SEARCH

Found 654 related files. Current in page 1

CONTOH SOAL TENTANG JAJAR GENJANG DAN CARA PENYELESAIANNYA

New Car Warranty Complaint Form - Maryland Attorney General

I f your new car spends more time in the repair shop than on the road, you know you have a problem. In most cases, the manufacturer’s warranty that comes with your car will provide the coverage you need to have your car repaired at no cost to you. Your warranty will tell you what parts and systems of your car are covered and for how long. If you need repairs, you must have them done by a dealer, although you do not have to use the same dealer who sold you your car. tion quickly to receive relief under the law. This publication will help you determine whether your car is a lemon, tell you what to do about it and explain how Maryland’s Consumer Protection Division can help. In some cases, however, the dealer may be unable to fix your car’s problem. If that is the case, you may have a lemon. Maryland’s Lemon Law applies to new or leased motor vehicles (including cars, light trucks and motorcycles), registered in Maryland, that are less than 24 months old and have been driven less than 18,000 miles. The law provides for consumers whose cars meet certain criteria to receive a refund or a replacement vehicle if repair attempts have failed to correct a problem, and the problem substantially impairs the use and market value of the vehicle.

Carta de presentación
by Anjoline 0 Comments favorite 32 Viewed Download 0 Times

Carta de presentación Es el saludo inicial a tu posible empleador, es la presentación de tu currículum, su envoltorio, por lo tanto hay que cuidar la manera de presentarla y de redactarla. Su objetivo es atraer la atención y crear mayor interés en el seleccionador al leer tu currículum. Utilízala para RESALTAR tus puntos fuertes para ese puesto en concreto, para demostrar tu interés en entrar a formar parte en esa empresa,. Personalízala, haz que el seleccionador no piense que es una “carta tipo”. 2 Estructura Breve presentación y objetivo de la carta ( CV espontáneo o respuesta a oferta) Qué le puedes aportar tú a esa empresa: tus puntos fuertes Demuestra tu interés proponiendo una entrevista Despedida formal y firma Por ejemplo… Sra. Vázquez – Dtra. RR.HH CEyDES C/ Cervantes 11 50006 Zaragoza Estimada Sra. Vázquez, Después de leer su oferta de Visitador Médico publicada en el Heraldo de Aragón el pasado domingo, les envío mi CV para formar parte del proceso de selección. Tengo gran interés en formar parte de su empresa líder en el sector. Mi trabajo durante 7 años en el Área de Ventas y Marketing , así como los 3 años de enfermera me han aportado la experiencia necesaria para optar al puesto que ofrecen. He conseguido incrementar la cartera de clientes una media de un 20% los tres últimos años, además de haber formado a otros comerciales en técnicas de ventas. Me gusta trabajar cara al público, y también entrenar a otras personas. Estoy segura de que puedo desempeñar con éxito este puesto, con la confianza de que mi formación en enfermería me capacita para entender y explicar mejor los productos que voy comercializar.

laporan eksekutif menteri kesehatan ri tentang ... - unaids

Pandemi HIV/AIDS yang mengancam penduduk dunia saat ini telah nyata menunjukkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bahkan keamanan negara disamping dampak kesehatan. AIDS ditemukan di Amerika 20 tahun yang lalu (1981) merupakan penyakit yang relatif baru tapi telah menyita perhatian masyarakat global. AIDS adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat menurun atau hilangnya daya tahan tubuh seseorang. Karena itu disebut Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Penyebabnya sejenis virus yang disebut Human Immunodeficiency Virus yang dapat berada dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan gejala sakit yang berarti, selama bertahun tahun bahkan 10 – 11 tahun. Sulit bagi kita secara kasat mata mengetahui seseorang mengidap virus HIV atau tidak. Saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan dan vaksin yang dapat mencegah/menangkalnya. Epidemi HIV/AIDS di Indonesia telah bergerak dari suatu tingkat epidemi yang rendah yaitu prevalensi < 1 % ke arah tingkat epidemi terkonsentrasi dimana pada kelompok risiko tinggi tertentu telah melebihi angka 5% seperti di Sorong, Merauke, Riau untuk kelompok Wanita Penjaja Seks (WPS) dan Jakarta, Jabar, Bali untuk kelompok Injecting Drug User (IDU). Laporan HIV/AIDS di Indonesia secara Kumulatif tahun 2001 tercatat AIDS 671, HIV 1904 namun berdasarkan perkiraan para ahli saat ini kemungkinan di Indonesia terdapat 80.000 – 120.000 Orang yang Hidup Dengan HIV/AIDS (ODHA) artinya bahwa dalam 10 tahun mendatang kemungkinan akan ditemukan 100.000 orang yang sakit dan meninggal karena AIDS. Sidang kabinet khusus HIV/ AIDS ini memberi peluang terwujudnya komitmen politik yang tinggi dan berbagai kebijakan, strategi baru.

2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction ...

Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru Pembangunan Rangkuman dan Temuan-Temuan Utama United Nations UNISDR berterima kasih kepada organisasi-organisasi yang logonya tercantum di bawah ini atas sumbangan finansial dan berarti mereka ntuk penyusunan Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 ini. Selain itu, sumber daya finansial juga telah secara berlimpah disumbangkan oleh, antara lain, Komisi Eropa, dan Pemerintah Jepang, Norwegia, dan Amerika Serikat. Daftar ucapan terima kasih yang lengkap ada di laporan utama. Judul asli: 2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction Revealing Risk, Redefining Development © United Nations 2011. Hak cipta dilindungi. Disclaimer: Pandangan-pandangan yang diungkapkan di dalam publikasi ini tidak dengan sendirinya mencerminkan pandangan-pandangan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penggunaan penyebutan dan penyajian bahan tidak menunjukkan ungkapan pendapat apapun dari Sekretariat PBB tentang status hukum satu negara, teritori, kota atau wilayah, atau pihak-pihak berwenangnya, atau tentang delinenasi garis depan atau perbatasan. Gambar sampul depan: iStockphoto®, © arindambanerjee Penyuntingan, desain, tata letak, dan produksi: Green Ink, Devon, UK Konsep desain: Parsons New School for Design, New York, USA Dicetak oleh: Information Press, Oxford, UK Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru Pembangunan Rangkuman dan Temuan-Temuan Utama United Nations Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 (2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction) disusun ketika bencana-bencana terus menyapu bersih hidup dan penghidupan jutaan penduduk di dunia. Dampak gempa bumi yang dahsyat di Haiti pada Januari 2010 dan banjir di Pakistan pada Juli 2010 menunjukkan betapa risiko bencana dan kemiskinan saling berkaitan erat. Sementara itu, pada 2011, banjir di Australia, gempa bumi di Christchurch, Selandia Baru, dan bencana gempa bumi, tsunami dan nuklir di Jepang timur laut yang meluluhlantakkan yang terjadi ketika laporan ini dikirim ke percetakan merupakan pengingat yang sangat tidak menggembirakan betapa negara-negara maju juga sangat terpapar.

perjanjian kerja sama antara badan penanggulangan bencana ...

Pada hari ini SENiN tanggal ENAMBELAS bulan JULI tahun DUARIBU DUABELAS, yang bertandatangan di bawah ini: Drs. Tarminta, MM : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jalan Raya Tuapeijat Km. 8, Tuapeijat - Sipora Mentawai, seianjutnya disebut PIHAK KESATU. Dr. Wiwin Ambarwulan : Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong, Jawa Barat, seianjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang seianjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat: 1. Undang-Unciang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); 1 dari 6 2. Undang-Untiang Nomor49 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran2012;

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - GITEWS

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA.

prosedur tetap tim reaksi cepat badan nasional ... - GITEWS

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi Tim Reaksi Cepat BNPB dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana. Pasal 3 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2008 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ttd DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si -1LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 9 TAHUN 2008 TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

solicitud de gestión de oferta de empleo - Empleo y Formación

Al presentar esta oferta de empleo ante los Servicios Públicos de Empleo de Castilla La Mancha, la entidad DECLARA RESPONSABLEMENTE: • Que la oferta que presenta mediante la presente solicitud se ciñe en cuanto a condiciones laborales a lo establecido por la normativa vigente. Si a este respecto, la Oficina de Empleo y Emprendedores recibe quejas reiteradas de dichos candidatos preseleccionados en relación a las condiciones ofertadas, podrá ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos legales oportunos. • Que los candidatos enviados por la Consejería de Empleo y Economía serán atendidos convenientemente. Si a este respecto, la Oficina de Empleo y Emprendedores recibe quejas reiteradas de dichos candidatos preseleccionados en relación al trato recibido, podrá ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos legales oportunos. • Que en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, la empresa velará por el cumplimiento de la citada ley y con ello la preservación de la intimidad en los datos de las personas.

información sobre cómo solicitar empleo en la misión diplomática e

Todo solicitante de empleo en la Misión diplomática llenará el formulario DS-0174, o presentará un historial personal que traiga toda la información que se pide en ese formulario. Si el historial que presente no comunica la información que se solicita en el formulario DS-0174, la Oficina de Relaciones Humanas (HR) de la Misión pudiera exigirle llenar del todo el formulario DS-0174 mientras siga aspirando a un puesto en la Misión. Si no presenta toda la información que se le pidE, ya sea por medio del formulario DS-0174 llenado completamente o de un historial personal en hojas aparte, se expone a que deje de considerársele para un puesto. 2. Asegúrese de que tiene derecho a presentar la solicitud. A veces, la Misión diplomática restringe la búsqueda de personal al que ya está empleado en la misma Misión. 3. La Oficina de Relaciones Humanas de la Misión debe recibir toda la documentación de su solicitud para la fecha de cierre del anuncio de puesto vacante. En caso contrario, dejará de considerársele para el puesto. 4. La facilitación de cualquier información personal tiene carácter voluntario, por ejemplo, la de su número de la seguridad social de los Estados Unidos (para los ciudadanos estadounidenses o los residentes permanentes en los Estados Unidos) o la del número nacional de identidad (para los demás). Sin embargo, la Oficina de Relaciones Humanas de la Misión no podrá tramitar su solicitud a menos que presente voluntariamente la información que se solicita en el DS-0174.

INFORME N.° 049-2014-SUNAT/4B0000 MATERIA: Se consulta si ...

Se consulta si el recargo al consumo a que se refiere la Quinta Disposición Complementaria Final (DCF) del Decreto Ley N.° 2598 8 y las propinas para los trabajadores, recibidos por establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de viaje, según corresponda, que no cuentan con comprobantes de pago que los sustenten, constituyen para los titulares de tales establecimientos rentas gravadas con el Impuesto a la Renta. BASE LEGAL: - Decreto Ley N.° 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, publicado el 24.12.1992, y norma modificatoria. - Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12. 2004, y normas modificatorias (en adelante, Ley del Impuesto a la Renta). - Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas mod ificatorias. ANÁLISIS: 1. La Quinta DCF del Decreto Ley N.° 25988 establec e que los establecimientos de hospedaje o expendio de comidas y bebidas en acuerdo con sus trabajadores, podrán fijar un recargo al consumo no mayor al 13% del valor de los servicios que prestan. El recargo al consumo, si fuera el caso, será abonado por los usuarios del servicio en la forma y modo que cada establecimiento fije. Su percepción por los trabajadores no tendrá carácter remunerativo y, en consecuencia, no estará afecto a las contribuciones de Seguridad Social ni FONAVI, ni afecto a indemnización, beneficios laborales o compensación alguna. Este recargo no forma parte de la base imponible del Impuesto General a las Ventas. De la norma citada fluye que si bien el recargo al consumo es cobrado por los establecimientos de hospedaje o expendio de comidas y bebidas, su destino es que sea distribuido entre sus trabajadores.

« previous  123456789