SEARCH

Found 418 related files. Current in page 16

Apa yg di maksud dengan LPTK

1967 kb/s - Apa Yg Di Maksud Dengan LPTK Full Download


2157 kb/s - [Verified] Apa Yg Di Maksud Dengan LPTK


2864 kb/s - Apa Yg Di Maksud Dengan LPTK Direct Download

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa - Forum Manajemen

PROGRAM PELATIHAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LATAR BELAKANG Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengguna barang/jasa pemerintah harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan. Dalam rangka ikut berperan serta dalam penyediaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bukan hanya memiliki sertifikat tetapi juga berkualitas, Sasaran Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan : Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 20120 Memiliki kualifikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah Menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu menjalankan tugas sejalan dengan Kode Etik Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peserta Pelatihan Peserta berasal dari instansi pemerintah, departemen teknis maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang memiliki kepedulian/hubungan kerja sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Permasalahan tata kelola yang baik (good governance), Korupsi dan Kode Etik Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Latihan persiapan ujian sertifikasi. Instruktur Beberapa instruktur berasal dari ahli yang kompeten dari BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Indonesian Procurement Watch (IPW) dan Konsultan yang terlibat dalam penyusunan modul pelatihan standar sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 Waktu dan Tempat Program Pelatihan Sertifikasi Ahli Pengadan Barang/Jasa Pemerintah ini akan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dan diakhiri dengan ujian. Calon Peserta Ujian Sertifikasi harus sudah menyerahkan formulir pendaftaran data yang diisi secara lengkap paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan pelatihan. Formulir pendaftaran bisa dikirim melalui Faximili 021 – 8799 1059 Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembatalan yang dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 50% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 100% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan pada tanggal penyelenggaraan. Seluruh biaya yang telah diterima akan dikembalikan apabila pembatalan dilakukan oleh PPM Manajemen...

Pengadaan Barang dan Jasa , akuntabilitas dan Penyimpangannya

BARANG/JASA PENGADAAN Akuntabilitas dan Penyimpangannya • KOMPONEN PENGADAAN 1. BARANG/JASA PENGGUNA 3. PENYEDIA 2. SUMBER DAYA (HARGA) PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR 1. Barang/Jasa yang diadakan sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi/mendukung fungsi pemerintahan/pelayanan masyarakat (Efektif); 2. Penggunaan Sumber Daya (Efisien); 3. Penyedia yang memiliiki kompetensi (Persaingan Terbuka) Barang/Jasa Yang Diinginkan • Hal-hal yang menentukan: Jenis Fungsi Kualitas Kuantitas Waktu diperlukan Lama penggunaan Tempat diperlukan Siapa yang menggunakan, dst. SPESIFIKASI BARANG • SPESIFIKASI KINERJA • SPESIFIKASI TEKNIS: – Persyaratan Minimum – Batasan Yang Diterima...

pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ...

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NOMOR TANGGAL LKPP LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan RKA-K/L/D/I Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Maksud Dan Tujuan Ruang Lingkup Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) ...

Peluang Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ...

Jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata-rata mencapai sekitar 15%-30% dari GDP. Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10%-25% pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40%-50% dari nilai kontrak. “Pengadaan Barang dan Jasa” –atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement– muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya). Istilah pengadaan barang dan jasa diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian “keuntungan pribadi” ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial. Sejauh ini, jarang sekali ditemukan penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindak kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi misalnya, penyuapan (baik pemberi maupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya, bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindak kejahatan yang diatur. Hal tersebut berdasar pada kenyataan bahwa pemberi dan penerima suap adalah penjahat, maka diperkirakan kedua belah pihak akan berupaya untuk menutupi kejahatan mereka. Bentuk Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dikutip dan disarikan dari Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, TII, 2006 Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi politik. Penyuapan vs Uang Pelicin. Biasanya, kasus penyuapan dalam jumlah yang besar diberikan kapada pejabat senior pemerintah (pembuat keputusan) untuk menghasilkan keputusan menguntungkan si penyuap. Sedangkan Uang Pelicin, biasanya berupa pemberian uang dalam jumlah yang lebih kecil, yang pada umumnya diberikan kepada pegawai rendahan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah masalah terutama yang terkait persoalan hukum (misalnya dalam pemeriksaan bagasi oleh pihak bea cukai) atau uang pelicin untuk memperlancar pembayaran akibat keterlambatan pembayaran,...

peraturan bersama kepala lembaga kebijakan pengadaan barang ...

PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2013 NOMOR : 14 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA ...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN PERAN APIP Pengadaan barang/jasa masih menjadi primadona bagi pelaku korupsi di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan APIP yang masih mengandalkan post audit yaitu melakukan audit setelah proses pengadaan barang jasa selesai. Dengan post audit peran APIP sebagai quality assurance proses pengadanaan barang/jasa kurang optimal dimana penghematan dan best value of money tidak tercapai optimal. Alternatif terbaik bagi APIP adalah lebih banyak melakukan current audit untuk menghasilkan penghematan. Korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan lewat modus pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek Fasilitas Olah Raga di Hambalang, Bogor dengan nilai Rp 2,5 Trilyun menurut BPK terdapat indikasi kerugian negara Rp 243,66 milliar (Kompas.com, 31 Oktober 2012), Proyek simulator SIM senilai Rp 196 milliar diduga dikorupsi sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 144 milliar (Tempo.com, 24 April 2012), dan Proyek pengadaan Al-quran dan Laboratorium yang membagi-bagi fee Rp. 103,2 milliar (Kompas.com, 6 Mei 2013). Data di atas menunjukkan bahwa seandainya uang tersebut dapat dicegah sebelum terjadi transaksi pengadaan barang/jasa dapat dibayangkan penghematan yang dapat dilakukan. Pengalaman Negara Amerika Serikat dalam menerapkan pre-award audit berhasil menghemat anggaran Negara dengan cukup signifikan. Laporan US Government Accountability Office atas manajemen pengadaan barang/jasa di lingkungan Veterans Affairs Federal Supply Schedule dari tahun 1999 sampai dengan 2004 menunjukkan penghematan besar dari penerapan pre-award audit dibandingkan dengan post-award audit. Tabel 1 menunjukkan hasil penghematan yang bisa dilakukan melalui audit pre award dan audit post award dalam proses pengadaan barang/jasa bidang kesehatan dimana pre award menghasilkan penghematan yang lebih besar dibandingkan dengan post award. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir penghematan melalui pre award mencapai 62,68 % dari total penghematan yang mencapai $ 240,6 millon. Pengalaman Amerika Serikat menghemat anggaran Negara dari pengadaan barang/jasa melalui penerapan pre award bisa memberikan inspirasi bagi APIP melakukan audit pengadaan barang/jasa dengan pre award. Ketika para auditor hanya terlibat pada akhir proses pengadaan barang/jasa (post award) maka penghematan biaya/anggaran publik sering tidak tercapai. 2. Pembahasan 2.1 Apakah pre-award audit Sesuai dengan pembahasan dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian tahun 2010, preaward audit didefinisikan sebagai audit yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa calon penyedia barang/jasa yang diusulkan oleh panitia pengadaan memiliki kelayakan/kemampuan kerja dan keuangan untuk melaksanakan kontrak serta harga yang ditawarkan adalah wajar dan secara ekonomis menguntungkan negara. Federal Acquisition Regulation (FAR) mendefinisikan pre-award audit sebagai “an evaluation of a prospective contractor’s capability to perform a proposed contract” (FAR, 2005). USAID dalam Contract Information Bulletin 92-16 menyatakan bahwa “A pre-award audit is a tool that the contracting officer can use to acquire information in order to determine the reasonableness of the offeror's proposed cost or price. The pre-award audit is a detailed analysis of the proposal, and contains information on the basis and method used by the offeror in proposal preparation, and any discrepancies in the way in which the cost or pricing data were used in preparing the proposal. (USAID, 1992). Dari penjelasan di atas maka pre-award audit merupakan audit atas kemampuan calon kontraktor /penawar (offeror) menyelesaikan pekerjaan dan memastikan biaya atau harga yang diajukan dalam penawaran merupakan biaya dan harga yang rasional. Tujuan utama dari pre-award audit antara lain sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa. Disamping tujuan tersebut, pre-award audit juga bertujuan memberikan pendapat (quality assurance) bahwa proses pengadaan barang/jasa telah taat pada peraturan, kemampuan penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan , dan kewajaran harga penawaran...

Membuat Website Lebih Powerfull dengan WordPress - h 3333 ro web

Membuat Website Lebih Powerfull dengan WordPress Awalnya memang WordPress dibuat untuk sebuah blog. Meskipun sekarang masih diperuntukkan buat blog, bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkannya untuk hal lain. Kita bisa saja membuat toko online dengan WordPress, membuat web profile, atau yang lainnya. Sangat disayangkan jika WordPress hanya dibuat untuk blog. Pengelolaannya sangat sederhana sehingga mau dibuat website jenis apapun, selama kita mampu berkreasi, saya yakin bisa saja. Dalam artikel ini saya sengaja membuat website menggunakan WordPress. Saya akan menjelaskan mulai dari proses instalasi WordPress di komputer lokal, menginstal template/theme, menginstal plugin, teknik membuat artikel, memublikasikannya melalui layanan hosting, sampai promosi. Anda bisa mengembangkan sendiri website sesuai kebutuhan dengan mengikuti langkah demi langkah yang diberikan di sini. Jika mengalami kesulitan saat instalasi, di masing-masing ekstensi juga disediakan cara menginstal atau memodifikasinya. Atau, bisa juga berkonsultasi dengan saya. Jika ingin konsultasi dengan saya, usahakan kirim ekstensi (theme maupun plugin) supaya bisa saya coba dahulu sebelum dijelaskan masalahnya. Sampai saat ini, banyak buku maupun e-book yang membahas tentang WordPress dengan berbagai metoda dan cara. Jika kita membeli lebih dari satu, kadang suka ada masalah. Terutama saat menginstal mini server. Di setiap buku atau e-book, menggunakan mini server yang berbeda, sehingga bila kita memiliki lebih dari satu buku dengan mini server yang berbeda, bisa bentrok. Untuk itu, pastikan di komputer Anda hanya ada satu mini server. Meskipun ada anjuran untuk menginstal mini server di buku yang Anda beli, gunakan saja mini server yang sudah ada. Tidak perlu lagi menginstal mini server yang dibahas dalam buku tersebut. Lalu, apa saja mini server yang dimaksud? Berikut ini jenis mini server yang mungkin sudah Anda miliki. Dari keenam mini server tersebut, saya menggunakan XAMPP. Sebab, mini server ini bisa digunakan di berbagai platform, seperti: Windows, Linux, dan MacOS. Dengan demikian, buku ini bisa digunakan di berbagai system operasi yang Anda miliki. Meskipun yang dibahas di sini hanya pada Windows XP, yang membedakan adalah saat install mini server dan lokasi penyimpanan file WordPress saja. Untuk proses instalasi dan modifikasi WordPress, di semua system operasi sama saja. Selain paket yang disediakan, pastikan software pendukung di masing-masing system operasi sudah Anda install. Paket instalasi yang diberikan dalam bentruk zip, sehingga pada system operasi yang digunakan harus sudah terinstal software kompresi (winzip atau winrar). Sebab, pada beberapa kasus, sering error ketika menginstal plugin. Setelah diinstal software kompresi, baru bisa diinstal...

LAPORAN AKHIR - JICA
by Hermawan 0 Comments favorite 171 Viewed Download 0 Times

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DASAR DAN PERSIAPAN UNTUK SUB PROYEK SISTEM PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DINI DI KABUPATEN JEMBER KESADARAN MASYARAKAT SETEMPAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT Sebagaimana diketahui bersama bahwa berbagai bencana telah terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk waspada dan siap ketika sewaktu-waktu bencana alam melanda. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengenalan tanda-tanda bencana alam dan upaya meminimalisir resiko yang dihadapi mendorong Japan International Cooperation Agency (JICA), Pemerintah setempat juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan bekal pengetahuan terhadap bencana alam kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Beberapa wilayah potensi bencana alam di Kabupaten antara lain wilayah Kecamatan Panti dan Sukorambi, Silo berpotensi bencana banjir dan tanah longsor. Sebagai respon terhadap kajian pengelolaan bencana alam di Kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh Tim JICA, maka Yayasan Pengabdi Masyarakat sebagai lembaga swadaya masyarakat non pemerintah ingin berperan dalam kegiatan tersebut. Yayasan Pengabdi Masyarakat sebagai lembaga layanan masyarakat, telah banyak melakukan kegiatan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan buta aksara maupun pengentasan kemiskinan, pelatihan, survey, dan kegiatan sosial dan berperan dalam penanganan bencana alam di Kecamatan Panti. Pada tahun 2007, Yayasan Pengabdi Masyarakat bekerjasama dengan JICA Study Team on Disaster melakukan berbagai kegiatan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penanganan bencana alam. Kegiatan tersebut antara lain Training for Local Leader (training kepada pamong masyarakat), Community Workshop (Worksop kepada masyarakat), serta Evacuation Drill (pleatihan Evakuasi). Semua kegiatan tersebut dilakukan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Oleh karena itu Yayasan Pengabdi Masyarakat pada tahun 2010 ini siap untuk menjadi partner JICA di Kabupaten Jember dalam kegiatan “Penelitian Dasar dan Persiapan untuk Sub Proyek Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi Dini” untuk mengidentifikasi sejauhmana kesadaran masyarakat setempat dan pemerintah setempat dalam melakukan persiapan antisipasi banjir bandang di Desa Panti, Desa Sukorambi dan Desa Silo...

perjanjian kerja sama antara badan penanggulangan bencana ...

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DENGAN PUSAT PELAYANAN JASA DAN INFORMASI BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Tentang PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN PETA RAWAN BENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 01/SPK-PR/BPBD-KM//VII / 2012 NOMOR: 80/JASINFO.SPK/LP/7/2012 : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jalan Raya Tuapeijat Km. 8, Tuapeijat - Sipora Mentawai, seianjutnya disebut PIHAK KESATU.: Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong, Jawa Barat, seianjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang seianjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat: Undang-Unciang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); Undang-Untiang Nomor49 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai; undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran2012; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2011 tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2012. Memperhaiikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mentawai, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1 20.19.22.13.5.2, tanggal 16 Februari 2012; Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 065/66/BPBD-KKM/V-2012 tentang Kerjasama Pelaksanaa*-; Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Peta Rawan Bencana Kabupaten Mentawai, tanggal 15 Mei 2012; Surat Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor: B-1120/BIG/SESMA/LP/5/2012 tentang Kerjasama Pelaksanaar- Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Peta Rawan Bencana...

kepolisian negara republik indonesia daerah maluku direktorat ...

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU DIREKTORAT SABHARA LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UNIT SAR DIT SABHARA POLDA MALUKU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU DIREKTORAT SABHARA LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UNIT SAR DIT SABHARA POLDA MALUKU 1. Umum a. Bahwa wilayah Indonesia khususnya wilayah Maluku yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga dapat mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, sehingga perlu antisipasi dan ditangani sesegera mungkin secara arif, bijaksana, profesional, proporsional, transparansi dan akuntabel melalui pendekatan manajemen penanggulangan bencana. b. Sesuai Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) huruf i mengamanatkan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; c. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada Direktorat Sabhara bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. d. Bahwa dalam permasalahan penanggulangan dan penanganan bencana, Dit Sabhara Polda Maluku akan memberikan pelayanan yang cepat dalam rangka pelayanan prima guna menyelamatkan nyawa maupun harta benda sebagai akibat bencana yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan Quick Respon Sabhara. e. Kehadiran anggota Polri khususnya Unit SAR Dit Sabhara Polda Maluku menjadi prioritas utama untuk memberikan rasa aman dan terlayani kepada masyarakat pada saat penanggulangan bencana. Dalam rangka menjawab tuntutan persoalan masyarakat tersebut Dit Sabhara Polda Maluku telah melaksanakan Pencapaian Grand Strategi Polri diutamakan Quick Respon dalam pelayanan masyarakat berupa kegiatan SAR (Search And Rescue) dan untuk mempertanggung jawabkan hasil kepada pimpinan telah disusun Laporan hasil guna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam melaksanakan tugas tersebut 2. Dasar.............. Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing, Non Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Keputusan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah...