waropen. 3. BPBD Prov. Papua bersama TNI dan Polri serta Dinas terkait telah melakukan Peninnjauan melalui Udara dengan dua Helikopter untuk memantau dan memberi bantuan yang diperlukan. 4. Pemda Kabupeten Yapen Waropen Bersama TNI dan Polri telah memberikan bantuan perawatan serta pemakaman kepada korban meninggal. 5. Segera melakukan kontak ke BPBD Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, BPBD Kab./ Kota di wilayah Provinsi Papua/Papua Barat untuk mendapatkan informasi awal/kaji cepat awal tentang dampak gempa. BNPB menyiagakan SRC-PB untuk standby sewaktu-waktu ke lokasi bencana di Provinsi Papua apabila diperlukan. BNPB memberikan arahan ke BPBD Provinsi Papua dan BPBD Prov...

pemetaan zonasi banjir kota gorontalo untuk mitigasi bencana

LAPORAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2012 PEMETAAN ZONASI BANJIR KOTA GORONTALO UNTUK MITIGASI BENCANA Terima kasih atas segala bantuannya sehingga penelitian kami yang berjudul Pemetaan Zonasi Banjir Kota Gorontalo untuk Mitigasi Bencana dapat kami selesaikan. Segala saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kota Gorontalo untuk mitigasi bencana banjir. Sejak kota Gorontalo tumbuh menjadi ibukota propinsi dan terpusatnya pembangunan di wilayah perkotaan menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini membutuhkan peningkatan lahan yang berdampak kepada menurunnya kualitas lingkungan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah banjir. Mengingat begitu besarnya dampak banjir di Kota ini maka diperlukan penelitian untuk menghasilkan informasi tentang tingkat kerawanan banjir di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah mengkompilasi antara metode kualitatif dan kuantitatif yang dipadukan dengan survey lapangan. Data yang diperlukan dapat bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil survei lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan, Hasil yang diperoleh adalah daerah penelitian dapat dibagi kedalam 3 satuan geomorfologi yaitu satuang geomorfologi pedaran, bergelombang dan perbukitan bergelombang. Curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 61 – 169.58 mm/bulanan sedangkan curah hujan tahunan adalah 1.461 mm/tahun dengan tipe iklimnya adalah C – D. Geologi daerah penelitian dapat di bagi kedalam 3 satuan batuan yaitu dari tua ke muda adalah satuan batuan granit, breksi vulkanik dan alluvial, struktur geologi yang bekerja berarah barat laut-tenggara. Jenis tanah di daerah ini adalah lempung. Kedalaman muka air tanah berkisar antara 100 – 225 cm termasuk air tanah dangkal. Penggunaan lahan dapat di bagi 5 yaitu persawahan, pemukiman dan perkantoran, tegalan, pertambangan dan hutan jarang. Zonasi tingkat kerawanan banjir dapat di bagi 3 yaitu zona rawan tinggi, aona rawan rendah dan zona tidak rawan. Upaya mitigasi yang harus dilakukan adalah mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya. Kata Kunci : Kota Gorontalo, banjir, mitigasi bencana, peta zonasi banjir...

Lampiran 1. FILE LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PKPP 2012

LAPORAN KEMAJUAN Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP) RISTEK 2012 PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM PEMANFAATAN DATA PALSAR UNTUK PENGURANGAN RISIKO DAN MITIGASI BENCANA Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Kedeputian Penginderaan Jauh Bahaya alam (natural hazard) merupakan peristiwa yang mampu mengancam dan menghasilkan kerusakan lingkungan. Bahaya ini dapat terjadi di seluruh dunia, namun beberapa dampaknya lebih besar dialami oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti: erupsi vulkanik, gempa dan tsunami, karena berada pada zona tumbukan tiga lempeng tektonik (Eurasia, India-Australia, dan lempeng Pasifik), antara dua samudera (Pasifik dan Hindia) dan antara dua benua (Australia dan Asia). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Indonesia telah mencatat sebaran kejadian bencana dan jumlah korban meninggal dari tahun 1815 – 2012. Kejadian bencana di Indonesia dengan frekuensi kejadian tertinggi yaitu: banjir, kebakaran, putting belitung, tanah longsor dan kekeringan. Kegiatan pencegahan bencana tersebut dapat dilakukan sedini mungkin untuk meminimalisir dampaknya terhadap jumlah banyaknya korban jiwa dan kerugian lainnya. Upaya tersebut tentunya sangat diperlukan oleh setiap daerah dalam perencanaan pencegahan dan pengurangan resiko mitigasi bencana. Pencapaian kebutuhan data-data kebencanaan di setiap daerah dapat dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan kemampuan sebuah teknologi. Teknologi tersebut salah satunya adalah data penginderaan jauh (remote sensing). Data penginderaan jauh mempunyai banyak peranan dalam hal kebencanaan karena kemampuannya yang dengan cepat merekam lokasi bencana melalui wahana sensor satelit tanpa secara langsung melakukan peninjauan di lokasi bencana. Synthetic Aperture Radar (SAR) merupakan salah satu jenis penginderaan jauh dengan sensor aktif. Sistem SAR menggunakan daerah gelombang mikro dari spectrum elektromagnetik antara frekuensi 0,3 GHz sampai 300 GHz. Advanced Land Observation Sattelite - Phased Array type Lband Synthetic Aperture Radar (ALOS PALSAR) merupakan salah satu jenis data penginderaan jauh SAR yang diluncurkan oleh Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) pada 24 January 2006 melalui roket H-IIA. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) salah satu lembaga resmi di Indonesia yang dapat menyediakan data penginderaan jauh. Pusat Pemanfaaatan Penginderaan Jauh LAPAN mempunyai salah satu tupoksi untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana, dengan adanya kegiatan pemanfaatan data PALSAR dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengurangan resiko dan mitigasi bencana. Kata kunci: bahaya alam (natural hazard), penginderaan jauh, Synthetic Aperture Radar (SAR), resiko dan mitigasi bencana. Bahaya alam (natural hazard) merupakan peristiwa yang mampu mengancam dan menghasilkan kerusakan lingkungan. Bahaya ini dapat terjadi di seluruh dunia, namun beberapa dampaknya lebih besar dialami oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti: erupsi vulkanik, gempa dan tsunami, karena berada pada zona tumbukan tiga lempeng tektonik (Eurasia, India-Australia, dan lempenkg Pasifik),...

LHP Tanggap Darurat Kab. Padang Pariaman TA 2009 - BPK RI ...

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEGIATAN PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI UNTUK MASA TANGGAP DARURAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2009 DI PARIAMAN AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR ISI RESUME HASIL PEMERIKSAAN BAB I PENDAHULUAN BAB III HASIL PEMERIKSAAN 1. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Belum Memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Wilayahnya 2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Belum Memiliki Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang Memadai 3. Penyaluran Uang Lauk Pauk (ULP) Tidak Tertib dan Kurang Dibayarkan Minimal Sebesar Rp12.766.110.000,00 4. Penatausahaan Bantuan Logistik Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman Tidak Tertib 5. Terdapat Bantuan Logistik Penanganan Bencana Yang Belum Disalurkan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Setelah Masa Tanggap Darurat Berakhir 6. Terdapat Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Logistik dari Satkorlak PB Provinsi Sumatera Barat yang Tidak Melalui Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman 7. Bantuan Uang Sebesar Rp2.000.000.000,00 yang Dijanjikan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Membantu Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Padang Pariaman Belum Diterima BPK RI Pemeriksaan atas Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Sumatera Barat Pada Masa Tanggap Darurat DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I : Daftar Bantuan Logistik yang tidak tercatat pada Satkorlak PB dan Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman. BPK RI Pemeriksaan atas Kegiatan Penanganan Bencana...

Metro North Economic Impact - White Paper - New York State Senate

Growing the Bronx for the 21st Century and Beyond An Analysis of the MTA Metro-¬North Expansion into the East Bronx In 1984, the American Public Transit Association, conducted an analysis of the employment and business revenue impacts of investment in public transit. This landmark study, for the first time demonstrated that investment in public transit supports significant job creation and increased business revenues at the local level, creating substantial economic benefits in addition to the mobility benefits associated for the local communities where these stations would be located.1 The whole of the report is based on the hypothesis that the dollars invested in the construction, operation and maintenance of transit services spur job creation and other effects since time and time again dollars are spent in the local economy.2 Since 1984 this study has been updated and refreshed numerous times with the most recent publication issued in 2009 titled “ Economic Impact of Public Transportation Investment”. As the most cited series and most complete reports of infrastructure investment and its corresponding impact on economic activity, Senator Klein and the Bronx Borough President have used this national study to continue to make the argument that the approval of the capitol plan to expand access of the Metro North to the Bronx is necessary and vital to Bronx residents and communities. Metro North Expansion in the Bronx The proposed Metro-North expansion into the East Bronx is part of a larger plan for the MTA called “Penn Station Access”. This proposal will allow Metro-North trains to come into Penn Station. Part of this increased access would be the construction of six new stations, two on the West Side of Manhattan and four in the East Bronx.3 The four stations in the East Bronx would be created along existing Amtrak tracks, therefore lessening the economic burden on New York State. The expansion in the Bronx would pave the way for economic development and job creation along with a quicker commute for Bronx residents. In the fall of 2012 Metro-North began a series of presentations in the neighborhoods where the four proposed stations would be constructed, Co-Op City, Morris Park, Hunts Point and Parkchester.4 These presentations highlighted the growing use of Metro-North Service and that Bronx as the largest rail reverse commuter market in the United States, bringing 5,000 residents to suburban jobs, out of 13,000 Bronx residents who use Metro North every week day5. Considering the diversity of the communities surrounding each of the four proposed stations, each would benefit each neighborhood differently. Co-Op City would see greater exposure to the Bay Plaza6, while Hunts Point would become a transit hub with connection to the 6 train.7 The Morris Park community would be introduced to suburban employment centers in Westchester and Connecticut,8 while the Parkchester station would broaden transportation opportunities for residents with the possibility for connections with NYC buses, such as the Bronx 42, 40 and 20.9 However we are one borough, one Bronx. In that vein, the economic impact assessments below show the potential ability for these four stations to create jobs, business revenue and property values in the Bronx as a whole...

BAB 1 - USU Institutional Repository - Universitas Sumatera Utara

KEPUSTAKAAN Abdulrahman AS, Kholeif LA, Yasser ME, Eldesouky A, 2004. Bacteriology of Tonsil Surface and Core in Children with Chronic Tonsilitis and Incedence of Bacterimia During Tonsillectomy. Egypt Medical Journal, Vol.13.No.2. Abouzied A, Massoud E, 2010. Sex Differences in Tonsillitis. Dalhausie Medical Journal., 35(1), p.8-10. Akcay A, 2006. Variation in Tonsil Size in 4-to17-Year Old Schoolchildren. The Journal of Otolaryngology, Volume 35, Number 4, p: 270-4. Adam GL, 1997. Disease of The Nasopharynx and Oropharynx, in: Boeis Fundamentals of Otolaryngology. Sixth Edition. W.B. Saunders Company. Philadelphia, p. 332-65. Alcantara et al, 2007. Adenotonsillectomy Impact on Children’s Quality of Life. International otorhinolaringology Journal, 12, p.172-11. Amaruddin T, Christanto A, 2007. Kajian Manfaat Tonsilektomi. Cermin Dunia Kedokteran, No.155, hal.61-8. Aritomoyo D, 1980. insiden Tonsilitis Akut dan Kronik Pada Klinik THT RSUP Dr. Kariadi Semarang. Kumpulan Naskah Ilmiah KONAS VI PERHATI, Medan; hal. 249-55. Awan Z, Hussain A, Bashir H, 2009. Statistical Analysis of Ear, Nose, and Throat (ENT) Diseases in Paediatric Population at PIMS, Islamabad: 10 Years Experience. Journal Medical Scient. Vol.17, No.2. p. 92-4. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan, 2001. Survey Kesehatan Nasional 2001. Jakarta. hal 1-75. Brodsky L, Poje C, 2006. Tonsilitis, Tonsillectomy, and Adenoidectomy. In: Bailey JB, Johnson JT editors, Head and Neck Surgery Otolaryngology, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelpia, p.1183-98. Burton MJ, Towler B, Glasziou P, 2004. Tonsillectomy Versus Non-surgical Treatment for Chronic/Recurrent Acute Tonsilitis (Cochrane Review). The Cochrane Library, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. Issue 3. Chan KH, Ramakrishnan VR, 2009. Disease of the Oral Cavity, Oropharynx and Nasopharynx. In: Ballenger WL, Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery ed. BC Decker Inc, Philadelphia, p.775-82. Cody D, 1993. Penyakit Hidung, Telinga, dan Tenggorok. Petrus adrianto, editor. Jakarta ; EGC, hal 37-9...

1 REFRIGERATION USING SOLAR ENERGY

REFRIGERATION USING SOLAR ENERGY Rising energy costs are generating new interest in thermal energy based refrigeration systems. These can compete with electrical energy based refrigeration systems if the source of heat energy is waste heat or solar energy. Chillers for industrial use based on absorption refrigeration are commercialized now. In India M/S Thermax manufactures and markets lithium bromide/ water system, based absorption refrigeration machines for industrial and institutional use. These systems are relevant to India because: 1. Ambient temperatures are high through out the year in most parts of the country. Higher ambient temperatures mean more energy is consumed in refrigeration 2. Solar insolation is high in most parts of the country. This implies that we have more energy at our disposal. 3. There is huge potential demand for refrigeration in rural areas, which are best suited for solar energy based refrigeration systems Proposal: Solar energy based refrigeration is an idea whose time has come. The economics are moving into positive zone. Companies who get into this line can expect to reap the benefits in next five years time. Absorption refrigeration: In this system solar energy is used to drive out the volatile component from a solution and build up the pressure. Examples are water vapour from lithium bromide water solution or ammonia from aqueous ammonia solution. The vapour is then condensed (rejecting heat). This is done with either water-cooling or air-cooling. The condensed liquid is then expanded to absorb heat from the space where refrigeration is needed. The vapours are once again absorbed in the solution. The cycle is continuously repeated. Sub zero temperatures can be reached by absorption refrigeration systems. Ice can be made. Adsorption refrigeration: In this system solar energy is used to drive out the volatile component from a solid adsorber and build up the pressure. Examples are water vapour and silica gel adsorbent or ammonia and activated carbon adsorbent. The vapour is then condensed (rejecting heat). This is done with either water-cooling or air-cooling. The condensed liquid is then expanded to absorb heat from the space where refrigeration is needed. The vapours are once again adsorbed by the adsorbent. The cycle is continuously repeated. These systems are suited for cooling applications. These are old concepts and adequate published data is available on many variants. Commercial systems are working where waste heat is available. Like wise generating hot ware or steam using solar energy is a proven technology. The challenge is combining these two technologies into an economically viable system. Manufacturing process: The main activity is design and engineering. A good engineering design team with formal qualifications and experience in the refrigeration industry is needed. Manufacturing activity consists of fabricating different components like absorbers, heat exchangers. These along with necessary bought out items are assembled as compact units and sold are installed at clients site as per requirements...

 123456789